Revisi Pinjaman Mahasiswa ala Trump Picu Gelombang Pailit Baru di AS
Baca dalam 60 detik
- Mantan hakim pailit Sarah Sharer Curley memprediksi kebijakan pinjaman mahasiswa Trump akan mendorong lebih banyak pengajuan kebangkrutan pribadi.
- Batas pinjaman federal yang dinilai tidak realistis memaksa mahasiswa beralih ke pinjaman swasta berbunga tinggi, memperbesar beban utang.
- Kegagalan sistemik ini berpotensi meningkatkan risiko kredit konsumen dan menekan stabilitas keuangan rumah tangga di AS.

Jumlah pengajuan kebangkrutan pribadi di Amerika Serikat pada 2025 melampaui setengah juta kasus, naik hampir 50% dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Mantan hakim pailit federal Sarah Sharer Curley menilai lonjakan itu bukan sekadar efek pandemi, melainkan sinyal bahwa sistem pembebasan utang—terutama pinjaman pendidikan—semakin sulit diakses oleh individu.
Dalam wawancara dengan CNBC, Curley yang menghabiskan hampir tiga dekade mengadili perkara kepailitan di Distrik Arizona memperingatkan bahwa revisi kebijakan pinjaman mahasiswa yang diteken Presiden Donald Trump pada Juli 2025 berpotensi memperparah keadaan. “Undang-undang itu menetapkan plafon pinjaman federal yang tidak realistis,” ujarnya, seraya memperkirakan angka kebangkrutan akan terus meningkat.
Inti persoalan terletak pada desain kebijakan. Ketika mahasiswa kehabisan akses pinjaman federal, mereka beralih ke kreditur swasta tanpa jaminan pemerintah. Bunga yang dikenakan pun jauh lebih tinggi. Curley memberi contoh: seorang mahasiswa kedokteran yang membutuhkan pinjaman US$300.000 dengan skor kredit rendah bisa dikenai bunga 16% per tahun. Dengan tenor sepuluh tahun, cicilan bulanan mencapai US$5.017, dan total bunga yang dibayarkan nyaris menyamai pokok utang, yakni US$302.040. Beban sebesar itu, tegasnya, tidak mungkin ditanggung sebagian besar rumah tangga.
Curley juga menyoroti nasib seorang perempuan berusia 73 tahun yang menghadap ke mejanya pada 2012. Utang pinjaman pendidikannya membengkak di atas US$584.000, berawal dari pinjaman era 1970-an yang terus berbunga selama puluhan tahun. Perempuan itu hanya mengandalkan jaminan sosial dan hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah federal menolak bernegosiasi, dan firma hukum yang mewakili pemerintah tidak melakukan investigasi memadai. Curley sendiri menilai perempuan tersebut kredibel, tetapi hukum yang berlaku membatasi ruang manuvernya. Ia hanya bisa memberi keringanan dengan menghitung tujuh tahun pengabdian di sektor publik, sehingga sisa kewajiban menjadi tiga tahun.
“Kami membiarkan pasar keuangan mengambil risiko yang tak terhitung, tetapi kami menolak memberi pengampunan kepada individu yang memilih menempuh pendidikan tinggi,” tulis Curley dalam bukunya, The Price of Forgiveness.
Sejak 2025, Departemen Pendidikan AS mengalami perampingan besar-besaran. Menurut Curley, hampir tidak ada lagi pegawai yang berwenang menyetujui modifikasi utang melalui program yang tersedia. Akibatnya, negosiasi dengan kreditur federal semakin alot. Ia membandingkan situasi ini dengan era pemerintahan Joe Biden, ketika peminjam memperoleh kelonggaran lebih besar untuk mendapatkan pembebasan utang melalui jalur kepailitan.
Persoalan tidak berhenti pada pinjaman mahasiswa. Curley mencatat utang medis akibat penyakit kronis menjadi pemicu lain. Pasien dengan kondisi jangka panjang hanya bisa membebaskan utang yang tercatat pada awal perkara, sementara biaya pengobatan terus bertambah setiap hari. Prosedur kepailitan pasca-reformasi 2005—yang didorong lobi kreditur—kini dipenuhi formulir dan persidangan yang membuat pemohon hidup dalam tekanan berkepanjangan. “Banyak orang trauma saat mengajukan pailit. Mereka merasa telah gagal secara moral,” ujarnya.
Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin. Program pinjaman pendidikan dalam negeri, termasuk Kredit Usaha Rakyat untuk sektor pendidikan dan skema pinjaman mahasiswa, perlu mengantisipasi risiko serupa: bunga tinggi, jangka waktu panjang, dan terbatasnya mekanisme restrukturisasi. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan kredit konsumsi, termasuk pinjaman multiguna, terus meningkat. Tanpa pengawasan ketat, beban utang rumah tangga bisa menekan daya beli dan stabilitas sistem keuangan.
Curley menutup dengan seruan agar pembuat kebijakan memberi keringanan yang setara antara korporasi besar dan individu. “Sudah waktunya kami memberikan kelonggaran yang sama kepada perorangan,” katanya. Pertanyaannya kini: akankah Kongres dan Gedung Putih merevisi plafon pinjaman sebelum gelombang kebangkrutan berikutnya tiba, atau justru membiarkan pasar tenaga kerja dan rumah tangga menanggung bebannya sendiri?



