Eks Ketua KPU Bantah Penyelundupan Pasal PKPU: Lupa Boleh, Munafik Jangan
Baca dalam 60 detik
- Hasyim Asy'ari membantah tuduhan bahwa Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 diselundupkan tanpa pembahasan.
- Ia menegaskan pasal tersebut telah dibahas dalam RDP 20 September 2023 dan disetujui bersama, termasuk oleh Ahmad Doli Kurnia dan Arsul Sani.
- Hasyim meminta DKPP berlaku adil dalam memeriksa pengaduan, mengingat DKPP juga terlibat dan menandatangani kesimpulan RDP.

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari membantah keras dugaan bahwa Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pilpres 2024 diselundupkan tanpa melalui pembahasan. Bantahan ini disampaikan menyusul pernyataan anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang mengaku tidak pernah membahas pasal tersebut dalam rapat bersama KPU.
Hasyim menjelaskan bahwa pada 19 September 2023, KPU mengirim surat ke DPR untuk berkonsultasi mengenai empat Rancangan PKPU, termasuk draf PKPU tentang Pencalonan Capres dan Cawapres. Rapat Dengar Pendapat (RDP) kemudian digelar pada 20 September 2023 dengan agenda konsultasi rancangan tersebut. Dalam rapat itu, Pasal 18 ayat (3) yang awalnya berada di Pasal 19 ayat (2) menjadi salah satu bahan pembahasan, dan Bawaslu turut memberikan masukan.
Menurut Hasyim, tidak ada catatan keberatan dari peserta rapat terhadap pasal tersebut. Ia menegaskan bahwa penyelenggara pemiluโKPU, Bawaslu, dan DKPPโhadir dan terlibat aktif, bahkan ikut menandatangani kesimpulan RDP. "Tidak benar tuduhan penyelundupan pasal dan manipulasi pasal tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (12/10).
"Ahmad Doli Kurnia Tandjung hadir memimpin RDP dan ikut tanda tangan persetujuan Kesimpulan RDP. Arsul Sani Anggota Komisi 2 DPR dan kini menjadi hakim MK juga ikut hadir dalam RDP."
Hasyim juga menyindir pernyataan Arsul Sani dalam persidangan PHPU yang sempat menyinggung pasal tersebut. Ia membayangkan pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir kepada Doli dan Arsul: apakah keduanya hadir dalam pembahasan draf PKPU, mengetahui keberadaan pasal yang dipersoalkan, dan ikut menyetujuinya. Sindiran ini memperkuat argumennya bahwa pasal tersebut diketahui banyak pihak.
Lebih jauh, Hasyim mengutip hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tentang ciri orang munafik. "Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyerukan kepada semua pihak, lupa boleh, munafik jangan," tegasnya. Seruan ini menjadi puncak kritiknya terhadap mereka yang dianggap lupa atau pura-pura lupa atas proses legislasi yang telah berjalan.
Sebelumnya, Ahmad Doli Kurnia mengaku tidak mengetahui adanya Pasal 18 ayat (3) dalam PKPU saat rapat Komisi II dengan KPU. "Setahu saya, memang ayat itu nggak ada. Saya lagi konfirmasi ke mana-mana, termasuk teman-teman di sekretariat, karena waktu itu yang kita bahas murni hanya soal perubahan Mahkamah Konstitusi," katanya. Pernyataan ini kontras dengan dokumen dan kesaksian Hasyim.
Kritik terhadap pasal ini juga datang dari kuasa hukum Denny Indrayana Cs, Bambang Widjojanto. Ia menilai Pasal 18 ayat (3) sengaja dibuat untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada Pilpres 2024. "Pasal 18 ayat (3) itu adalah Pasal Gibran banget dan diloloskan ke KPU," ujar Bambang di MK, Selasa (6/10). Kritik ini mencuat setelah MK memutuskan permohonan gugatan keabsahan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima.
Hasyim meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berlaku adil, proporsional, dan hati-hati dalam memeriksa pengaduan terkait munculnya pasal tersebut. Ia mengingatkan bahwa DKPP juga terlibat dalam RDP dan ikut menandatangani kesimpulan, sehingga berpotensi konflik kepentingan. Permintaan ini menyoroti pentingnya netralitas lembaga pengawas pemilu di tengah polemik yang menyeret nama-nama besar.
Kasus ini bukan sekadar perdebatan hukum, tetapi juga ujian bagi integritas proses legislasi dan penegakan etika penyelenggara pemilu. Jika DKPP tidak mampu menghadirkan keadilan, kepercayaan publik terhadap mekanisme demokrasi bisa tergerus. Akankah polemik ini berujung pada sanksi etik, atau justru menjadi preseden bahwa pasal kontroversial dapat lolos tanpa akuntabilitas?



