Doli Golkar Balas Hasyim: Anda Dua Kali Dipecat, Jangan Ceramahi Kami Soal Munafik
Baca dalam 60 detik
- Ahmad Doli Kurnia menuding Hasyim Asy'ari lupa telah dua kali dicopot dari pimpinan KPU sebelum menyerukan antimunafik.
- Polemik berpusat pada dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 yang membuka jalan Gibran menjadi cawapres.
- Doli menantang Komisi II DPR menggelar forum resmi untuk menguji siapa sebenarnya bertanggung jawab atas pasal kontroversial itu.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia melancarkan serangan balik terhadap mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait polemik Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Doli menilai Hasyim tidak memiliki kredibilitas moral untuk menyerukan antimunafik karena telah dua kali diberhentikan dari jabatan pimpinan penyelenggara pemilu.
"Dia lupa, dia sudah pernah dua kali dipecat sebagai KPU karena kemunafikannya," ujar Doli di kompleks parlemen, Senin (12/10). Pernyataan itu merespons seruan Hasyim agar semua pihak tidak bersikap munafik dalam menyikapi dugaan penyelundupan pasal yang membuka jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden 2024.
Doli, yang pernah menjabat Ketua Komisi II DPR saat pembahasan PKPU tersebut, menyoroti posisi Hasyim sebagai komisaris independen PTPN I. Ia mempertanyakan dasar penunjukan Hasyim di perusahaan pelat merah itu, terutama karena latar belakangnya dianggap tidak sesuai dengan bidang yang digeluti.
"Coba tanya sama dia, dia dapat dari mana? Komisaris itu hadiah dari siapa?" kata Doli.
Pernyataan Doli memperuncing benturan dua figur yang sama-sama terlibat dalam arsitektur regulasi pemilu 2024. Hasyim sebelumnya menyinggung Doli yang mengaku tidak pernah membahas Pasal 18 dengan KPU. Menurut Hasyim, pasal kontroversial itu merupakan tanggung jawab bersama peserta rapat dengar pendapat (RDP), bukan hanya KPU.
Hasyim juga meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa pengaduan terkait pasal tersebut secara adil, proporsional, hati-hati, dan bebas dari konflik kepentingan. Ia bahkan mengutip hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tentang ciri orang munafik untuk menegaskan seruannya.
Doli mengaku awalnya enggan memperpanjang polemik. Namun, ia merasa perlu angkat bicara karena Hasyim disebut menyerangnya secara personal. Ia pun menantang agar Komisi II menggelar forum resmi untuk membedah asal-usul pasal yang menjadi dasar pencalonan Gibran.
"Kalau memang mau dibuka, ya kita buka," tegasnya. Tantangan itu membuka peluang konfrontasi terbuka di parlemen, yang bisa menyeret nama sejumlah pihak yang terlibat dalam revisi PKPU akhir 2023.
Bagi publik, pertarungan ini bukan sekadar duel elite. Pasal 18 ayat (3) menjadi simpul awal rangkaian kontroversi yang berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia cawapres dan pencalonan Gibran. Jika Komisi II benar-benar membuka forum, tekanan akan mengarah pada transparansi proses legislasi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu.
Yang paling dinanti: apakah DKPP akan memeriksa laporan terkait pasal tersebut dengan tuntas, atau polemik ini kembali tenggelam dalam saling tuding antar-elite menjelang siklus pemilu berikutnya?



