Bukan Tujuh Tahun, Perceraian di Inggris dan Wales Justru Puncaknya Setelah 20 Tahun Menikah
Baca dalam 60 detik
- Data ONS mencatat 26% perceraian pasangan heteroseksual di Inggris dan Wales pada 2025 terjadi setelah pernikahan berlangsung dua dekade atau lebih.
- Fenomena ini diduga kuat karena pasangan memilih bertahan demi anak, sementara tekanan biaya hidup menunda keputusan berpisah.
- Tren serupa meluas di Amerika Serikat, memunculkan kekhawatiran soal keamanan finansial dan kesejahteraan sosial para 'grey divorcee'.

Angka resmi terbaru dari Office for National Statistics (ONS) membalik mitos lama soal “gatal tujuh tahun” dalam pernikahan. Sepanjang 2025, lebih dari seperempat—tepatnya 26%—perceraian pasangan lawan jenis di Inggris dan Wales terjadi setelah usia pernikahan menginjak 20 tahun atau lebih. Ini menandai pergeseran lanskap rumah tangga di mana keretakan justru muncul setelah puluhan tahun bersama.
Dari total 102.879 perceraian pasangan heteroseksual tahun lalu, kelompok yang bertahan 20 tahun ke atas kini menempati porsi terbesar. Sementara itu, pasangan dengan masa pernikahan lima hingga sembilan tahun—yang lama dianggap sebagai fase paling rawan—turun ke posisi kedua dengan 23%. Baru dua kali dalam sejarah pencatatan sejak 1963 kategori lima–sembilan tahun tergusur dari puncak, dan salah satunya terjadi pada pertengahan 1980-an akibat perubahan undang-undang yang memangkas masa tunggu minimal perceraian.
Fenomena ini bukan sekadar statistik. Di Inggris, rata-rata usia pernikahan yang berakhir dengan perceraian pada 2025 mencapai 13 tahun, tertinggi sejak pencatatan dimulai dan jauh melampaui titik terendah 8,9 tahun pada 1985. Artinya, pasangan kini lebih lama bertahan sebelum akhirnya memutuskan berpisah. Sejumlah pengacara perceraian menilai tren ini berkaitan erat dengan komitmen menjaga keutuhan keluarga demi anak-anak.
“Kasus dengan pernikahan panjang mendominasi praktik saya. Bertahan demi anak adalah kenyataan yang benar-benar terjadi,” ujar Lisa Pepper, pengacara perceraian dari Osbornes Law, seperti dikutip Sunday Times.
Namun, ada faktor lain yang tak kalah kuat: tekanan ekonomi. Rebecca Aston-Jones, senior associate di firma hukum Clarke Willmott, mengungkapkan bahwa mahalnya biaya menghidupi dua rumah tangga terpisah menjadi penghalang utama bagi pasangan tidak bahagia untuk bercerai. “Beban finansial untuk membangun dan memelihara dua rumah tangga seringkali membuat orang menunda perceraian,” katanya. Alhasil, keputusan berpisah kerap tertunda hingga kondisi keuangan memungkinkan, yang sering baru terwujud setelah dua dekade.
Tren ini juga mencerminkan pergeseran nilai sosial yang lebih luas. Analisis firma hukum Amerika Serikat Weinberger menyebut bahwa pernikahan seumur hidup tidak lagi dianggap sebagai puncak kedewasaan yang sukses, terutama di wilayah yang lebih progresif. Individu dengan sumber daya finansial memadai merasa lebih bebas melepaskan diri dari pernikahan yang tidak membahagiakan untuk menikmati masa emas mereka. Fenomena yang dikenal sebagai “grey divorce” atau perceraian di usia senja ini pun meningkat, dengan studi Pew Research menunjukkan angka perceraian setelah 20 tahun di AS telah berlipat ganda sejak 1990-an.
Meski begitu, para peneliti mengingatkan konsekuensi finansial dan sosial dari perceraian di usia lanjut. “Grey divorcee cenderung kurang aman secara finansial dibandingkan orang dewasa yang menikah atau menjanda, terutama perempuan. Hidup sendiri di usia tua dapat merugikan kenyamanan finansial dan, bagi pria, kepuasan dalam kehidupan sosial,” demikian peringatan para peneliti Pew.
Bagi Indonesia, dinamika ini bisa menjadi cermin. Meski data perceraian nasional didominasi faktor ekonomi dan perselisihan, durasi pernikahan yang panjang sebelum berpisah juga mulai terlihat di sejumlah daerah. Tekanan biaya hidup dan norma sosial yang kuat untuk mempertahankan keluarga seringkali membuat pasangan menunda perceraian, meski ketegangan sudah lama terjadi. Jika tren global ini berlanjut, Indonesia mungkin perlu memperhatikan dampak jangka panjangnya terhadap kesejahteraan lansia dan stabilitas keluarga.
Ke depan, pertanyaannya bukan lagi soal “gatal tujuh tahun”, melainkan bagaimana kebijakan sosial dan dukungan finansial dapat membantu pasangan mengambil keputusan tanpa harus terjebak dalam pernikahan yang tidak sehat. Apakah institusi pernikahan akan semakin bergeser menjadi kontrak jangka panjang yang lebih fleksibel, atau justru sebaliknya, semakin dipertahankan demi alasan ekonomi dan anak? Waktu yang akan menjawab, tetapi data ONS sudah memberi sinyal jelas bahwa peta perceraian sedang berubah.



