Polda Bali Ringkus 7 Penimbun BBM Subsidi, Satu Pelaku Jual Rp100 Ribu per 1,5 Liter
Baca dalam 60 detik
- Kepolisian Daerah Bali menangkap tujuh pria yang diduga menimbun solar dan pertalite bersubsidi di lima lokasi berbeda.
- Salah satu pelaku menjual BBM bersubsidi dengan harga Rp100.000 per botol berisi 1,5 liter melalui promosi media sosial dan transaksi COD.
- Para tersangka dijerat pasal penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi dengan ancaman enam tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali bersama jajaran Polresta Denpasar, Polres Badung, Polres Buleleng, dan Polres Gianyar menangkap tujuh pria yang diduga menimbun bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan pertalite. Penangkapan dilakukan secara terpisah di sejumlah lokasi di Pulau Dewata, menyusul kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang di banyak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam beberapa hari terakhir.
Salah satu pelaku dilaporkan menjual BBM bersubsidi dengan harga Rp100.000 per botol berukuran 1,5 liter—jauh di atas harga eceran resmi. Modusnya beragam, mulai dari memanfaatkan barcode kendaraan dan surat rekomendasi pembelian solar pertanian hingga menawarkan produk melalui marketplace media sosial dengan sistem pembayaran tunai di tempat (cash on delivery/COD).
Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy membenarkan pengungkapan tersebut. Ia menegaskan bahwa aparat tidak akan mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi. "Tindakan tegas ini kami lakukan demi melindungi hak masyarakat yang memang membutuhkan BBM subsidi tersebut," ujarnya di Denpasar, Jumat (16/10).
Pengungkapan bermula dari operasi Ditreskrimsus Polda Bali yang mengamankan IMS (64) di sebuah lahan kosong dekat SPBU 54.821.04, Jalan Dr. Soekarno, Delod Peken, Tabanan, pada Sabtu (10/10) sekitar pukul 00.30 WITA. Dari lokasi itu, polisi menyita 300 liter solar bersubsidi, satu unit Suzuki Carry ST 100, 15 jerigen berbagai ukuran, sebuah barcode kendaraan, dan selembar surat rekomendasi pembelian solar pertanian. Menurut Ariasandy, pelaku mengaku telah menjalankan praktik ilegal ini sejak awal tahun 2026 dan berencana menjual kembali BBM tersebut di warung miliknya.
Dari pengungkapan terpisah, Satreskrim Polresta Denpasar dan polres jajaran mengamankan enam pelaku lain. Barang bukti yang disita antara lain botol plastik berisi pertalite, uang tunai hasil penjualan, kendaraan pikap, sepeda motor, selang, dan telepon seluler. Para pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.
"Kami meminta kerja sama dari masyarakat. Apabila menemukan atau mencurigai adanya aktivitas penimbunan maupun penyelewengan distribusi BBM dan gas bersubsidi, segera laporkan ke kantor polisi terdekat atau melalui kanal aduan resmi Kepolisian 110," kata Ariasandy.
Kasus ini menyoroti celah distribusi BBM bersubsidi yang selama ini menjadi beban fiskal negara. Praktik penimbunan tidak hanya merugikan konsumen yang berhak, tetapi juga menggerus efektivitas subsidi energi. Di Bali, kelangkaan yang dipicu oleh lonjakan permintaan musiman dan keterbatasan pasokan menjadi lahan basah bagi spekulan. Aparat kepolisian telah menurunkan tim khusus untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, termasuk dugaan keterlibatan jaringan yang lebih luas.
Ke depan, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi akan menjadi ujian bagi tata kelola energi daerah. Pertanyaannya, apakah penangkapan ini cukup untuk menimbulkan efek jera, atau justru menandakan perlunya pembenahan sistem distribusi—mulai dari verifikasi barcode hingga pengawasan SPBU—agar subsidi tepat sasaran?



