Febrie Adriansyah Didakwa Cuci Uang Rp346 Miliar via 29 Perusahaan dan Yayasan
Baca dalam 60 detik
- Jaksa Penuntut Umum mengungkap jaringan 29 entitas bisnis yang diduga dipakai eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah untuk mencuci uang.
- Dakwaan menyebut aliran dana mencapai Rp346 miliar dan USD440 ribu, plus pemerasan Rp55 miliar terhadap pengusaha properti Tan Kian.
- Skema berlangsung selama enam tahun, memanfaatkan kewenangan menentukan status hukum pihak berperkara sebagai pintu masuk suap dan pencucian uang.

Jaksa Penuntut Umum membongkar praktik pencucian uang yang diduga dilakukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, dengan memanfaatkan 29 perusahaan dan yayasan sebagai kendaraan. Dakwaan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/10), menandai babak baru penuntutan kasus yang menjerat salah satu petinggi Kejaksaan Agung.
Menurut jaksa, Febrie tidak bekerja sendiri. Ia disebut berkolaborasi dengan tiga orang kepercayaannya—Don Ritto alias Idon, Nurman Herin, dan Ferry Yanto Hongkiriwang—untuk mengelola aliran dana haram. Modusnya berpindah dari restoran, money changer, hingga perusahaan tambang dan holding yang tersebar di Jakarta, Banten, Jambi, Bandung, hingga Makassar. Periode operasi skema ini terentang sejak 2020 hingga 2026, tepat ketika Febrie menjabat sebagai Direktur Penyidikan lalu naik ke posisi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.
Jaksa menggarisbawahi bahwa posisi Febrie sebagai pejabat yang berwenang menentukan status hukum seseorang menjadi kunci. "Dengan tugas dan wewenang Terdakwa selaku Direktur Penyidikan maupun selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Terdakwa dapat menentukan status hukum pihak-pihak yang perkaranya sedang ditangani," ujar jaksa dalam persidangan. Kewenangan itu, menurut jaksa, diubah menjadi komoditas: pihak berperkara yang membayar mendapat jaminan tidak dijerat, sementara dana yang masuk dialihkan ke perusahaan dan yayasan terafiliasi.
Daftar 29 entitas itu memperlihatkan pola pencucian uang yang cukup sistematis. Ada restoran Perancis yang dibeli pada 2020 dan berganti nama menjadi Café De' Clan di bawah PT De Clan Kulinari Nusantara; ada money changer PT Kantor Omzet Indonesia yang didirikan pada Oktober 2020; lalu sejumlah perusahaan tambang batu bara dan nikel seperti PT Cipta Sinar Benderang, PT Borneo Surya Persada, PT Borneo Green Prima, PT Celebes Mega Nikel, dan PT Rivantama Bintang Muda. Tak ketinggalan perusahaan holding dan manajemen dana yang beralamat di Treasury Tower, SCBD—kawasan bisnis elite Jakarta yang lazim menjadi alamat perusahaan cangkang.
Selain perusahaan, jaksa menemukan sebuah yayasan bernama Yayasan Anny Djamaluddin Rasyad yang berdiri pada Maret 2024 dengan Nurman Herin sebagai pengelola sekaligus Bendahara Utama. Keberadaan yayasan dalam skema ini menyiratkan upaya menyamarkan asal-usul dana melalui kegiatan sosial, pola yang kerap dijumpai dalam kasus pencucian uang di berbagai yurisdiksi.
"Selanjutnya melalui beberapa perusahaan dan yayasan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin melakukan tindak pidana pencucian uang," tutur jaksa.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan integritas di tubuh penegak hukum. Jika dakwaan terbukti, praktik yang diduga berlangsung selama enam tahun itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses hukum. Pengusaha yang merasa dapat "membeli" status tersangka berpotensi menganggap hukum sebagai transaksi, bukan keadilan. Dampaknya terasa pada iklim investasi: kepastian hukum yang menjadi fondasi ekonomi bisa tergerus ketika penegakan hukum dipengaruhi imbalan.
Dari sisi kebijakan, kasus ini memperkuat urgensi penguatan sistem pengawasan internal di Kejaksaan dan lembaga penegak hukum lain. Transparansi penanganan perkara, audit kekayaan pejabat, serta pemisahan tegas antara kewenangan penyidikan dan penuntutan menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda. Tanpa itu, celah yang sama berpotensi dieksploitasi lagi oleh oknum berikutnya.
Publik kini menunggu bagaimana majelis hakim menilai konstruksi dakwaan jaksa, termasuk apakah 29 entitas itu benar-benar terbukti sebagai kendaraan pencucian uang atau sekadar instrumen bisnis yang sah. Yang lebih penting, akankah vonis nanti mengirim pesan bahwa kewenangan hukum tidak bisa diperjualbelikan—atau justru sebaliknya?



