Aturan Baru Brexit: Warga Negara Ganda Wajib Paspor Inggris, Ayah di Prancis Diminta Tes DNA demi Anaknya
Baca dalam 60 detik
- Seorang ayah berkewarganegaraan Inggris di Prancis harus menempuh tes DNA senilai £600 untuk membuktikan hubungan darah dengan putrinya agar bisa mengajukan paspor Inggris, akibat aturan pascabrexit yang mewajibkan warga negara ganda memegang paspor Inggris untuk masuk ke Inggris.
- Kasus ini mencuat setelah pengajuan paspor yang telah dilengkapi berbagai dokumen resmi, termasuk foto kehamilan dan akta kelahiran, ditolak karena dianggap bukti tidak memadai, sementara Kementerian Dalam Negeri Inggris tidak dapat memberikan penjelasan rinci.
- Setelah mendapat sorotan media, aplikasi tersebut akhirnya disetujui tanpa dokumen tambahan, namun insiden ini memicu pertanyaan tentang konsistensi dan transparansi kebijakan imigrasi Inggris yang berdampak pada keluarga lintas negara.

Seorang ayah warga negara Inggris yang tinggal di Prancis menghadapi dilema rumit setelah otoritas imigrasi Inggris menolak pengajuan paspor untuk putrinya yang masih remaja. Anak tersebut, yang hanya memegang paspor Prancis, dianggap belum memiliki bukti cukup sebagai keturunan Inggris, sehingga sang ayah diminta menjalani tes DNA senilai £600—sebuah permintaan yang dianggap tidak masuk akal mengingat status kewarganegaraannya sendiri.
Kasus ini muncul sebagai konsekuensi langsung dari aturan pascabrexit yang mulai berlaku Februari lalu. Regulasi tersebut mewajibkan setiap warga negara ganda Inggris untuk memegang paspor Inggris jika ingin masuk ke wilayah Inggris. Sementara warga negara asing biasa dapat masuk dengan paspor negara asal mereka, warga Inggris yang tinggal di luar negeri justru terjebak aturan ini dan harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar £589 untuk sertifikat hak masuk jika tidak memiliki paspor Inggris.
Pria tersebut, yang menikah dengan warga negara Prancis dan telah lama menetap di Prancis, memiliki dua anak yang lebih tua dengan paspor ganda. Namun, anak ketiganya lahir saat keluarga itu tinggal di Zimbabwe dan hanya memiliki paspor Prancis. Sejak Februari, ia berupaya mengajukan paspor Inggris untuk putrinya, melengkapi berbagai dokumen seperti foto kehamilan istrinya, foto keluarga sejak kelahiran, catatan rumah sakit, hingga terjemahan resmi akta nikah dan akta lahir. Meski demikian, dalam wawancara resmi, ia lebih banyak ditanya soal pekerjaan, rute perjalanan, dan tata letak rumahnya ketimbang hubungannya dengan sang anak.
Permintaan tes DNA ini bukan sekadar soal biaya, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan dan efisiensi birokrasi. Menurut aturan Kementerian Dalam Negeri Inggris, jika pemohon menolak tes DNA, petugas harus mempertimbangkan aplikasi berdasarkan “keseimbangan probabilitas” dan menjelaskan alasan penolakan. Namun, dalam kasus ini, sang ayah tidak pernah diberi tahu mengapa bukti-bukti yang melimpah dianggap tidak memadai. Situasi ini diperparah dengan kebutuhan mendesak untuk mengunjungi ayahnya yang sakit keras di Inggris, yang tidak dapat dipenuhi karena risiko putrinya ditolak naik pesawat.
“Kementerian Dalam Negeri tidak mau berkomentar tentang kasus individu, tetapi mereka menyatakan bahwa bukti tambahan seperti tata letak rumah dapat diminta untuk menambah 'kredibilitas autentik'.”
Belakangan, setelah kasus ini mendapat perhatian media, pengajuan paspor tersebut akhirnya diterima tanpa permintaan dokumen baru sejak April. Perubahan sikap ini memicu spekulasi bahwa tekanan publik memainkan peran penting dalam mempercepat penyelesaian. Meski demikian, kasus ini menyoroti masalah sistemik: banyak keluarga lintas negara yang mungkin mengalami perlakuan serupa tanpa akses ke sorotan media.
Dampak kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh warga Inggris di Eropa, tetapi juga berpotensi memengaruhi hubungan bilateral dan mobilitas global. Bagi Indonesia, yang memiliki banyak diaspora di Inggris dan Eropa, aturan ini menjadi peringatan akan pentingnya pemahaman mendalam tentang regulasi kewarganegaraan pascabrexit. Warga Indonesia yang memiliki status kewarganegaraan ganda atau tinggal di Inggris dengan pasangan warga Inggris perlu waspada terhadap persyaratan dokumen yang semakin ketat.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah Inggris akan merevisi kebijakan ini untuk mengurangi beban administratif dan finansial bagi keluarga lintas negara, atau justru memperketatnya lebih lanjut. Tanpa perbaikan, gelombang keluhan serupa diperkirakan akan terus muncul, terutama dari mereka yang terjebak dalam labirin birokrasi yang tidak transparan.



