London Dituding Amputasi Peradilan Korban Konflik Irlandia Utara lewat RUU Warisan
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris bersikeras amendemen RUU Legacy bukan amnesti bagi tentara, tetapi memberi Jaksa Agung wewenang menyetujui prosecusi serius.
- Kelompok korban menilai skema ini memindahkan keputusan dari pengadilan lokal ke ranah politik di London, berpotensi menutup kasus pembunuhan era Troubles.
- Parlemen hanya punya waktu singkat untuk membahas amendemen, sementara Sinn Féin dan DUP menolak, memicu pertanyaan tentang legitimasi undang-undang.

Pemerintah Inggris kembali menghadapi tuduhan mencoba menutupi kejahatan masa lalu dalam konflik Irlandia Utara. Menteri Urusan Irlandia Utara Sir Chris Bryant menolak keras anggapan bahwa amendemen RUU Legacy merupakan amnesti bagi mantan tentara, seraya menegaskan bahwa persyaratan persetujuan Jaksa Agung untuk prosecusi serius bukanlah upaya pengampunan.
Pernyataan itu disampaikan menjelang debat parlemen di House of Commons, Senin (10/3/2025), ketika RUU yang telah lama dinanti kembali dibahas. Bryant menyebut usulan tersebut sebagai langkah wajar untuk menyelaraskan praktik prosecusi, bukan untuk melindungi veteran dari jerat hukum. "Kami tidak mengeluarkan Public Prosecution Service (PPS) dari proses," ujarnya kepada BBC News NI, seraya menambahkan bahwa PPS akan bekerja sama dengan Crown Prosecution Service di Inggris dan Wales.
Namun, kelompok korban menilai sebaliknya. Mark Thompson dari Relatives For Justice khawatir RUU ini justru membuka jalan bagi negara untuk menutupi pembunuhan tak sah. Ia menuduh pemerintah mencabut kewenangan pengadilan lokal karena tidak menyukai putusan-putusan terbaru dalam kasus era Troubles. Thompson mencontohkan puluhan inkuiri yang memenangkan korban, termasuk kasus Ballymurphy dan Springhill. "Yang mereka inginkan adalah mengeluarkan proses hukum dari jalur peradilan dan membawanya ke London untuk keputusan politik," tegasnya.
Di sisi lain, pengacara Philip Barden yang mewakili sejumlah mantan tentara menilai veteran telah "digiling" dalam kasus tanpa bukti baru. Ia mendukung keterlibatan Jaksa Agung karena dianggap lebih independen dibandingkan PPS dan DPP. "Kami menginginkan proses independen, bukan politisi yang memutuskan," kata Barden. Namun ia juga mengakui bahwa keputusan Jaksa Agung dapat diuji melalui judicial review.
Kritik juga datang dari Sinn Féin yang menyebut amendemen ini sebagai "piagam veteran", dan DUP yang mempertanyakan kurangnya waktu bagi parlemen untuk mencermati perubahan. Sementara itu, Komisioner Korban dan Penyintas Irlandia Utara Joe McVey menilai RUU ini belum sempurna tetapi mendesak agar proses legislasi tetap berjalan. "Jika tidak sekarang, sulit memprediksi kapan lagi akan dibahas," ujarnya.
Di tengah perdebatan elite politik, suara keluarga korban seperti Natasha Butler nyaris tenggelam. Kakeknya, Paddy Butler, tewas ditembak tentara di Springhill, Belfast, Juli 1972. Ia berharap agar korban dan penyintas tidak menjadi korban politik RUU ini. "Keluarga telah menunggu puluhan tahun, dan generasi berikutnya mewarisi kesunyian yang sama," tuturnya.
RUU Legacy sendiri berupaya menggantikan undang-undang warisan era Konservatif yang dibatalkan sebagian oleh pengadilan karena dinilai melanggar hukum. Pemerintah Buruh mengusung pendekatan baru: komisi warisan untuk menyelidiki pembunuhan, badan pemulihan informasi, dan unit khusus di kepolisian Irlandia (An Garda Síochána). Amendemen yang diajukan kabinet bertujuan mengurangi investigasi berulang terhadap veteran.
Namun, dengan waktu terbatas dan oposisi yang terus menggunung, pertanyaannya kini: akankah RUU ini benar-benar menjadi jalan keadilan bagi korban, atau justru menjadi tameng politik bagi mereka yang berkuasa?



