Dana Subsidi Pompa Panas Inggris Dipangkas demi Anggaran Pertahanan
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris berencana memotong anggaran skema boiler upgrade senilai ratusan juta poundsterling untuk membiayai peningkatan belanja pertahanan.
- Langkah ini dikhawatirkan menghambat pertumbuhan industri pompa panas dalam negeri yang sedang berkembang pesat.
- Kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Inggris terhadap transisi energi hijau di tengah krisis iklim.

Pemerintah Inggris tengah bersiap memangkas subsidi untuk pompa panas (heat pump) sebagai upaya menutup kebutuhan anggaran pertahanan yang membengkak. Sumber yang dikutip The Guardian menyebutkan bahwa Menteri Energi Miatta Fahnbulleh ditugaskan mencari penghematan lebih dari ยฃ2 miliar dari anggaran departemennya, dan sebagian besar akan diambil dari skema boiler upgrade (BUS) untuk Inggris dan Wales.
Skema yang menyediakan hibah hingga ยฃ9.000 per rumah tangga untuk beralih dari boiler gas ke pompa panas listrik ini akan mengalami pemotongan ratusan juta poundsterling dari total anggaran ยฃ2,7 miliar. Meski tidak dihapus sepenuhnya, pemotongan ini dikhawatirkan memperlambat transisi energi dan merugikan industri pompa panas yang baru tumbuh.
Keputusan ini merupakan bagian dari rencana yang disusun pemerintahan sebelumnya, di mana mantan Perdana Menteri Keir Starmer mencari dana untuk menaikkan belanja pertahanan sebesar ยฃ15 miliar dalam empat tahun. Mantan Menteri Energi Ed Miliband menyetujui pemotongan anggaran modal departemen energi sebesar ยฃ2 miliar untuk mendukung Defence Investment Plan (Dip).
Kritik pun bermunculan. Madeleine Gabriel dari lembaga amal Nesta menilai pemotongan ini tidak masuk akal karena ketergantungan pada gas justru menjadi akar krisis energi. "Ini seperti menendang perusahaan dan tukang yang telah berinvestasi membangun industri," ujarnya. Senada, CEO Octopus Energy Greg Jackson menegaskan bahwa skema ini telah berhasil menurunkan biaya pemasangan pompa panas setara dengan boiler gas setelah subsidi. "Pasar sedang lepas landas. Mematikan mesin sekarang akan sangat merusak," tambahnya.
Pemerintah berdalih penghematan untuk pertahanan hanya sebagian kecil dari anggaran departemen energi yang secara keseluruhan mengalami kenaikan signifikan. Juru bicara Departemen Keamanan Energi dan Net Zero menyatakan pihaknya akan merinci pendanaan investasi keamanan nasional pada musim gugur ini. Namun, keputusan ini juga dibayangi rencana pemberian izin untuk ladang gas Jackdaw, yang kontras dengan agenda iklim.
"Panas yang lebih bersih belum berarti panas yang lebih murah. Elektrifikasi panas tanpa memperbaiki harga listrik berisiko membebani rumah tangga, bukan menghemat," tulis Dale Vince, pengusaha energi dan donor Partai Buruh.
Bagi Indonesia, kebijakan ini menjadi cermin bagaimana prioritas anggaran sering kali mengorbankan program transisi energi. Indonesia sendiri tengah menggenjot transisi energi dengan target bauran energi terbarukan 23% pada 2025, namun masih menghadapi tantangan pembiayaan. Pemotongan subsidi energi bersih di negara maju dapat menjadi preseden buruk bagi komitmen iklim global, sekaligus mempertanyakan konsistensi negara-negara dalam mendukung teknologi ramah lingkungan.
Ke depan, apakah pemotongan ini akan menghambat pencapaian target iklim Inggris, atau justru memaksa inovasi agar pompa panas lebih terjangkau tanpa subsidi? Yang jelas, tarik-menarik antara kebutuhan pertahanan dan agenda hijau akan terus menjadi dilema politik anggaran di banyak negara.



