Partai Palestina Kuasai 18 Kursi Knesset, Eisenkot Terpojok: Berkoalisi atau Beri Netanyahu Jalan
Baca dalam 60 detik
- Hasil exit poll menunjukkan blok oposisi Gadi Eisenkot dan koalisi Benjamin Netanyahu imbang, tanpa satu pun mencapai 61 kursi mayoritas di Knesset.
- Partai-partai Palestina diproyeksikan meraih 17-18 kursi, lonjakan dari 10 kursi, mengubah peta politik Israel dan memaksa oposisi bernegosiasi.
- Tanpa kesepakatan dengan Joint List atau Ra'am, Eisenkot berisiko membentuk pemerintahan minoritas rapuh yang berujung pada pemilu ulang.

Hasil exit poll pemilu Israel menempatkan blok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot dan koalisi Benjamin Netanyahu dalam posisi seimbang, tanpa satu pun mengantongi 61 kursi dari 120 kursi Knesset. Namun angka itu menyembunyikan perubahan yang lebih mendasar: partai-partai Palestina diproyeksikan meraih 17 hingga 18 kursi, naik tajam dari 10 kursi pada pemilu sebelumnya. Lonjakan ini bukan sekadar catatan kaki, melainkan pemicu yang memaksa oposisi memilih antara bernegosiasi dengan wakil warga Arab Israel atau membuka jalan bagi Netanyahu untuk bertahan.
Dalam pidatonya setelah exit poll, Eisenkot menyebut hasil itu sebagai kemenangan bagi “mayoritas nasional Zionis Israel”. Akan tetapi, aritmetika parlemen berbicara lain. Dengan komposisi imbang, Presiden Isaac Herzog memegang diskresi untuk menentukan siapa yang lebih dulu diminta membentuk pemerintahan. Jika kandidat pertama gagal dalam enam pekan, mandat berpindah ke opsi berikutnya. Selama proses itu, koalisi Netanyahu tetap menjalankan roda pemerintahan sebagai caretaker—situasi yang bisa berlarut-larut dan menciptakan ketidakpastian kebijakan.
Bagi Eisenkot, jalan menuju mayoritas hanya terbuka lewat meja perundingan dengan dua kekuatan Palestina: Joint List dan Ra'am. Ra'am, yang diproyeksikan meraih tujuh kursi, tampak lebih mudah didekati. Pemimpinnya, Mansour Abbas, pernah bergabung dalam pemerintahan kanan Naftali Bennett—kini mitra junior di blok Eisenkot—dan memiliki wakil Zionis Yahudi. Abbas juga menegaskan prioritasnya adalah menjatuhkan Netanyahu, Bezalel Smotrich, dan Itamar Ben-Gvir. Namun, tujuh kursi Ra'am belum tentu cukup untuk menghasilkan mayoritas, bahkan bila disepakati oleh seluruh anggota blok Eisenkot.
Joint List, dengan proyeksi 11 kursi atau lebih, menawarkan jumlah lebih besar tetapi dengan syarat yang lebih rumit. Eisenkot telah menetapkan empat prasyarat: pengakuan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis, penerimaan nilai-nilai deklarasi kemerdekaan, persetujuan wajib militer bagi warga Palestina Israel yang saat ini dikecualikan, serta penolakan Hamas sebagai organisasi teroris. Syarat-syarat itu kemungkinan besar menjadi batu sandungan. Amjad Shbita, sekretaris jenderal Hadash—faksi terbesar dalam Joint List—menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menerima syarat yang ditetapkan sepihak. “Menetapkan syarat tidak akan berhasil dengan Joint List. Kami akan bernegosiasi sebagai pihak yang setara karena kami saling membutuhkan,” ujarnya saat penghitungan suara berlangsung.
Jika negosiasi dengan salah satu atau kedua kelompok Palestina gagal, Eisenkot masih memiliki opsi membentuk pemerintahan minoritas dengan dukungan suara per suara. Namun skenario itu dikenal rapuh dan hampir pasti memicu pemilu ulang. Dalam situasi seperti itu, Netanyahu berpeluang menggalang dukungan dari Yahudi Israel konservatif dan mengklaim slogan kampanyenya—“Kanan atau Palestina”—terbukti. Sepanjang tiga dekade kariernya, Netanyahu berkali-kali bangkit dari tekanan, dan belum ada yang berani mencoret kemungkinan ia kembali lolos. Hanya saja, kali ini kebangkitannya justru akan bergantung pada musuh politiknya yang memilih tidak berkompromi.
Bagi Indonesia, dinamika ini layak dicermati karena posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara dan hak politik warga Palestina. Perubahan komposisi Knesset—jika terkonfirmasi—dapat memengaruhi arah kebijakan Timur Tengah, termasuk isu normalisasi dan bantuan kemanusiaan. Namun, dampak langsungnya terhadap hubungan bilateral masih bergantung pada siapa yang akhirnya berhasil membentuk pemerintahan. Seorang pejabat Joint List dalam pesta kemenangan di Nazareth, Rabu dini hari, merangkum dilema itu: “Oposisi Zionis harus memilih antara supremasi dan membangun demokrasi.”
Pertanyaannya kini, akankah Eisenkot berani menembus sekat rasial yang dalam demi merangkul kekuatan Palestina, atau justru mengulang pola lama dengan mengabaikan mereka? Jawaban atas pilihan itu tidak hanya menentukan masa depan Netanyahu, tetapi juga arah demokrasi Israel dalam satu dekade mendatang.



