BPGMN Siapkan Teknologi Prediksi Karhutla Tiga Hari Lebih Awal, Fokus pada Gambut Kering
Baca dalam 60 detik
- BPGMN merancang sistem peringatan dini karhutla berbasis pemodelan cuaca dan hidrologi untuk memprediksi titik api hingga 72 jam sebelum kejadian.
- Indikator utama yang dipantau adalah tinggi muka air gambut; jika di bawah 40 cm, intervensi sekat kanal harus segera dilakukan.
- Pemerintah akan menggandeng pakar lintas disiplin dan mendorong budidaya ramah gambut seperti sagu dan nanas agar ekonomi warga tetap berjalan.

Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) tengah menyiapkan terobosan baru: teknologi yang mampu memprediksi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di ekosistem gambut hingga tiga hari sebelum peristiwa terjadi. Rencana ini mencuat di tengah meningkatnya kekhawatiran akan kekeringan ekstrem yang mempercepat keringnya lahan gambut di berbagai daerah.
Wakil Kepala BPGMN, Sriyanto, mengungkapkan bahwa sistem pemantauan yang ada saat ini baru sebatas mengetahui kondisi terkini. Ia menilai perlu ada lompatan kemampuan: bukan hanya mendeteksi titik panas, tetapi juga menganalisis pemicu dan memproyeksikan potensi kebakaran. "Kalau bisa, tiga hari sebelumnya. Saya yakin teknologi yang bisa memprediksi terjadinya kebakaran di seluruh Indonesia tiga hari sebelumnya belum ada. Namun, setidaknya teknologi yang sudah dikembangkan oleh teman-teman itu bisa kita manfaatkan," ujarnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (15/10).
Menurut Sriyanto, pengembangan teknologi ini akan memanfaatkan sistem pemantauan yang telah dibangun berbagai pihak, termasuk kepolisian daerah. BPGMN juga telah mengidentifikasi sejumlah pengembang teknologi yang bisa diajak bekerja sama. Salah satu parameter krusial yang akan menjadi perhatian adalah tinggi muka air gambut. Jika permukaan air berada di bawah 40 sentimeter, statusnya masuk kategori rawan dan tindakan mitigasi harus segera diambil. Karena itu, pemetaan detail kondisi gambut dan titik-titik yang membutuhkan sekat kanal di seluruh Indonesia menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.
Kepala BPGMN Setyawan Pudyatmoko menyoroti akar masalah yang membuat gambut mudah terbakar: perubahan kondisi alaminya dari basah menjadi kering. Pembangunan kanal yang mengalirkan air keluar dari kawasan gambut, terutama dari area kubah yang berfungsi sebagai menara air, disebut sebagai biang keladi. "Kita tahu sumber kekeringan itu adalah kanal. Gambut itu memiliki kubah. Sering kali kubah yang menjadi tempat penimbunan air dibuat kanal, padahal itu adalah menara airnya. Sehingga, ketika musim kemarau seperti saat ini, air dari kubah sudah habis," jelas Setyawan dalam kesempatan yang sama.
Untuk mengatasi itu, BPGMN berencana memetakan seluruh kanal dan membangun sekat kanal guna memperlambat laju air keluar sekaligus menjaga kelembapan gambut. Namun, pendekatan teknis saja tidak cukup. Setyawan menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sekitar, termasuk mendorong budidaya komoditas yang tidak membutuhkan banyak air seperti sagu, jelutung, dan nanas. Tujuannya agar upaya pencegahan kebakaran tidak mengorbankan sumber penghidupan warga. "Pengelolaan gambut perlu mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi masyarakat," tegasnya.
Selain perbaikan tata air dan pemberdayaan ekonomi, BPGMN akan membentuk kelompok ahli lintas bidangโmulai dari gambut, hidrologi, revegetasi, hingga sosial ekonomi. Kelompok serupa juga disiapkan untuk pengelolaan mangrove, yang bersama gambut menjadi ekosistem kunci yang harus dilindungi dan dipulihkan. Pemodelan ilmiah untuk memperkirakan waktu dan lokasi kekeringan serta memetakan risiko kebakaran menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi ini.
Jika teknologi prediksi tiga hari itu terwujud, pemerintah dapat melakukan evakuasi dini dan menyiapkan titik aman bagi masyarakat di wilayah berisiko tinggi. "Kalau kita sudah mengetahui kemungkinan terjadinya kebakaran di hutan gambut, kita mulai melakukan mitigasi. Kita harus menentukan evakuasi yang bisa dan harus dilakukan untuk melindungi masyarakat, di mana titik-titik aman dan bagaimana mekanismenya," pungkas Sriyanto. Pertanyaannya kini: seberapa cepat prototipe ini bisa diuji di lapangan, dan apakah infrastruktur data di daerah siap mendukungnya?



