Petisi 47 Ribu Warga Jepang Menolak Kapal Selam Nuklir, Takaichi Terdesak
Baca dalam 60 detik
- Koalisi masyarakat sipil Jepang menyerahkan petisi berisi 47 ribu tanda tangan ke Kementerian Pertahanan, menuntut pembatalan rencana pengadaan kapal selam bertenaga nuklir.
- Petisi menyebut langkah itu mengkhianati komitmen Jepang sebagai satu-satunya korban bom atom untuk mendorong pelucutan senjata nuklir.
- Pemerintahan PM Sanae Takaichi kian terpojok karena tengah mengkaji pengecualian Tiga Prinsip Non-Nuklir, memicu kekhawatiran pergeseran status Jepang.

Gelombang penolakan terhadap rencana pengadaan kapal selam bertenaga nuklir di Jepang semakin terbuka. Pada Jumat (21/11/2026), perwakilan organisasi masyarakat sipil menyerahkan petisi berisi sekitar 47 ribu tanda tangan kepada Kementerian Pertahanan, mendesak pemerintah membatalkan wacana yang dinilai mengancam posisi Jepang sebagai negara non-senjata nuklir.
Petisi itu digagas sejumlah lembaga, termasuk Citizens Nuclear Information Center, dan berhasil mengumpulkan dukungan hanya dalam sebulan. Dalam pernyataannya, para penggagas menegaskan bahwa Jepang—satu-satunya negara yang pernah mengalami pemboman atom—memikul tanggung jawab historis untuk memperjuangkan perlucutan senjata nuklir. Karena itu, rencana memiliki kapal selam nuklir dianggap sebagai pengkhianatan terhadap komitmen tersebut.
Tekanan publik ini bukan tanpa sebab. Beberapa bulan terakhir, perdebatan soal kebijakan nuklir memanas setelah Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi berulang kali menyatakan bahwa pemerintah tidak menutup opsi apa pun dalam mengkaji pengadaan kapal selam bertenaga nuklir. Pernyataan itu diperkuat oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi yang pada Oktober lalu di depan parlemen menegaskan akan menggelar "diskusi konkret dan realistis" mengenai kemungkinan Pasukan Bela Diri Jepang memiliki kapal selam nuklir.
Yang lebih sensitif, media Jepang melaporkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan pengecualian terhadap "Tiga Prinsip Non-Nuklir"—kebijakan yang melarang produksi, kepemilikan, dan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang. Pengecualian itu disebut memungkinkan senjata nuklir dibawa masuk dalam situasi darurat. Jika benar, langkah tersebut akan menjadi titik balik paling signifikan dalam politik pertahanan Jepang pascaperang.
Dalam konferensi pers usai penyerahan petisi, perwakilan kelompok masyarakat sipil menyuarakan kekhawatiran bahwa pertimbangan pemerintah dapat mengubah secara fundamental status Jepang sebagai negara yang selama ini menolak senjata nuklir. Mereka menilai diskusi yang dibuka Koizumi dan Takaichi berpotensi melegitimasi langkah-langkah yang selama puluhan tahun taboo di Tokyo.
"Pengadaan kapal selam bertenaga nuklir adalah pengkhianatan terhadap komitmen Jepang untuk mendorong pelucutan senjata nuklir," demikian bunyi petisi tersebut, seperti dikutip penyelenggara.
Isu ini bukan sekadar perdebatan domestik. Jepang adalah sekutu kunci Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik, dan setiap pergeseran kebijakan nuklirnya akan memicu reaksi berantai, terutama dari Tiongkok dan Korea Selatan. Bagi Indonesia, perubahan postur pertahanan Jepang dapat memengaruhi keseimbangan keamanan maritim di Laut China Selatan dan jalur perdagangan strategis. Jakarta secara konsisten mendorong zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara, dan langkah Jepang menjauh dari prinsip non-nuklir berpotensi melemahkan norma global yang selama ini dijaga.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Pertahanan Jepang belum memberikan tanggapan resmi atas petisi tersebut. Namun, tekanan dari 47 ribu warga—yang datang dari berbagai lapisan—menjadi sinyal bahwa isu nuklir bisa menjadi bumerang politik bagi pemerintahan Takaichi. Partai berkuasa pun menghadapi dilema: memenuhi tuntutan aliansi keamanan dengan AS atau merespons gelombang penolakan domestik yang bersejarah.
Ke depan, publik akan menantikan apakah pemerintah benar-benar membuka jalan bagi pengecualian Tiga Prinsip Non-Nuklir, atau justru mundur setelah mendapat resistensi sebesar ini. Yang jelas, Jepang kini berada di persimpangan antara warisan antinuklir dan tuntutan realpolitik kawasan.



