GOP Banjir Dana Kampanye Rp12 Triliun, Elektabilitas Tak Beranjak: Efeknya ke Pasar Global
Baca dalam 60 detik
- Partai Republik menggelontorkan lebih dari $740 juta untuk iklan politik sejak Hari Buruh, tetapi polling di sembilan negara bagian kunci nyaris tak bergerak.
- Dominasi dana dari kelompok pro-Trump dan Elon Musk justru memicu pemborosan karena super PAC membayar tarif iklan lebih mahal ketimbang kandidat.
- Alih-alih menyerang, Partai Republik kini terpaksa merogoh kocek dalam-dalam untuk mempertahankan kursi di Texas, Kansas, dan Nebraska yang selama ini aman.

Partai Republik telah membelanjakan lebih dari $740 juta (sekitar Rp12,1 triliun) untuk iklan politik di pemilihan kongres sejak awal September, namun gelombang dana besar itu belum mampu mengubah peta elektoral menjelang pemungutan suara 3 November. Sebaliknya, partai justru terjepit: alih-alih memperluas basis, mereka kini sibuk mempertahankan wilayah yang selama ini dikuasai.
Analisis CNBC terhadap data AdImpact menunjukkan, dari Hari Buruh hingga 14 Oktober, kelompok-kelompok pendukung GOP telah mengucurkan dana segar ke ratusan kontes DPR dan Senat. Sekitar $220 juta di antaranya berasal dari organisasi yang terafiliasi dengan Presiden Donald Trump. Elon Musk, yang sebelumnya menyatakan akan mengurangi keterlibatan politik, justru menambah amunisi dengan menyumbang $276 juta sejak Juli—termasuk $158 juta ke Senate Leadership Fund (SLF), super PAC pendukung calon Senat dari Partai Republik.
Namun, menurut rata-rata jajak pendapat FiftyPlusOne, Partai Demokrat masih memimpin di sembilan dari sebelas pertarungan Senat paling kompetitif—Alaska, Georgia, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Minnesota, New Hampshire, Carolina Utara, Ohio, dan Texas. Posisi itu tak banyak berubah dibanding sebelum banjir dana. Yang lebih mengkhawatirkan bagi GOP, Cook Political Report dengan Amy Walter memperkirakan Demokrat berpeluang merebut DPR, sementara Senat tetap kompetitif.
Kegagalan mendongkrak elektabilitas bukan semata soal pesan yang tidak resonan. Ada persoalan struktural: super PAC—kendaraan utama belanja politik—tidak menikmati tarif iklan diskon yang diwajibkan hukum bagi kandidat pada 60 hari terakhir sebelum pemilu. Akibatnya, uang yang sama menghasilkan jangkauan lebih sedikit. Di Dallas, kampanye Talarico membelanjakan $2,4 juta untuk iklan siaran lokal dan tayang sekitar 48 kali per pemirsa. Sementara Texas PAC yang mendukung Paxton merogoh $7,8 juta untuk sekitar 81 tayangan—lebih dari tiga kali biaya hanya untuk tambahan eksposur sekitar 70%.
“Uang adalah alat amplifikasi, bukan tongkat sihir. Anda bisa membeli seluruh waktu tayang, tetapi jika iklim politik bertiup kencang ke arah Anda, volume iklan tidak akan mengubah arah angin,” ujar Neil Newhouse, mitra di firma polling Partai Republik Public Opinion Strategies.
Seiring hari pemungutan suara mendekat, hukum hasil yang menurun mulai bekerja. Pakar periklanan politik menyebut pemilih yang belum menentukan pilihan sudah kebal terhadap iklan ke-21 setelah melihat 20 iklan negatif pada hari yang sama. “Mata mereka berkaca-kaca,” kata Michael Beckel, direktur reformasi uang dalam politik di Issue One.
Pergeseran paling kasatmata terjadi pada alokasi dana. Pada April, SLF mengumumkan program iklan rekor $342 juta di delapan negara bagian untuk mempertahankan mayoritas. Texas, Kansas, dan Nebraska tidak termasuk. Namun sejak 1 September, SLF dan kelompok afiliasinya telah membelanjakan atau berkomitmen sekitar $180 juta di tiga negara bagian yang pada 2024 dimenangkan Trump dengan selisih dua digit. Di Carolina Utara, SLF menarik sebagian besar reservasi iklan senilai $71 juta untuk mendukung Michael Whatley setelah kandidat Demokrat Roy Cooper unggul jauh. Di DPR, Congressional Leadership Fund menghentikan belanja untuk dua petahana rentan dan mengalihkan sekitar $10 juta ke 16 distrik lain, termasuk kursi Texas Selatan yang dikuasai Rep. Monica De La Cruz.
Bagi Indonesia, gejolak politik Amerika Serikat bukan sekadar tontonan. Ketidakpastian hasil pemilu kongres dapat memengaruhi arah kebijakan fiskal dan moneter Negeri Paman Sam, yang pada gilirannya berdampak pada arus modal global, nilai tukar rupiah, dan harga komoditas. Investor asing yang memegang obligasi negara berkembang cenderung menahan diri hingga peta politik AS lebih jelas. Jika Partai Republik kehilangan kendali atas Kongres, agenda belanja infrastruktur dan subsidi energi yang selama ini menopang permintaan global bisa tersendat.
Pertanyaannya kini: apakah gelombang dana yang belum tentu efektif ini akan menjadi pelajaran bagi donatur politik di seluruh dunia, atau justru memicu lelang uang yang lebih besar pada pemilu-pemilu berikutnya? Yang jelas, demokrasi semakin mahal—dan hasilnya belum tentu sepadan.



