DPR Belum Bahas Revisi UU Tipikor, Fokus RUU Perampasan Aset
Baca dalam 60 detik
- Komisi III DPR menegaskan revisi UU Tipikor belum masuk agenda pembahasan parlemen.
- Pemerintah melalui Yusril dan Luhut mendorong kajian ulang definisi korupsi, tetapi DPR menilai aturan yang ada sudah memadai.
- RUU Perampasan Aset menjadi prioritas hingga akhir tahun, sementara revisi UU Tipikor masih sebatas wacana.

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyatakan hingga kini belum ada pembahasan resmi mengenai revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pernyataan ini sekaligus merespons dorongan sejumlah pejabat pemerintah yang menilai aturan tersebut perlu diperbarui.
Menurut politikus Partai NasDem itu, agenda legislasi Komisi III sampai akhir tahun masih terpusat pada penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. "Belum, masih dialektika. Kami tidak bisa mengatasnamakan komisi karena ini pendapat personal," ujar Lallo saat dihubungi, Selasa (27/10).
Pernyataan Lallo muncul di tengah manuver dua pejabat tinggi: Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Keduanya mendorong kajian untuk meredefinisi kategori korupsi melalui perubahan UU Tipikor. Yusril bahkan menekankan perlunya sinkronisasi dengan revisi KUHP dan KUHAP, serta dengan Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006.
Lallo tidak menutup pintu jika pemerintah hendak merevisi UU Tipikor. Namun ia mengingatkan bahwa substansi pemberantasan korupsi saat ini telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari KUHP, UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga RUU Perampasan Aset yang ditargetkan rampung Desember mendatang. "Apakah pemerintah memandang perlu merevisi, silakan saja," katanya.
Yang menjadi sorotan, menurut Lallo, bukan sekadar kelengkapan regulasi, melainkan integritas aparat penegak hukum. "Substansi aturan bagus mana pun kalau penegakannya lemah, ya susah juga," imbuhnya. Pandangan ini menyiratkan bahwa revisi UU Tipikor tidak otomatis menyelesaikan persoalan korupsi jika tidak dibarengi perbaikan kinerja institusi penegak hukum.
"Kami tidak bisa mengatasnamakan komisi karena ini pendapat personal," โ Rudianto Lallo, Anggota Komisi III DPR RI.
Dorongan revisi UU Tipikor sendiri mengemuka seiring revisi KUHP dan KUHAP yang tengah berjalan. Yusril menilai UU Tipikor perlu diselaraskan dengan UNCAC, terutama dalam hal definisi korupsi yang lebih luas. Namun, di parlemen, usulan tersebut belum menjadi prioritas. Komisi III disebut masih menunggu dialektika politik dan kajian lebih lanjut dari pemerintah.
Jika pemerintah resmi mengajukan revisi UU Tipikor, DPR akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Namun, hingga kini belum ada surat presiden atau usulan resmi yang masuk ke parlemen. Lallo menegaskan bahwa pihaknya tidak akan proaktif tanpa adanya permintaan dari pemerintah.
Konteks Indonesia: Perdebatan ini muncul saat Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025 tercatat 34 dari 100, turun dua poin dari tahun sebelumnya. Revisi UU Tipikor dinilai sebagian kalangan sebagai langkah mundur jika justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Sebaliknya, pemerintah berdalih revisi diperlukan untuk menyesuaikan dengan standar internasional dan perkembangan modus korupsi yang semakin canggih.
Ke depan, publik akan mencermati apakah revisi UU Tipikor benar-benar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027. Jika tidak, wacana ini berpotensi menjadi sekadar retorika politik menjelang tahun politik. Sementara itu, RUU Perampasan Aset yang menjadi prioritas DPR akan menjadi ujian pertama komitmen pemerintah dan parlemen dalam memperkuat rezim antikorupsi tanpa harus mengubah definisi yang sudah ada.



