Gelombang Protes Biaya Hidup Guncang Eropa, Investor Mulai Khawatir Krisis Fiskal
Baca dalam 60 detik
- Ratusan ribu demonstran turun ke jalan di Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, dan Albania menuntut daya beli yang membaik.
- Kenaikan harga energi dan perumahan memicu kemarahan, sementara pemerintah terjepit antara defisit anggaran dan tuntutan belanja publik.
- Pasar obligasi Prancis tertekan dan euro melemah, menandakan kekhawatiran investor terhadap stabilitas fiskal zona euro.

Lebih dari 500.000 warga Prancis memadati jalanan akhir pekan lalu dalam unjuk rasa terbesar yang mengguncang negara itu sejak krisis 'kuning' 2018. Aksi yang awalnya dipicu buruknya kondisi sekolah menengah ini dengan cepat melebar menjadi kemarahan nasional terhadap meroketnya biaya hidup dan menurunnya kualitas layanan publik.
Gelombang serupa merambat ke Spanyol, Portugal, Italia, dan Albania. Di Spanyol, protes perumahan dipicu kasus penggusuran seorang perempuan berusia 87 tahun, Maricarmen Abascal, setelah investasi dana properti menaikkan sewa hingga 230 persen; ia meninggal dua pekan kemudian. Sementara di Portugal, demonstran menuntut penurunan harga rumah yang melonjak 16,5 persen secara tahunan pada kuartal II 2026—tertinggi di Uni Eropa menurut Eurostat.
Meski pemicu spesifiknya berbeda, benang merahnya jelas: harga energi dan bahan bakar yang melambung akibat perang di Ukraina dan Iran, ditambah krisis perumahan yang membuat generasi muda kehilangan harapan untuk memiliki tempat tinggal. Ekonom utama Capital Economics, Andrew Kenningham, menilai tidak ada satu pemicu tunggal. Kenaikan biaya energi memang berperan, tetapi skalanya lebih kecil dibanding 2022 saat perang Rusia-Ukraina meletus—ketika protes sebesar ini tidak terjadi. Artinya, ada faktor lain yang lebih dalam.
"Masalah mendasarnya adalah politisi tidak mampu menawarkan harapan hidup lebih baik bagi banyak orang Eropa karena ekonomi tumbuh lambat dan pemerintah telah menumpuk utang besar, sehingga ruang untuk menambah belanja publik atau memangkas pajak sangat sempit," ujar Kenningham.
Di Prancis, tekanan fiskal memperkeruh situasi. Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengusulkan anggaran 2027 untuk mempersempit defisit yang diproyeksikan mencapai 5,4 persen dari PDB tahun ini. Langkahnya mencakup pembekuan indeks gaji pegawai negeri dan pengetatan penggantian cuti sakit. Namun, langkah penghematan ini justru menjadi bensin di atas bara. Tingkat pengangguran Prancis naik ke 8,3 persen pada kuartal II 2026 (2,7 juta orang), dengan pengangguran usia 15-24 tahun mencapai 21,6 persen. Inflasi September tercatat 3,1 persen secara tahunan, naik dari 2,4 persen pada Agustus, dan harga energi melonjak 21,3 persen.
Menteri Keuangan Portugal, Miranda Sarmento, mengakui bahwa situasi tiap negara berbeda. Portugal berada dalam posisi fiskal lebih kuat dengan utang jauh lebih rendah dari Prancis. "Negara-negara dengan utang publik tinggi memiliki ruang fiskal jauh lebih sempit untuk bertindak, tetapi isu utamanya adalah kita perlu menyelesaikan masalah produktivitas dan daya saing di tingkat Eropa," katanya kepada CNBC. "Ekonomi Eropa tidak tumbuh secepat Amerika Serikat, dan tanpa pertumbuhan mustahil menciptakan upah lebih baik serta sumber daya untuk layanan publik dan dukungan sosial yang lebih baik."
Pasar keuangan langsung merespons. Imbal hasil obligasi pemerintah Prancis naik dan euro melemah pada Senin (19/10) karena kerusuhan menambah kekhawatiran investor terhadap utang dan anggaran negara itu. Sharon Bell, strategis ekuitas senior Eropa di Goldman Sachs, memperkirakan penurunan defisit tidak akan terjadi tanpa langkah menyakitkan. "Pajak bisa naik bagi perusahaan Prancis. Konsolidasi fiskal berarti Anda harus mengurangi belanja atau menaikkan pajak. Itu sangat sulit," ujarnya. Mike Bell dari RBC BlueBay Asset Management bahkan menyebut Prancis menghadapi "risiko nyata" krisis utang sovereign. "Yang dibutuhkan Prancis adalah merapikan posisi fiskal; mereka perlu menaikkan usia pensiun—Anda tidak bisa pensiun di usia 62 jika rata-rata orang hidup sampai 84 tahun—tetapi jika protes ini terjadi bahkan sebelum pembicaraan itu dimulai, bayangkan apa yang akan terjadi di jalanan Prancis jika Anda mencoba menaikkan usia pensiun," katanya.
Bagi Indonesia, gejolak Eropa ini bukan sekadar tontonan jauh. Uni Eropa adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia, terutama untuk produk tekstil, minyak sawit, dan elektronik. Pelemahan ekonomi Eropa dapat menekan permintaan ekspor, sementara ketidakpastian fiskal di zona euro berpotensi memicu arus modal keluar dari pasar berkembang, termasuk Indonesia. Pemerintah perlu mencermati dampak berantai terhadap nilai tukar rupiah dan biaya impor energi jika harga minyak global kembali melonjak akibat ketegangan geopolitik.
Pertanyaannya kini: mampukah pemerintah-pemerintah Eropa memecahkan dilema antara disiplin fiskal dan tuntutan kesejahteraan sebelum kemarahan publik berubah menjadi krisis politik yang lebih luas? Pemilu presiden Prancis 2027 akan menjadi ujian pertama, dan partai-partai oposisi jelas sedang memanfaatkan sentimen anti-Macron. Jika tidak ada terobosan kebijakan, gelombang protes ini bisa menjadi awal babak baru ketidakstabilan di jantung Eropa.



