Inggris Siapkan Denda £100 bagi Penumpang Bus yang Putar Musik Keras
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris mengusulkan sanksi finansial hingga £100 bagi penumpang bus yang memutar musik dengan volume tinggi, bagian dari strategi menekan perilaku antisosial.
- Kampanye nasional 'share the carriage, not the noise' akan digelar untuk mengingatkan pengguna transportasi umum, sementara penegakan aturan menjadi sorotan karena keterbatasan personel.
- Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada alokasi anggaran petugas keamanan dan koordinasi dengan kepolisian setempat, menurut sejumlah pihak.

Penumpang bus di Inggris yang kedapatan memutar musik dengan volume tinggi bisa dikenai denda hingga £100 (sekitar Rp1,9 juta) berdasarkan rencana pemerintah yang tengah digodok. Langkah ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk menekan perilaku antisosial di transportasi publik, yang mencakup pula penanganan sampah, vaping, dan perilaku mengancam.
Perdana Menteri Andy Burnham menegaskan bahwa gangguan akibat suara keras dari ponsel telah menjadi keluhan umum. "Kita semua pernah berada di kereta ketika seseorang mulai memutar musik atau video dari ponselnya. Itu mengganggu dan cepat merusak perjalanan," ujarnya seperti dikutip BBC. Pemerintah pun meluncurkan kampanye nasional bertajuk "share the carriage, not the noise" untuk mengingatkan penumpang kereta api, sejalan dengan aturan yang sudah ada sejak 2005.
Meski demikian, implementasi aturan ini menuai pertanyaan. Sejumlah pihak meragukan kemampuan penegakan di lapangan, terutama karena bus umumnya hanya diawasi oleh pengemudi tunggal. Pemerintah menegaskan bahwa pengemudi bus tidak akan dibebani tanggung jawab penegakan; kewenangan tersebut akan dipegang oleh petugas resmi seperti Transport Safety Officers dan kepolisian. Menteri Sains, Riset, dan Inovasi Chris McDonald menambahkan bahwa penumpang dapat melapor kepada staf atau British Transport Police jika merasa tidak aman.
Transport for London (TfL) yang mengelola London Underground telah lebih dulu menerapkan byelaws serupa. Petugas biasanya meminta penumpang mematikan musik terlebih dahulu, dan sebagian besar patuh. Jika menolak, penumpang bisa diminta turun atau dilaporkan untuk proses hukum. Namun, serikat pekerja TSSA menyoroti perlunya penanganan lebih serius terhadap kekerasan dan ancaman yang dihadapi penumpang serta pekerja transportasi. Sekretaris Jenderal TSSA Maryam Eslamdoust menilai peningkatan anggaran untuk British Transport Police adalah kunci perlindungan.
"Tanpa pendanaan untuk petugas keselamatan transportasi di lapangan, aturan baru ini tidak akan bernilai apa-apa," tegas juru bicara transportasi Partai Liberal Demokrat, Olly Glover.
Kritik juga datang dari oposisi. Menteri Transportasi Bayangan Richard Holden menuding Partai Buruh gagal menindak kekerasan, dengan klaim serangan terhadap staf kereta api naik 68% sementara prosecutions menurun. Ia mendesak Burnham serius menegakkan aturan dan melindungi pekerja. Sementara itu, Campaign for Better Transport menyambut baik langkah ini sebagai upaya meningkatkan kenyamanan, tetapi mempertanyakan mekanisme penegakan di bus yang tidak selalu diawasi polisi khusus.
Di Indonesia, polemik serupa sebenarnya bukan hal asing. Pengguna KRL Commuter Line dan TransJakarta kerap mengeluhkan penumpang yang menonton video atau mendengarkan musik tanpa headphone. Meski belum ada sanksi finansial, operator telah mengimbau penumpang untuk saling menghormati. Kebijakan Inggris ini bisa menjadi cermin bagi pengelola transportasi publik Tanah Air dalam merancang aturan yang lebih tegas, tentu dengan mempertimbangkan kesiapan petugas dan sosialisasi.
Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan bergantung pada seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk petugas keamanan dan sejauh mana koordinasi dengan kepolisian setempat. Tanpa itu, aturan denda hanya akan menjadi macan kertas. Pertanyaannya, akankah pemerintah Inggris menindaklanjuti dengan penambahan personel, atau justru membebani pengemudi bus yang sudah rentan?



