AfD Cetak Sejarah di Jerman: Ketua Parlemen Pertama dari Partai Kanan Jauh Pasca-Perang
Baca dalam 60 detik
- Tobias Rausch dari AfD terpilih sebagai presiden parlemen negara bagian Saxony-Anhalt, menandai pertama kalinya politikus kanan jauh memimpin legislatif regional Jerman sejak 1945.
- Dukungan dari partai kiri BSW menembus 'firewall' yang selama ini mengisolasi AfD, membuka jalan bagi partai itu untuk membentuk pemerintahan di tingkat negara bagian.
- Kemenangan ini memperparah tekanan politik terhadap Kanselir Friedrich Merz, sementara AfD terus melonjak dalam survei nasional, memicu kekhawatiran akan normalisasi ekstremisme di jantung demokrasi Eropa.

Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) menorehkan tonggak sejarah kelam pada Selasa (6/10) ketika politikusnya, Tobias Rausch, terpilih sebagai presiden parlemen negara bagian Saxony-Anhalt. Ini adalah pertama kalinya seorang kader partai kanan jauh menduduki kursi ketua legislatif regional di Jerman sejak berakhirnya Perang Dunia II. Rausch, mantan agen properti berusia 35 tahun, memenangkan pemungutan suara putaran pertama dengan 48 dari 82 suara, sementara 29 anggota menolak dan lima abstain.
Kemenangan Rausch bukan sekadar pergantian pimpinan sidang. Ia menandai runtuhnya 'firewall'—kesepakatan moral antarpartai arus utama untuk tidak bekerja sama dengan AfD. Dukungan datang dari lima politikus BSW, partai kecil berhaluan kiri yang didirikan Sahra Wagenknecht, yang menilai isolasi terhadap AfD sudah tidak relevan. "Firewall tidak berfungsi," ujar Wakil Ketua BSW Christian Leye kepada media Jerman, seraya menambahkan bahwa suara hampir 44% pemilih tidak bisa diabaikan. "Kami butuh cara cerdas menghadapi AfD, yaitu dengan berhadapan pada konten programnya, bukan firewall."
Yang lebih mengkhawatirkan, Hans-Thomas Tillschneider—tokoh sayap paling ekstrem AfD—juga terpilih sebagai wakil ketua parlemen dengan 44 suara. Tillschneider, yang digadang menjadi menteri kebudayaan dan ilmu pengetahuan negara bagian, dikenal karena pernyataannya yang kontroversial: ia menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai "pria sejati dengan nilai-nilai yang sehat" dan menuduh imigran "mengalir ke sini dalam jumlah besar... ingin menghambur-hamburkan uang kami." Sebagai sarjana studi Islam, ia pernah menggambarkan Islam sebagai "jamur" yang tumbuh di "pohon ek Jerman".
Konsekuensi politik dari langkah ini sangat besar. Dengan pecahnya firewall, AfD membuka peluang untuk membentuk pemerintahan di Saxony-Anhalt—sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Ulrich Siegmund, kandidat utama AfD di negara bagian itu, diberi waktu hingga Desember untuk membentuk kabinet. Ia mengklaim negosiasi berjalan lancar, meski belum mengungkap partai mana yang bersedia berkoalisi. AfD bahkan mengaku sedang mendekati anggota CDU untuk membelot, tuduhan yang dibantah keras oleh pimpinan CDU.
"Siapa pun yang memberikan jabatan ini kepada perwakilan partai ekstremis dan anti-konstitusi akan bertanggung jawab atas konsekuensinya," tegas Susan Sziborra-Seidlitz, anggota parlemen dari Partai Hijau, disambut tepuk tangan riuh dari oposisi.
Pemilu Saxony-Anhalt hanyalah puncak dari gelombang politik yang lebih luas. Dua pemilu regional lainnya pada September lalu juga memperlihatkan lonjakan AfD, memberikan pukulan telak bagi Kanselir Friedrich Merz. Saat menjabat pada 2025, Merz berjanji akan memangkas dukungan AfD hingga setengahnya dengan memperbaiki ekonomi dan menekan imigrasi. Kenyataannya, dukungan CDU justru merosot, sementara AfD melesat ke angka 30% dalam survei nasional. Sebelum pemungutan suara, Eva von Angern dari Partai Die Linke bahkan menarik paralel antara pemilihan Rausch dengan penggunaan jabatan ketua parlemen Reichstag oleh Hermann Göring pada 1930-an untuk melancarkan kebangkitan Adolf Hitler. Ia juga mengklaim dampak negatif sudah terasa: jumlah turis menurun dan guru-guru menarik lamaran kerja ke wilayah tersebut.
Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi cermin bagaimana demokrasi bisa goyah ketika partai arus utama kehilangan kepercayaan publik dan norma-norma tak tertulis mulai dilanggar. Fenomena serupa pernah muncul dalam dinamika politik domestik, di mana koalisi besar sering kali diuji oleh munculnya kekuatan populis yang menawarkan narasi anti-establishment. Pertanyaannya, akankah Jerman—ekonom terbesar Eropa—mampu menahan laju normalisasi ekstremisme, atau justru menjadi preseden yang menginspirasi kekuatan serupa di belahan dunia lain?



