WALHI Desak Presiden Rapikan Koordinasi Lintas Sektoral Karhutla
Baca dalam 60 detik
- WALHI menilai penanganan karhutla selama ini terfragmentasi karena setiap institusi bergerak sendiri-sendiri.
- Organisasi lingkungan itu meminta pengawasan konsesi perkebunan diperketat, terutama pada perusahaan dengan riwayat kebakaran.
- Inpres Nomor 3 Tahun 2020 sebenarnya sudah membagi tugas pusat-daerah, tetapi implementasinya dinilai belum optimal.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menuntut Presiden mengambil alih kendali koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama ini tersebar di banyak kementerian dan lembaga. Desakan itu muncul karena pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum dinilai masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga api terus berulang di titik yang sama setiap tahun.
Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah, mengatakan persoalan karhutla bukan sekadar kapasitas pemadaman. Menurut dia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan perusahaan pemegang konsesi memiliki kewajiban masing-masing yang harus dijalankan secara simultan. Jika satu mata rantai lemah, upaya pencegahan di tingkat lapangan akan runtuh.
Umi menyoroti lemahnya pengawasan terhadap lahan rawan terbakar, khususnya di area perkebunan dan konsesi perusahaan. Ia menilai inspeksi selama ini tidak dilakukan secara berkala, sehingga perusahaan yang berulang kali terlibat kebakaran luput dari tindakan tegas. "Pengawasan seharusnya dilakukan secara berkala, terutama terhadap konsesi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi atau riwayat kebakaran," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/10).
Dalam kerangka regulasi, Inpres Nomor 3 Tahun 2020 sebenarnya sudah memberikan pembagian tugas yang cukup rinci. Regulasi itu menempatkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai penanggung jawab utama, dengan melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, hingga Panglima TNI dan Kapolri. Namun, menurut Umi, daftar panjang itu justru menjadi sumber masalah ketika tidak ada target pencegahan yang terukur dan mekanisme pelaporan yang jelas.
Ia menilai Presiden perlu memastikan setiap kementerian dan lembaga bekerja secara terpadu, menindaklanjuti laporan masyarakat secara serius, serta menetapkan indikator keberhasilan yang bisa dievaluasi publik. Tanpa itu, koordinasi hanya berhenti pada dokumen dan rapat seremonial.
"Presiden perlu memastikan kementerian dan lembaga bekerja secara terpadu, menindaklanjuti laporan secara serius, serta menetapkan target pencegahan yang terukur." โ Umi Ma'rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI
Di tingkat daerah, persoalan bertambah rumit karena gubernur dan bupati/wali kota mengemban peran ganda sebagai komandan satuan tugas. Mereka tidak hanya dituntut memimpin operasi pemadaman, tetapi juga menyusun peraturan daerah, menyediakan anggaran dalam APBD, dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha kehutanan serta pertanian yang melanggar. Kewenangan itu kerap tumpang tindih dengan pemerintah pusat, terutama saat bencana meluas lintas provinsi.
WALHI juga menyoroti kewajiban perusahaan pemegang izin untuk menyiapkan sarana dan prasarana pemadaman. Menurut Umi, pemerintah perlu memverifikasi kesiapan itu secara rutin, bukan hanya saat musim kemarau tiba. Perusahaan yang tidak memenuhi standar, kata dia, semestinya dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin.
Desakan WALHI ini memperlihatkan bahwa persoalan karhutla bukan hanya soal cuaca ekstrem atau keterbatasan armada pemadam. Ada persoalan tata kelola yang lebih mendasar: lemahnya pengawasan konsesi, tidak adanya target pencegahan yang jelas, serta penegakan hukum yang tidak konsisten. Selama tiga persoalan itu tidak dibenahi, kebakaran hutan dan lahan akan terus menjadi agenda tahunan yang sulit diputus.
Ke depan, publik akan menunggu apakah Presiden benar-benar mengambil langkah konkret untuk merapikan koordinasi lintas sektoral, atau justru membiarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2020 menjadi dokumen tanpa gigi. Pertanyaannya sederhana: sampai kapan penanganan karhutla terus bergantung pada semangat satu-dua instansi, bukan pada sistem yang bekerja utuh dari pusat hingga desa?



