Trump Bantah Perintahkan Pembatasan Starlink di Ukraina, Musk Tuding Gedung Putih
Baca dalam 60 detik
- Presiden AS Donald Trump membantah terlibat dalam pembatasan layanan Starlink dan Starshield untuk militer Ukraina.
- CEO SpaceX Elon Musk menyatakan sistem Starshield dimiliki dan dikendalikan pemerintah AS, sehingga tanggung jawab ada di Gedung Putih.
- Pembatasan mendadak mengganggu operasi drone Ukraina dan memicu kritik dari pejabat Ukraina serta Polandia.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (16/10/2026) membantah bahwa Gedung Putih memerintahkan pembatasan layanan internet satelit Starlink milik SpaceX untuk pasukan Ukraina. Pernyataan itu muncul setelah laporan yang menyebut adanya pembatasan mendadak pada Starshield, versi militer Starlink, yang berdampak pada operasi militer Ukraina.
Dalam keterangan kepada wartawan di Washington, D.C., Trump menegaskan tidak mengetahui adanya instruksi tersebut. "Saya tidak tahu apakah ada yang melakukannya, karena bukan saya, dan saya rasa bukan Elon. Dan sejauh yang saya pahami, keadaannya sama seperti biasanya," ujarnya. Pernyataan ini sekaligus merespons tuduhan CEO SpaceX Elon Musk yang menuding pemerintah AS sebagai pihak yang mengendalikan sistem Starshield.
Musk sebelumnya menulis di platform X bahwa "sistem Starshield dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah AS." Ia menepis anggapan bahwa SpaceX bertanggung jawab atas pembatasan tersebut. Namun, laporan The Telegraph pada Jumat menyebut Musk "mengajukan ide kepada Donald Trump untuk memperlambat Starlink di Ukraina," dan keduanya disebut turut andil dalam penerapan pembatasan. Sementara itu, Reuters mengutip dua pejabat AS yang menyatakan bahwa perintah pembatasan berasal dari Gedung Putih, tanpa menyebut siapa yang memberi instruksi.
Dampak pembatasan ini terasa langsung bagi militer Ukraina yang selama ini mengandalkan Starlink dan Starshield untuk komunikasi serta kendali drone otonom. Menurut Serhii Beskrestnov, penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, pasukan tidak mendapat peringatan apa pun. "Pasukan kami tidak menerima pemberitahuan tentang pembatasan ini, dan itu menyebabkan kegagalan sejumlah misi," tulisnya di Telegram. Ia menambahkan bahwa pembatasan tersebut menghambat kemampuan pertahanan sipil dari serangan Rusia yang semakin intensif.
Kritik juga datang dari Wakil Perdana Menteri Polandia, Radoslaw Sikorski. Polandia diketahui membeli layanan Starlink dari SpaceX untuk kepentingan Ukraina. Melalui unggahan di X, Sikorski mempertanyakan apakah Musk kembali mencampuradukkan bisnis dengan politik. "Hei @elonmusk, orang besar, apakah Anda bermain politik dengan produk Anda lagi? Sebagai pelanggan Eropa, kami mengawasi Anda," tulisnya. Sikorski menegaskan bahwa langkah tersebut merugikan kepentingan Ukraina dan sekutunya.
"Starshield systems are owned and controlled by the US government." โ Elon Musk, CEO SpaceX
Posisi Musk sebagai penasihat Pentagon untuk teknologi melalui perannya dalam Project Meridian yang baru diumumkan semakin menyoroti keterkaitan antara kepentingan bisnis dan kebijakan pertahanan AS. Sebelumnya, pada 10 Oktober, setelah Trump menyerukan agar Ukraina menghentikan semua serangan terhadap kilang minyak Rusia, Musk menulis di X, "Zelensky has gone too far." Pernyataan itu memicu spekulasi bahwa tekanan politik terhadap Ukraina semakin meningkat.
Hingga berita ini diturunkan, Musk dan SpaceX belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar. Saham SpaceX tercatat melemah sekitar 11% sepanjang pekan ini, dan perusahaan dijadwalkan merilis laporan keuangan kuartalan pada Selasa depan. Pasar tampaknya menanti klarifikasi lebih lanjut mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembatasan tersebut, sekaligus menilai dampaknya terhadap kepercayaan pelanggan global.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang batas antara kendali pemerintah atas teknologi swasta dan kebutuhan operasional di medan perang. Jika benar ada instruksi politik, hal itu dapat memicu ketegangan baru antara AS dan sekutu Eropa yang selama ini bergantung pada Starlink. Sebaliknya, jika pembatasan bersifat teknis, SpaceX perlu menjelaskan mekanisme yang memicu pemutusan konektivitas secara mendadak. Ke depan, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan mitra internasional, terutama di tengah konflik yang masih berlangsung.



