Bessent Vs Zelenskyy: Tudingan AS Hambat Starlink Memicu Friksi Baru Washington-Kyiv
Baca dalam 60 detik
- Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy agar berhati-hati menuduh Washington membatasi layanan Starlink.
- Pembatasan Starshield—versi militer Starlink—dinilai menghambat operasi drone Ukraina, sementara Musk menyatakan kendali penuh ada di tangan pemerintah AS.
- Ketegangan ini memperuncing hubungan AS-Ukraina di tengah tekanan harga energi jelang pemilu midterm, dengan implikasi pada pasokan senjata dan diplomasi.

Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent pada Minggu (18/10) melontarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik terkait dukungan Washington terhadap Kyiv. Peringatan itu muncul setelah Zelenskyy menuduh pemerintah AS bertanggung jawab atas pembatasan layanan internet Starlink yang digunakan militer Ukraina.
Dalam wawancara di program “Meet the Press” NBC, Bessent menegaskan bahwa Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah membantah keterlibatan pemerintah dalam pembatasan tersebut. “Sangat ceroboh bagi Presiden Zelenskyy melontarkan tuduhan seperti itu,” ujar Bessent, seraya menambahkan bahwa pernyataan yang tidak benar berpotensi merusak hubungan bilateral.
Zelenskyy sebelumnya mengklaim bahwa Ukraina sempat “terblokir” dari intelijen AS dan bahwa kendaraan serta drone yang terhubung ke Starshield—versi militer Starlink yang dikendalikan pemerintah—masih dibatasi kecepatannya. Tudingan ini menjadi sorotan karena Starshield memainkan peran krusial dalam kemampuan Ukraina merespons serangan Rusia.
Pernyataan Bessent memperuncing friksi di dalam pemerintahan Trump sendiri. Reuters pekan lalu melaporkan bahwa Gedung Putih memerintahkan pembatasan teknologi tersebut, namun Trump membantah bertanggung jawab. “Saya tidak tahu apakah ada yang melakukannya karena bukan saya, dan saya rasa bukan Elon,” kata Trump. “Dari yang saya pahami, keadaannya sama seperti biasa.”
Di sisi lain, Elon Musk melalui unggahan di X menegaskan bahwa sistem Starshield sepenuhnya dimiliki dan dikendalikan pemerintah AS. “Setiap batasan kecepatan atau penggunaan diputuskan oleh militer AS dan pada akhirnya POTUS,” tulisnya. Pernyataan ini secara implisit membantah narasi bahwa SpaceX bertindak sepihak, sekaligus menempatkan tanggung jawab politik di ranah eksekutif.
“Presiden Zelenskyy seharusnya sangat berhati-hati dalam membuat pernyataan seperti ini yang tidak benar,” tegas Bessent.
Ketegangan ini bukan sekadar soal teknologi. Hubungan AS-Ukraina berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Trump berulang kali menyuarakan frustrasi atas serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia, yang menurutnya turut mendorong lonjakan harga energi domestik. Bahkan, Trump menuding Zelenskyy sengaja menciptakan masalah bagi petani dan peternak AS melalui kenaikan harga diesel.
Tekanan politik di dalam negeri AS kian membara menjelang pemilu midterm. Harga bensin yang melambung akibat terganggunya Selat Hormuz membuat Gedung Putih mencari celah, termasuk berencana mengimpor diesel Rusia—kebijakan yang menuai kecaman bipartisan. Senator Thom Tillis dari Partai Republik menyebut langkah tersebut “tidak bertanggung jawab” dan “tidak dapat diterima” karena dianggap memberi angin kepada Rusia.
Kongres baru saja mengirim paket sanksi bipartisan untuk melumpuhkan industri energi Rusia. Trump menandatanganinya, tetapi akhir pekan ini ia membatalkan sebagian ketentuan dengan alasan kepentingan nasional. Keputusan itu memicu kemarahan legislator, termasuk dari partainya sendiri, yang menilai pemerintahan telah menyerah pada agresi Moskow.
Bagi Indonesia, dinamika ini layak dicermati. Sebagai negara non-blok yang mengandalkan stabilitas harga energi global, eskalasi ketegangan di Eropa Timur dan fluktuasi pasokan minyak dapat berdampak pada beban subsidi dan inflasi domestik. Selain itu, pembatasan teknologi militer seperti Starshield menunjukkan bahwa infrastruktur digital kini menjadi instrumen geopolitik yang dapat digunakan untuk menekan negara lain—sebuah preseden yang relevan bagi kedaulatan teknologi Indonesia.
Ke depan, apakah pemerintahan Trump akan mempertahankan pembatasan Starshield sebagai alat tekan terhadap Kyiv, atau justru melongarkannya untuk meredakan ketegangan? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya menentukan arah perang di Ukraina, tetapi juga kredibilitas AS sebagai mitra strategis di mata sekutu-sekutunya.



