Inggris Setop Tunjangan bagi Pembunuh dan Pemerkosa yang Dirawat di RS Jiwa
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris mengajukan regulasi baru untuk menghentikan pembayaran tunjangan sosial kepada narapidana berbahaya yang menjalani perawatan psikiatri di rumah sakit.
- Langkah ini menjawab tuntutan keluarga korban yang menilai pembayaran ganda tersebut tidak adil dan tidak bermoral.
- Jika disetujui parlemen, aturan berlaku awal tahun depan dan berpotensi menghemat puluhan juta poundsterling per tahun.

Pemerintah Inggris resmi mengajukan aturan yang mencabut hak atas tunjangan kesejahteraan bagi para pelaku kejahatan berat—termasuk pembunuh dan pelanggar seksual—yang saat ini dirawat di rumah sakit jiwa. Regulasi yang akan diajukan ke Parlemen pada Selasa (30/9) itu menargetkan praktik yang disebut sebagai "penyediaan ganda": negara membiayai perawatan dan akomodasi di rumah sakit sekaligus tetap mengalirkan universal credit hingga 800 poundsterling per bulan kepada narapidana.
Langkah ini muncul setelah bertahun-tahun desakan dari keluarga korban, yang menilai bahwa negara telah membiayai hidup para pelaku dua kali lipat. Pemerintah memperkirakan penutupan celah ini akan menghemat puluhan juta poundsterling setiap tahun. Regulasi baru diharapkan berlaku awal tahun depan, bergantung pada persetujuan parlemen.
Peraturan ini menyasar individu yang dikenai perintah rawat inap berdasarkan Section 37 Undang-Undang Kesehatan Mental 1983 dan Section 57A Undang-Undang Prosedur Pidana Skotlandia 1995. Kejahatan yang tercakup antara lain pembunuhan tidak berencana, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, pemerkosaan, dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah 13 tahun. Pembunuhan berencana tidak termasuk karena perintah rawat inap bukan hukuman yang tersedia untuk kejahatan tersebut.
Keluarga korban menyambut baik pengumuman ini. Emma Webber, ibu dari Barnaby Webber—salah satu dari tiga orang yang tewas dalam serangan pisau di Nottingham pada Juni 2023—menyebut kebijakan ini sudah seharusnya diambil. "Ini sudah terlambat, dan merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Sangat memalukan bahwa Calocane dan pelaku seperti dia pernah menerima uang pembayar pajak," ujarnya, merujuk pada Valdo Calocane yang didiagnosis skizofrenia paranoid dan dijatuhi hukuman manslaughter karena tanggung jawab yang berkurang.
Dr Sanjoy Kumar, ayah dari korban Grace O'Malley Kumar, menegaskan bahwa kampanye mereka selalu tentang akuntabilitas dan keadilan. "Pelaku dengan perintah perawatan sudah membebani pembayar pajak sangat besar. Saat dibebaskan, setiap pelaku mendapat bantuan perumahan dan tunjangan. Atas dasar keadilan saja, kami tidak melihat alasan pembayar pajak harus membiayai tunjangan saat mereka masih ditahan," katanya.
Linda Westcarr, ibu dari Kennedi Westcarr-Sabaroche yang dibunuh oleh pasangannya pada April 2024, juga menekankan dimensi moral. Menurutnya, pertanyaan apakah pelaku kejahatan serius tetap menerima tunjangan menyentuh soal keadilan, akuntabilitas, dan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat. "Ini bukan sekadar kebijakan, tetapi tanggung jawab moral untuk memastikan dampak pada korban dan keluarganya diakui dengan semestinya," ujarnya.
"Terlalu lama para penjahat kekerasan ini mendapat biaya hidup dari pembayar pajak dua kali, sementara korban dan keluarga mereka menanggung akibatnya. Ini berakhir hari ini," tegas Menteri Pekerjaan dan Pensiun Pat McFadden.
Meski demikian, kebijakan ini tidak luput dari kritik politik. Menteri Bayangan Pekerjaan dan Pensiun dari Partai Konservatif, Helen Whately, menuduh Partai Buruh lambat menutup celah yang dijanjikan. Ia menilai penghematan puluhan juta poundsterling tidak akan banyak berarti di tengah membengkaknya anggaran kesejahteraan. Konservatif mengusulkan agar universal credit dijadikan tunjangan bersyarat dan dibatasi waktu.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari rencana mengembalikan keadilan ke jantung sistem kesejahteraan. Peraturan ini diharapkan memberikan akuntabilitas dasar yang layak bagi korban, sekaligus memastikan bantuan sosial hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Ke depan, implementasi aturan ini akan diuji oleh parlemen dan kelompok advokasi hak asasi manusia yang mungkin mempertanyakan dampaknya terhadap rehabilitasi narapidana dengan gangguan mental. Pertanyaannya, akankah langkah ini menjadi preseden bagi negara lain dalam menyeimbangkan hak korban dan hak narapidana?



