Tether Bantah Temuan Senat soal Iran: Kami Sudah Bekukan Dompet Sebelum Sanksi Resmi
Baca dalam 60 detik
- CEO Tether Paulo Ardoino menepis laporan Senat yang menuduh perusahaannya menjadi penopang jaringan keuangan bayangan Iran.
- Tether mengklaim rata-rata membekukan dompet mencurigakan empat minggu sebelum OFAC dan NBCTF menerbitkan sanksi resmi.
- Investigasi Senator Blumenthal berpotensi meningkat jika Demokrat kembali menguasai Senat, menambah tekanan politik pada stablecoin.

Paulo Ardoino, CEO Tether, secara terbuka menantang temuan Komite Investigasi Permanen Senat Amerika Serikat yang menuding perusahaannya menjadi "penopang finansial signifikan" bagi jaringan perbankan bayangan Iran. Dalam pernyataan yang dirilis Senin waktu setempat, Ardoino menegaskan bahwa laporan yang dipimpin Senator Richard Blumenthal itu mengabaikan rekam jejak perusahaan dalam menegakkan sanksi jauh sebelum regulator bertindak.
Laporan Senat, yang dirilis bulan lalu oleh anggota Demokrat di komite tersebut, menyoroti periode sebelum 2024 ketika Tether dinilai tidak secara menyeluruh membekukan dompet yang telah ditandai. Dokumen itu menuding ketiadaan efek jera telah mendorong organisasi teroris seperti Hamas beralih dari bitcoin ke USDT. Tudingan ini memperkuat kekhawatiran lama legislator Demokrat bahwa aset kripto menjadi instrumen pendanaan aktivitas ilegal.
Namun, Ardoino membantah keras narasi tersebut. Melalui unggahan di platform X, ia memaparkan data internal yang menunjukkan bahwa sejak 2023, Tether rata-rata membekukan alamat mencurigakan sekitar empat minggu sebelum Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS dan Biro Nasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Israel (NBCTF) menerbitkan sanksi resmi. Bahkan, klaimnya, 99% dompet yang dilaporkan telah dibekukan Tether lebih dulu sebelum diberi label oleh Chainalysis, perusahaan analitik blockchain terkemuka.
"Tujuan kami adalah mengusir aktor jahat dari USDT," ujar Ardoino dalam sesi remote pada acara DC Fintech Week di Washington, Selasa pekan lalu. Ia juga menyayangkan laporan Senat telah beredar ke media sebelum perusahaannya sempat meninjau isinya. "Saya rasa publik perlu mendengar sisi cerita kami juga," tambahnya.
Ardoino mengakui bahwa upaya pembersihan ekosistem stablecoin belum tuntas. Menurutnya, para pelaku kejahatan kini beralih ke metode lain yang berada di luar kendali Amerika Serikat maupun Tether. Meski demikian, ia menyatakan kepuasannya atas peran yang dijalankan perusahaan. "Saya bangun pagi, bercermin, dan tahu bahwa kami melakukan hal yang benar," katanya.
Tekanan politik terhadap Tether tidak berhenti pada laporan tersebut. Blumenthal dikabarkan tengah menyelidiki hubungan antara Tether dan mitra keuangannya di AS, Cantor Fitzgerald, yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Tether juga menunjuk Bo Hines, mantan penasihat kripto Gedung Putih, sebagai CEO divisi AS mereka pada musim gugur lalu. Langkah ini memunculkan spekulasi tentang strategi perusahaan dalam menghadapi pengawasan regulator yang semakin ketat.
Di sisi lain, pasar prediksi Kalshi menunjukkan peluang Demokrat, termasuk Blumenthal, untuk kembali menguasai mayoritas Senat semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Jika hal itu terwujud, Blumenthal akan memiliki kewenangan investigasi yang jauh lebih besar terhadap industri kripto. Situasi ini menempatkan Tether pada posisi rentan, mengingat stablecoin USDT merupakan yang terbesar di dunia dengan kapitalisasi pasar ratusan miliar dolar.
Bagi Indonesia, perkembangan ini patut dicermati. Sebagai negara dengan adopsi kripto yang tumbuh pesat, Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas dan kredibilitas stablecoin global. Regulasi aset kripto di Tanah Air yang tengah disusun oleh OJK dan Bappebti perlu mempertimbangkan dinamika pengawasan internasional, terutama terkait kepatuhan terhadap rezim sanksi. Jika Tether dapat membuktikan komitmennya, kepercayaan pasar terhadap USDT sebagai alat transaksi lintas batas bisa tetap terjaga. Namun, jika tuduhan Senat berlanjut, risiko reputasi dan regulasi dapat menular ke bursa dan investor domestik yang menggunakan stablecoin sebagai jembatan likuiditas.
Ke depan, pertarungan antara Tether dan pembuat kebijakan AS akan menjadi ujian bagi model tata kelola stablecoin swasta. Apakah perusahaan mampu meyakinkan legislator bahwa langkah proaktifnya cukup, atau justru sebaliknya, tekanan politik akan memaksa perubahan struktural dalam industri? Yang jelas, transparansi dan akuntabilitas akan menjadi mata uang baru dalam ekosistem keuangan digital.



