Bareskrim Sita 103 Aset Rp10,23 Miliar di Sukoharjo, Jejak Dana Syariah Indonesia Mulai Terbuka
Baca dalam 60 detik
- Penyidik menyegel 86 kavling tanah dan 17 rumah bersertifikat HGB di Perumahan D'Trosemi, Sukoharjo, yang tercatat atas nama PT Multiguna Cipta Mandiri.
- Penelusuran aliran dana bersama OJK mengarah pada keterkaitan aset dengan tersangka utama PT DSI, Taufiq Aljfri, yang juga mengendalikan PT MCM.
- Total aset yang telah diamankan di seluruh klaster perkara menembus Rp500 miliar, sementara kewajiban restitusi bagi 5.102 korban ditaksir Rp1,07 triliun.

Bareskrim Polri kembali memperluas pemburuan aset dalam skandal dugaan penipuan PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Kali ini, tim penyidik menyita 103 bidang tanah dan bangunan di Perumahan D'Trosemi, Desa Trosemi, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan nilai mencapai Rp10,23 miliar. Penyitaan ini menjadi sinyal bahwa aparat tidak hanya membidik pelaku, tetapi juga berupaya merampas hasil kejahatan demi memulihkan hak ribuan korban.
Rincian aset yang disegel mencakup 86 kavling tanah seluas total 7.343 meter persegi dan 17 unit rumah dengan luas bangunan 1.200 meter persegi. Seluruhnya bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Multiguna Cipta Mandiri (MCM), perusahaan yang dikendalikan Taufiq Aljfri, Direktur Utama PT DSI. Menurut Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Arsal Sahban, penyegelan dilakukan setelah tim gabungan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menelusuri aliran dana dan memverifikasi kepemilikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.
Langkah ini memperlihatkan pola penyidikan yang kian menyasar struktur korporasi di balik DSI. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk TA selaku Direktur Utama dan pemegang saham, MY yang pernah menjabat Direktur sekaligus pemegang saham serta terafiliasi dengan PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari, ARL sebagai Komisaris dan pemegang saham, AS selaku mantan Direktur dan pendiri, serta FH yang merupakan eks pejabat di OJK dan Bursa Efek Indonesia. PT DSI sendiri ditetapkan sebagai tersangka korporasi.
Arsal menegaskan bahwa penyitaan tidak akan berhenti pada satu lokasi. "Aset PT DSI dan afiliasinya akan kami kejar ke mana pun disembunyikan, atas nama siapa pun dicatatkan. Tidak ada tempat yang aman untuk menyimpan aset yang terkait dengan perkara ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/10). Pernyataan itu menggarisbawahi tekad penyidik untuk membongkar praktik pencucian uang yang mungkin melibatkan pihak lain di luar daftar tersangka.
Kasus DSI menjadi ujian bagi efektivitas pengawasan industri keuangan syariah di Indonesia. Kehadiran eks pejabat OJK dan BEI dalam daftar tersangka memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana pengawasan terhadap entitas yang menghimpun dana masyarakat, terutama yang berkedok syariah, berjalan optimal. Penelusuran aset yang melibatkan lembaga negara menunjukkan bahwa penegakan hukum kini menyasar pula dimensi tata kelola dan kepatuhan.
Bagi para korban, penyitaan ini menghadirkan harapan meski jalan menuju pemulihan masih panjang. Nilai aset yang berhasil diamankan belum sebanding dengan total kerugian Rp2,4 triliun, sementara restitusi yang dihitung LPSK mencapai Rp1,07 triliun untuk 5.102 korban. Proses eksekusi aset dan pembagian ganti rugi akan sangat bergantung pada putusan pengadilan serta kecepatan penyidik memetakan seluruh kekayaan tersangka, termasuk yang diduga dialihkan ke pihak ketiga.
Ke depan, publik akan mencermati apakah penyitaan di Sukoharjo hanya permulaan atau bagian dari strategi besar untuk menelusuri aset DSI yang tersebar di berbagai daerah. Pertanyaannya, seberapa cepat negara mampu mengembalikan dana korban sebelum aset-aset tersebut berpindah tangan atau nilainya tergerus?



