Pasutri Sidoarjo Jual Perempuan Sumsel, Target 300 Pria per Bulan
Baca dalam 60 detik
- Polda Jatim menetapkan pasangan suami istri asal Sidoarjo dan Sukabumi sebagai tersangka TPPO setelah menjebak seorang perempuan Sumatera Selatan menjadi pekerja seks komersial.
- Korban diwajibkan melayani minimal sepuluh pria setiap hari tanpa jeda selama enam bulan, dengan upah ditahan bila kuota bulanan tak terpenuhi.
- Polisi menyiapkan pemberatan hukuman karena praktik ini dijalankan sebagai sumber penghasilan rutin, bukan kejahatan insidental.

Direktorat Reserse Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Jawa Timur menangkap sepasang suami istri yang diduga menjebak dan memperdagangkan seorang perempuan asal Sumatera Selatan untuk dijadikan pekerja seks komersial. Korban, yang semula mengejar lowongan kerja, justru dikurung dalam siklus eksploitasi dengan kuota harian yang ditetapkan pelaku.
Direktur Reserse PPA-PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum mengungkapkan, dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah ADR, perempuan asal Sidoarjo, dan AA, pria asal Sukabumi. Keduanya kini menghadapi jerat pidana perdagangan orang. Menurut Ganis, korban dipaksa melayani sedikitnya sepuluh pria setiap hari, sehingga dalam sebulan ia harus menuntaskan sekitar 300 transaksi.
Rekrutmen berlangsung lewat jalur yang tampak biasa. Korban, yang tengah mencari pekerjaan, dihubungi seorang kenalan bernama Septa yang menawarkan koneksi ke pihak penyedia lapangan kerja. Ia berangkat dari Sumatera Selatan ke Surabaya tanpa mengetahui rincian pekerjaan yang akan dijalani. Sesampainya di Jawa Timur, ia tidak menerima posisi yang dijanjikan, melainkan dipaksa masuk ke jaringan prostitusi.
Tekanan terhadap korban tidak berhenti pada angka. Ia tetap diwajibkan melayani tamu meski sedang menstruasi, dan upahnya ditahan apabila kuota bulanan tidak tercapai. Pola ini menunjukkan kontrol ekonomi sebagai alat pemaksaan, bukan sekadar kesepakatan kerja yang timpang. Dalam struktur sindikat, ADR memegang kendali utama: merekrut, menampung, menetapkan tarif, mengelola uang, hingga menentukan target pelanggan. Sementara AA berperan sebagai operator lapangan yang memasok tamu.
"Kalau dalam satu bulan ini tidak terpenuhi, gajinya ditunda. Harus sampai mencapai target 300," ujar Ganis, menggambarkan mekanisme penindasan yang dipakai tersangka.
Dari sisi hukum, penyidik menjerat kedua tersangka dengan Pasal 45 KUHP terkait tindak pidana perdagangan orang, diperberat dengan Pasal 420 dan 421 KUHP. Polisi menegaskan akan menuntut hukuman maksimal karena kejahatan ini dijalankan sebagai mata pencaharian tetap, bukan perbuatan sesaat. Pemberatan hukuman menjadi penting untuk memberi efek jera pada jaringan yang memandang tubuh manusia sebagai komoditas berulang.
Kasus ini memperlihatkan pola khas perdagangan orang di Indonesia: korban direkrut melalui relasi sosial terdekat, dipindahkan antarprovinsi, lalu dikendalikan lewat utang, target, dan ancaman ekonomi. Modus semacam ini sulit dideteksi karena berlangsung di ruang privat dan sering luput dari pengawasan ketenagakerjaan. Peran pemerintah daerah, termasuk pengawasan terhadap alur perekrutan tenaga kerja informal, menjadi krusial untuk memutus rantai sebelum korban tiba di lokasi tujuan.
Ke depan, pertanyaannya bukan hanya soal vonis bagi kedua tersangka, tetapi sejauh mana negara mampu membongkar jaringan di atas mereka. Setiap kasus TPPO yang mencuat biasanya hanya menampakkan simpul terakhir, sementara perekrut, penampung, dan pemodal lain kerap tetap beroperasi. Tanpa penelusuran aliran uang dan perlindungan menyeluruh bagi korban, siklus eksploitasi yang sama berpotensi terulang di jalur yang berbeda.



