Sekretaris Pers Baru Trump Akui Tak Lulus Ujian Advokat, Kredibilitasnya Dipertanyakan
Baca dalam 60 detik
- Katie Zacharia, Sekretaris Pers Gedung Putih yang baru, mengakui dirinya tidak lulus ujian advokat California setelah sebelumnya menyebut dirinya sebagai pengacara.
- Pengangkatannya yang super cepat, hanya enam hari setelah dihubungi, memicu spekulasi bahwa kriteria utama adalah loyalitas politik, bukan kompetensi profesional.
- Dewan Pengawas California diminta menyelidiki apakah Zacharia melanggar hukum negara bagian dengan mengklaim status yang tidak dimilikinya.

Katie Zacharia, Sekretaris Pers Gedung Putih yang baru ditunjuk oleh Presiden Donald Trump, mengakui bahwa dirinya tidak lulus ujian advokat California. Pengakuan ini mencuat setelah ia berulang kali disebut sebagai "pengacara" dan "jaksa" dalam berbagai kesempatan, memicu pertanyaan serius tentang kredibilitas dan transparansi di lingkaran komunikasi kepresidenan Amerika Serikat.
Dalam wawancara dengan media konservatif Human Events, Zacharia menyatakan bahwa kegagalan ujian tersebut terjadi karena ia sedang "terganggu, kewalahan, dan bersemangat" untuk bergabung dengan suaminya di Tiongkok setelah menjalani hubungan jarak jauh lebih dari setahun. Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya ia berkelit ketika ditanya tentang negara bagian tempat ia lulus ujian advokat, dengan jawaban singkat: "Saat saya pindah ke Tiongkok."
Jalur Zacharia menuju kursi juru bicara kepresidenan terbilang kilat. Menurut laporan The Guardian, ia dihubungi oleh pejabat Gedung Putih pada 7 Oktober, terbang ke Washington keesokan harinya, dan menerima tawaran jabatan pada hari Jumat. Hanya enam hari setelah panggilan pertama, ia sudah berdiri di podium untuk briefing perdananya—sebuah debut yang dinilai banyak pengamat sebagai kurang meyakinkan.
Kontroversi ini bukan sekadar soal gelar akademik. Sejumlah pakar hukum mencatat bahwa istilah "pengacara" dan "jaksa" sering dipertukarkan, tetapi secara legal keduanya merujuk pada individu yang memiliki lisensi untuk berpraktik. Zacharia, melalui sumber yang dekat dengannya, bersikeras bahwa sebutan "pengacara" adalah "gelar yang sah" mengingat ia memiliki gelar hukum dan pengalaman transaksional internasional. Namun, ia tidak pernah memberikan nasihat hukum, hanya "analisis hukum"—sebuah pembedaan yang dianggap tidak meyakinkan oleh banyak kalangan.
"Saya mengikuti arahan presiden," ujar Zacharia ketika ditanya tentang frekuensi briefing pers. Ia menambahkan bahwa Presiden Trump "adalah juru bicara terbaiknya sendiri, dan saya akan berinteraksi sesuai kebutuhan."
Pernyataan itu mempertegas ketidakpastian peran Zacharia. Ia tidak dapat memastikan seberapa sering akan menggelar konferensi pers, dan mengaku tidak tahu apakah akan menjadi suara utama Gedung Putih di hadapan media. Sikap ini berbeda dari pendahulunya, Karoline Leavitt, yang dikenal agresif dalam menghadapi wartawan. Seorang sumber menyebut Zacharia "berdiri di belakang" penyebutan dirinya sebagai pengacara, tetapi enggan menjelaskan alasan Gedung Putih menawarkan posisi tersebut.
Di balik hiruk-pikuk kualifikasi, ada pertanyaan lebih besar tentang pola rekrutmen politik di era Trump. Zacharia sebelumnya menjabat sebagai penasihat Trump Media Group dan sempat menjadi juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri. Ia juga mengaku tidak ingin terlihat melobi untuk posisi tersebut, melainkan rajin memantau media sosial Trump dan tampil di acara bincang konservatif sebagai semacam "audisi". Trump sendiri menyebutnya sebagai "penggemar setia MAGA" dengan "rekor dukungan tanpa cela".
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin bagaimana komunikasi publik di tingkat eksekutif dapat terguncang ketika kredibilitas personal dipertanyakan. Di saat pemerintah Indonesia tengah mendorong keterbukaan informasi dan reformasi birokrasi, standar verifikasi latar belakang pejabat publik—terutama yang berhadapan langsung dengan pers—menjadi relevan. Ketergantungan pada loyalitas politik ketimbang kompetensi teknis dapat mengikis kepercayaan publik, sebuah risiko yang juga dihadapi banyak demokrasi lain.
Ke depan, tekanan terhadap Zacharia diperkirakan tidak akan surut. Permintaan penyelidikan oleh Campaign for Accountability ke State Bar of California dapat membuka babak baru, termasuk potensi sanksi jika terbukti menyesatkan publik. Sementara itu, media nasional AS akan terus menguji sejauh mana ia mampu menjalankan tugas tanpa lisensi hukum yang jelas. Pertanyaannya kini: apakah Gedung Putih akan mempertahankan penunjukan ini, atau akankah standar kompetensi kembali menjadi prioritas di tengah sorotan global?



