Asap Karhutla Masih Bekap Sumatera hingga Papua, Udara Pangkalan Bun Tembus Level Berbahaya
Baca dalam 60 detik
- BMKG mendeteksi sebaran asap karhutla meluas dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua, dengan polusi lintas batas terpantau di Malaysia dan Singapura.
- Konsentrasi PM2.5 di Pangkalan Bun mencapai 1.048,8 µg/m3, jauh di atas ambang batas berbahaya, sementara BNPB mencatat ribuan titik panas di enam provinsi prioritas.
- Pemerintah menghadapi tekanan untuk mempercepat penanganan karhutla sebelum dampak kesehatan dan diplomatik kian meluas.

Kabut asap sisa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Senin (19/10) masih menyelimuti sejumlah provinsi di Indonesia, dengan kualitas udara di empat daerah masuk kategori berbahaya. Pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui satelit Himawari menunjukkan sebaran asap bergerak ke arah barat laut hingga timur laut, mencakup Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua.
Di Sumatera, asap terdeteksi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung. Sementara di Kalimantan, asap menyelimuti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Wilayah timur Indonesia juga terdampak, meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Polusi asap tidak hanya berdampak domestik. BMKG melaporkan pencemaran asap lintas batas (transboundary haze) dari Sumatera dan Kalimantan terdeteksi di Semenanjung Malaysia, Singapura, dan Sarawak. Selain itu, asap dari Papua Nugini turut mengarah ke Papua Selatan. Situasi ini menambah tekanan diplomatik bagi Indonesia, mengingat negara tetangga kerap menyoroti tanggung jawab Jakarta dalam menangani karhutla.
Kualitas udara yang memburuk ini berimplikasi serius pada kesehatan masyarakat. Paparan PM2.5 dalam konsentrasi ekstrem dapat memicu gangguan pernapasan, memperparah penyakit jantung, dan meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama pada anak-anak dan lansia. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah darurat, seperti distribusi masker dan pembatasan aktivitas luar ruang.
Dari sisi penegakan hukum, karhutla yang berulang setiap tahun menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sanksi bagi pelaku pembakaran lahan. Meskipun upaya pemadaman terus dilakukan, jumlah titik panas yang masih tinggi menunjukkan bahwa pencegahan belum optimal. Organisasi lingkungan menilai perlunya pendekatan yang lebih tegas, termasuk audit kepatuhan perusahaan perkebunan dan penguatan patroli terpadu.
Secara ekonomi, kabut asap juga berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan dan operasional bandara di wilayah terdampak. Pada kejadian sebelumnya, jarak pandang yang menurun memaksa penundaan atau pembatalan penerbangan, yang berdampak pada sektor pariwisata dan logistik. Kerugian ekonomi akibat karhutla diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.
"Kualitas udara di Pangkalan Bun sudah berada di level berbahaya. Kami mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker," ujar seorang pejabat BMKG dalam keterangan tertulis, Senin (19/10).
Ke depan, keberhasilan penanganan karhutla akan bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Tanpa perbaikan tata kelola lahan dan penegakan hukum yang konsisten, ancaman asap akan terus berulang. Pertanyaannya, mampukah Indonesia memutus siklus tahunan ini sebelum dampaknya semakin luas?



