MP Inggris Tuding Pemerintah Bikin Kebijakan China 'Asal Jalan', Risiko Keamanan Meningkat
Baca dalam 60 detik
- Komite Bisnis Parlemen Inggris menilai pendekatan pemerintah terhadap China tidak konsisten dan membahayakan keamanan nasional.
- Laporan merekomendasikan zona merah-hijau, larangan transfer data sensitif, dan tarif jika China tidak adil dalam perdagangan.
- Pemerintah membantah, menyebut kebijakan China sudah konsisten dan seimbang antara kerja sama dan tantangan.

Kebijakan pemerintah Inggris terhadap China kembali menjadi sorotan setelah Komite Bisnis, Inovasi, Ilmu Pengetahuan, dan Perdagangan Parlemen merilis laporan yang menuduh Downing Street tidak memiliki pendekatan yang konsisten. Laporan itu menyebut pembuatan kebijakan dilakukan secara improvisasi, atau "asal jalan", sehingga memperbesar risiko keamanan nasional.
Dalam laporan yang dirilis pekan ini, komite yang diketuai anggota parlemen Partai Buruh, Liam Byrne, mengkritik pemerintah karena gagal memenuhi janji untuk menerapkan strategi yang terukur terhadap China. Mereka menilai inkonsistensi dalam pengambilan keputusan telah menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha dan membahayakan kepentingan strategis Inggris.
Komite merekomendasikan sejumlah langkah konkret, antara lain pembentukan "zona merah" dan "zona hijau" untuk memperjelas sektor mana yang terbuka bagi investasi China dan mana yang dilarang. Mereka juga mendesak pemerintah melarang transfer data sensitif ke China, menerapkan aturan perdagangan yang jelas, serta melarang impor produk yang dihasilkan dengan kerja paksa.
Pemerintah Inggris melalui Departemen Bisnis menyatakan tidak setuju dengan kesimpulan laporan tersebut. Juru bicara departemen itu menegaskan bahwa pendekatan negara terhadap China telah konsisten, yakni bekerja sama di bidang yang memungkinkan dan menantang di area yang menjadi kepentingan nasional. "Kami telah menempatkan hubungan kami pada pijakan yang lebih stabil, seimbang, dan berjangka panjang, berdasarkan penilaian yang jernih terhadap peluang dan risiko," ujarnya.
Isu ini bukan hal baru. Perdana Menteri sebelumnya, Keir Starmer, berupaya mendekatkan hubungan dengan China dengan alasan peluang ekonomi tidak bisa diabaikan. Namun, langkah itu mendapat kritik dari sejumlah anggota parlemen yang khawatir akan aktivitas spionase China di Inggris. Pemerintah juga belum mempublikasikan secara penuh hasil audit hubungan bilateral yang dilakukan tahun lalu dengan alasan informasi rahasia.
Ketua komite, Liam Byrne, menegaskan bahwa dunia usaha Inggris tidak dapat merencanakan masa depan ketika pemerintah terus mengubah kebijakan China secara mendadak. "Menteri-menteri berjanji memberikan kejelasan dan konsistensi. Nyatanya, peluang terlewatkan, risiko tidak terkelola, dan keputusan diambil di menit terakhir," kata Byrne. Ia menambahkan bahwa Inggris harus membentuk hubungannya sendiri dengan China atau berisiko hubungan itu dibentuk oleh Washington atau Beijing.
Laporan komite juga menyoroti penyebaran teknologi terhubung (connected technology) berbiaya rendah asal China di Inggris, terutama di infrastruktur nasional kritis. Komite menilai pemerintah terlalu mengutamakan kesopanan diplomatik di atas keamanan nasional. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan larangan penggunaan perangkat teknologi terhubung China di infrastruktur vital, serta percepatan pemberian saran bagi universitas yang menjalin kerja sama riset dengan lembaga China.
Dalam konteks yang lebih luas, laporan ini mencerminkan perdebatan global tentang bagaimana negara-negara Barat menyeimbangkan peluang ekonomi dari China dengan kekhawatiran keamanan. Inggris, seperti halnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, menghadapi tekanan untuk memperjelas sikap terhadap investasi dan teknologi China. Bagi Indonesia, dinamika ini dapat menjadi cermin pentingnya kebijakan yang terkoordinasi dalam menghadapi investasi asing di sektor strategis, terutama teknologi dan data, agar tidak menimbulkan kerentanan di kemudian hari.
Ke depan, apakah pemerintah Inggris akan menindaklanjuti rekomendasi komite dengan kebijakan yang lebih tegas, atau tetap mempertahankan pendekatan yang ada? Publik dan pelaku usaha akan menantikan apakah janji konsistensi benar-benar terwujud atau hanya menjadi retorika politik belaka.



