Audit Kripto Tak Menjamin Aman, Kerugian Peretasan Q3 Capai Rp18 Triliun
Baca dalam 60 detik
- Hacken mencatat peretas mencuri US$1,18 miliar dari 107 insiden di kuartal III, melonjak 55% dari periode sebelumnya.
- Sekitar US$906,8 juta hilang akibat celah pada pemasok pihak ketiga dan alat pengembang yang luput dari audit.
- Investor diminta waspada terhadap label audit yang hanya mencakup kontrak pintar, bukan seluruh sistem platform.

Perusahaan keamanan blockchain Hacken mengungkap bahwa kerugian akibat peretasan aset kripto pada kuartal III 2026 mencapai US$1,18 miliar atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs Rp15.300). Angka ini melonjak 55% dibandingkan kuartal sebelumnya, memicu pertanyaan serius tentang efektivitas audit keamanan yang selama ini menjadi andalan investor.
Laporan Hacken yang dirilis Kamis (15/10) menyebutkan bahwa dari total kerugian tersebut, sekitar US$906,8 juta atau 77% di antaranya disebabkan oleh kompromi pada pemasok perangkat lunak, alat pengembang, perbaikan keamanan yang sudah tersedia namun tidak dipasang, serta komponen yang tidak masuk dalam cakupan audit terbaru. Temuan ini menyoroti celah besar antara ekspektasi investor dan realitas perlindungan yang diberikan oleh audit.
Pendiri sekaligus direktur Hacken, Andrii Matiukhin, menegaskan bahwa akar masalahnya selalu pada cakupan audit. Menurutnya, memperluas audit ke seluruh komponen yang berinteraksi dengan dana atau memengaruhi ekonomi platform memang mahal, sehingga banyak tim memilih jalan pintas dengan hanya mengaudit bagian-bagian kritis. Akibatnya, sistem dompet, mekanisme penandatanganan, dan perangkat lunak pihak ketiga sering luput dari pengujian.
โBiasanya, ketika pelanggan melihat proyek baru dengan lencana audit, mereka menganggap seluruh sistem sudah tercakup, lalu kehilangan uang melalui kunci, pemasok, atau pengaturan yang tidak pernah diuji,โ ujar Matiukhin.
Insiden terbesar pada periode ini adalah serangan terhadap bursa kripto Bitget pada September yang mengakibatkan kerugian sedikitnya US$352 juta. Peretas memanfaatkan kerentanan pada produk keamanan pihak ketiga untuk menembus infrastruktur penarikan dana. Kasus ini menegaskan bahwa risiko tidak hanya terpusat pada bursa, tetapi juga merembet ke rantai pasok perangkat lunak.
Ancaman serupa juga menimpa produsen dompet perangkat keras Ledger. Pekan ini, Ledger mengungkap adanya implan perangkat keras tidak sah yang disisipkan pada perangkat yang dijual oleh CryptoBilis, reseller di Asia Tenggara, dengan potensi kerugian mencapai US$93 juta. Sementara itu, tiga jembatan kripto dan protokol lintas rantai kehilangan lebih dari US$35 juta dalam eksploitasi enam jam pada Juli. AFX Trade menjadi korban terbesar dengan kerugian US$24 juta setelah kunci validatornya dikuasai penyerang. Serangan lain menghantam Liquid Network (US$319 juta), Tectonic (minimal US$75 juta), dan perangkat lunak dompet Coldcard (sekitar US$114 juta).
Hacken juga menyoroti praktik pengelolaan kunci pada 12 bursa derivatif dan pasar prediksi. Lebih dari US$700 juta aset aman di dua venue besar bergantung pada skema tanda tangan empat kunci yang memerlukan tiga persetujuan, atau pada kunci administratif yang pemegangnya tidak diungkap ke publik. Matiukhin menolak menyebutkan nama venue tersebut, namun menilai pengaturan itu tidak memadai mengingat besarnya dana yang dikelola. Ia memastikan tidak ada bukti kerentanan aktif, tetapi tetap menganggap skema tersebut berisiko.
Selain itu, keterlambatan dalam menambal kerentanan yang sudah diketahui menjadi perhatian lain. Menurut Matiukhin, ketika beberapa blockchain menggunakan perangkat lunak yang sama namun memperbaruinya pada waktu berbeda, celah bisa tetap terbuka. โTerkadang kerentanan kritis diklasifikasikan sebagai rendah oleh tim, sehingga implementasi perbaikan tertunda atau bahkan ditolak,โ ujarnya.
Hacken menegaskan bahwa tanggung jawab akhir tetap berada di tangan perusahaan yang menyimpan dana pelanggan. Mereka harus secara proaktif melacak kerentanan dan memasang perbaikan tepat waktu, bukan mengandalkan audit yang sudah dilakukan berbulan-bulan atau bertahun-tahun lalu. Dalam lanskap kripto yang terus berkembang, label audit seharusnya menjadi titik awal, bukan jaminan mutlak.
Bagi Indonesia, temuan ini menjadi pengingat bagi regulator dan pelaku industri aset kripto domestik. Dengan meningkatnya adopsi kripto di Tanah Air, standar audit yang transparan dan cakupan yang luas perlu menjadi prioritas. Ke depan, pertanyaannya adalah apakah investor akan menuntut audit yang lebih menyeluruh, ataukah mereka akan terus menjadi korban rasa aman yang semu.



