DPD RI Desak Pembiayaan Usaha Kecil Banten Tak Lagi Terhambat Regulasi
Baca dalam 60 detik
- Anggota BULD DPD RI Ade Yuliasih menuntut perluasan akses pembiayaan dan sinkronisasi aturan untuk usaha kecil di Banten.
- Regulasi daerah dinilai belum selaras dengan pusat, sementara pelaku usaha muda kesulitan modal dan agunan.
- DPD RI akan mengawal implementasi Raperda agar insentif dan dukungan anggaran benar-benar mengalir ke pengusaha kecil.

Anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Ade Yuliasih menegaskan bahwa usaha kecil di Banten membutuhkan terobosan pembiayaan, bukan sekadar regulasi baru. Dalam Dialog Daerah di Kebon Kubil, Kota Serang, Selasa (27/10), ia menyoroti bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Kecil harus mampu menjawab persoalan modal yang selama ini membelit pengusaha mikro.
Menurut Ade, penyusunan aturan daerah kerap terkendala karena tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia menilai harmonisasi regulasi menjadi prasyarat agar Raperda tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi. โPenyusunan Raperda perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat dan muatan lokal, serta memastikan adanya keselarasan regulasi. Setelah peraturan ditetapkan, pelaksanaannya juga harus dikawal agar benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku usaha kecil,โ ujarnya dalam forum tersebut.
Persoalan utama yang diangkat dalam diskusi adalah akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan modal maupun agunan. Ade menilai dukungan lembaga keuangan, termasuk perbankan daerah, masih perlu diperkuat. Tanpa itu, pelaku usaha kecil akan sulit mengembangkan bisnisnya meskipun payung hukum sudah tersedia.
Selain pembiayaan, forum tersebut membahas sejumlah isu teknis yang kerap menjadi penghambat di lapangan. Mulai dari alternatif penilaian kelayakan pembiayaan bagi pengusaha muda, penyelarasan kewenangan antarperangkat daerah, keberadaan naskah akademik, hingga kejelasan insentif dan dukungan anggaran. Semua ini menunjukkan bahwa persoalan usaha kecil tidak tunggal; ia bersinggungan dengan tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal daerah.
Bagi Banten, yang memiliki basis usaha mikro dan kecil cukup besar, kepastian pembiayaan menjadi krusial. Sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi penyangga ekonomi lokal. Namun, tanpa regulasi yang operasional dan dukungan lembaga keuangan yang nyata, berbagai program pemberdayaan berisiko berhenti di atas kertas. DPD RI melalui BULD berupaya memastikan agar Raperda tidak hanya lahir, tetapi juga berjalan dengan pengawasan yang melekat.
Keterlibatan DPD RI dalam dialog ini juga bagian dari fungsi legislasi dan pengawasan. Ade menekankan bahwa setelah peraturan ditetapkan, pengawalan implementasi menjadi kunci. Ia tidak ingin Raperda menjadi produk hukum yang mandek karena kurangnya sosialisasi atau lemahnya koordinasi antarinstansi. Harapannya, pelaku usaha kecil di Banten bisa merasakan langsung manfaat dari kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan yang dijanjikan.
Ke depan, tantangannya adalah memastikan agar perluasan akses pembiayaan tidak berhenti pada retorika. Diperlukan terobosan dalam skema penilaian kelayakan, khususnya bagi pengusaha muda yang belum memiliki rekam jejak finansial panjang. Jika perbankan daerah dan pemerintah provinsi mampu menerjemahkan amanat Raperda menjadi produk pembiayaan yang inklusif, usaha kecil di Banten berpeluang naik kelas. Namun, tanpa itu, harmonisasi regulasi hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak.



