Oxford Street Bebas Mobil: Ujian Nyata bagi Kota yang Dirancang untuk Manusia, Bukan Kendaraan
Baca dalam 60 detik
- Setelah delapan tahun tertunda, Sadiq Khan resmi menutup ruas tersibuk Oxford Street dari lalu lintas kendaraan mulai pekan ini.
- Langkah ini diproyeksikan mendatangkan nilai tambah £82 juta per tahun dan menjadi laboratorium kebijakan bagi kota-kota lain yang ingin beralih dari dominasi mobil.
- Keberhasilan Oxford Street akan bergantung pada integrasi dengan transportasi publik dan zona emisi rendah, bukan sekadar penutupan jalan.

Ruas paling padat di Oxford Street, London, akhirnya ditutup untuk kendaraan bermotor. Setelah hampir satu dekade menjadi janji politik yang berkali-kali tertunda, Wali Kota London Sadiq Khan merealisasikan proyek pedestrianisasi di jantung kawasan belanja tersibuk di Eropa itu. Keputusan ini bukan sekadar penataan trotoar; ia menjadi tes apakah kota besar bisa melepaskan ketergantungan pada mobil tanpa mengorbankan denyut ekonominya.
Otoritas London Raya (GLA) memperkirakan skema ini akan menciptakan nilai tambah hingga £82 juta per tahun dari kenaikan jumlah pengunjung dan lamanya mereka berbelanja. Angka itu masuk akal mengingat sejak pandemi, jumlah toko kosong di Oxford Street lebih dari empat kali lipat. Namun yang lebih menarik, proyek ini menjadi cermin bagi kebijakan high street di seluruh Inggris, yang kerap dikaitkan dengan basis pemilih Partai Reform UK. Perdana Menteri diminta mencermati apakah ruang publik yang bebas kendaraan benar-benar menghidupkan kembali pusat kota yang mati suri.
Di balik narasi ekonomi, ada alasan lingkungan yang lebih mendesak. Sektor transportasi domestik masih menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Inggris, dan penurunannya lebih lambat dibanding sektor lain karena dominasi mobil pribadi. Data 2024 menunjukkan 59 persen perjalanan di Inggris dilakukan dengan mobil, sementara di London angkanya 34 persen. Perbedaan ini bukan kebetulan: pemerintah pusat menggelontorkan dana dua kali lebih besar untuk sistem transportasi London dibanding wilayah lain di Inggris, dan tarif bus di ibu kota lebih murah. Di Leeds, yang tidak memiliki angkutan massal memadai, hampir separuh pekerja memilih mengemudi.
Kritik utama terhadap pedestrianisasi datang dari Dewan Westminster yang menilai lalu lintas hanya akan berpindah ke jalan lain. Namun bukti empiris menunjukkan gambaran lebih rumit. Studi University of the West of England menemukan bahwa penutupan jalan strategis justru membuat sebagian lalu lintas hilang secara permanen karena orang beralih ke transportasi publik atau berjalan kaki. Evaluasi terhadap 46 Low Traffic Neighbourhood (LTN) di London juga menyimpulkan dampak limpahan ke jalan sekitar sangat kecil. Temuan ini membantah asumsi bahwa menutup satu ruas jalan otomatis membuat ruas lain macet parah.
Keberhasilan Oxford Street tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah London perlu memastikan kawasan bebas mobil ini terhubung dengan kebijakan pengendalian polusi di jalan sekitarnya, seperti Ultra Low Emission Zone (Ulez). Transport for London memperkirakan pedestrianisasi hanya akan berdampak minimal terhadap emisi nitrogen dioksida karena Ulez sudah menurunkannya lebih dulu. Ini ironi sekaligus bukti keberhasilan: pada 2014, Oxford Street adalah titik dengan polusi nitrogen dioksida tertinggi di dunia. Kini, setelah Ulez diperluas, kualitas udara membaik, dan penutupan jalan menjadi langkah lanjutan yang logis.
Riset Imperial College menunjukkan perluasan Ulez pada 2023 berdampak signifikan pada kesehatan anak-anak sekolah dasar di London, yang pertumbuhan paru-parunya sebelumnya terhambat polusi. Khan sempat mendapat kecaman politik dan serangan rasial atas kebijakan itu, tetapi temuan ini memperkuat posisinya.
Bagi Indonesia, pelajaran dari Oxford Street relevan dengan kota-kota besar yang terus bergulat dengan kemacetan dan polusi udara. Jakarta, misalnya, telah mengembangkan kawasan berorientasi transit dan trotoar di beberapa koridor, tetapi ketergantungan pada kendaraan pribadi masih tinggi. Kebijakan pembatasan kendaraan tidak akan berhasil tanpa angkutan umum yang andal dan terjangkau. London menunjukkan bahwa investasi transportasi publik yang tidak merata antarwilayah justru menjadi akar persoalan. Tanpa perbaikan layanan di kota penyangga, penutupan jalan hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
Ke depan, pedestrianisasi Oxford Street akan diuji oleh waktu: apakah kunjungan dan belanja benar-benar meningkat, dan apakah lalu lintas di sekitar benar-benar surut. Jika berhasil, ia bisa menjadi cetak biru bagi kota-kota lain yang ingin menempatkan manusia, bukan kendaraan, sebagai pusat perencanaan. Namun jika gagal, kritik terhadap kebijakan bebas mobil akan kembali menguat. Pertanyaannya bukan lagi apakah kota bisa menutup jalan untuk mobil, melainkan apakah kota berani menyediakan alternatif yang layak sebelum pintu itu ditutup.



