Labour Putuskan Koalisi dengan Partai Hijau di 11 Dewan Lokal Inggris Akibat Polemik Zionisme
Baca dalam 60 detik
- Partai Labour menarik diri dari perjanjian bagi kekuasaan dengan Partai Hijau di 11 dewan lokal setelah kebijakan nasional Hijau yang mendefinisikan Zionisme sebagai rasisme.
- Keputusan ini memaksa dewan-dewan tersebut mencari mitra koalisi baru atau beroperasi sebagai pemerintahan minoritas, berpotensi memperlambat pengambilan keputusan anggaran dan kebijakan.
- Ketegangan internal dan kritik dari berbagai pihak mewarnai langkah Labour, sementara Partai Hijau menuduh Labour melakukan politik performatif dan mengorbankan kepentingan warga.

Partai Labour secara resmi mengakhiri kerja sama bagi kekuasaan dengan Partai Hijau di 11 dewan lokal di Inggris, memicu gejolak politik di tingkat akar rumput. Keputusan ini diambil setelah Partai Hijau mengadopsi kebijakan kontroversial yang menyebut Zionisme sebagai bentuk rasisme, yang menurut Labour telah melewati batas toleransi.
Langkah tersebut berdampak pada daerah-daerah seperti Sheffield, Warwick, dan Lewes, di mana koalisi Labour-Hijau sebelumnya berjalan. Ketua Partai Labour, Bridget Phillipson, menegaskan bahwa partainya tidak akan bekerja sama dengan pihak mana pun yang mendukung kebijakan tersebut. "Labour telah jelas sejak awal bahwa kebijakan 'Zionisme adalah Rasisme' melewati batas dan kami tidak dapat bekerja dengan partai mana pun yang mendukungnya โ di tingkat pemerintahan mana pun," ujarnya.
Partai Hijau menyatakan kekecewaannya yang mendalam atas keputusan Labour. Dalam pernyataan bersama, Partai Hijau dan Grup Hijau Asosiasi Pemerintah Lokal menyesalkan arahan dari atas yang memaksa pemutusan kemitraan progresif yang selama ini memberikan manfaat bagi warga. Mereka menekankan pentingnya kepercayaan pada komunitas lokal dan para pemimpinnya untuk menentukan yang terbaik bagi daerah masing-masing.
Kebijakan yang memicu perpecahan ini bermula dari mosi berjudul "Zionisme adalah rasisme" yang disahkan oleh anggota Partai Hijau pada Oktober lalu. Mosi tersebut menyatakan bahwa Zionisme adalah ideologi yang mendukung berdirinya "negara Yahudi etnonasionalis di Palestina historis" dan mendukung "satu negara demokratis Palestina" yang mencakup Israel modern. Keputusan ini menuai kecaman dari kelompok Yahudi dan partai oposisi, serta membuat para tokoh senior Partai Hijau terbelah.
Perdana Menteri Andy Burnham pada Oktober menyatakan bahwa Labour tidak akan bermitra dengan Partai Hijau karena kebijakan yang dianggap antisemitik tersebut. Markas besar Labour kemudian mengirim ultimatum ke dewan-dewan yang dipimpin bersama, menuntut agar Partai Hijau lokal meninggalkan mosi tersebut dan mendesak kepemimpinan nasional partai untuk meninjaunya kembali. Dari 18 dewan yang memiliki perjanjian, 11 di antaranya tidak memenuhi kriteria yang diminta Labour, sehingga kerja sama dihentikan.
"Kami sekarang merasa berada di ujung jalan dengan administrasi bersama. Kepercayaan kami pada Partai Hijau Sheffield benar-benar rusak," kata Fran Belbin, pemimpin Labour di Dewan Sheffield, seraya menuduh Partai Hijau setempat "menolak membela warga Yahudi".
Di Sheffield, pemimpin Partai Hijau setempat, Angela Argenzio, menegaskan bahwa anggota dewan Hijau "bukanlah antisemit" dan menuduh rekan Labour diarahkan oleh pemimpin partai nasional, bukan oleh kepentingan lokal. Sementara itu, pemimpin bersama Partai Hijau Rachel Millward, yang juga memimpin Dewan Wealden, menyebut keputusan Labour sebagai hal ironis dan tidak bertanggung jawab. Menurutnya, menyamakan kritik terhadap tindakan negara Israel dengan antisemitisme adalah keliru, dan banyak orang Yahudi menolak tindakan pemerintah Israel saat ini.
Di Warwick, Partai Hijau lokal menolak mengutuk kebijakan yang telah diputuskan secara demokratis hanya karena tekanan politik. Mereka mendesak Perdana Menteri Andy Burnham untuk mencerminkan ucapannya dalam tindakan dan membiarkan kelompok Labour lokal menentukan sikap sendiri. Sementara itu, pemimpin Grup Hijau di Havant, Netty Shepherd, menyebut langkah Labour sebagai "politik performatif" dan memprediksi berakhirnya koalisi akan menjadi "bencana total bagi warga". Ia menegaskan bahwa sebagai anggota dewan lokal, fokusnya adalah pada urusan domestik seperti pengelolaan sampah dan pusat kota, bukan kebijakan luar negeri.
Dampak dari pecahnya koalisi ini bisa terasa bagi ratusan ribu warga, karena proses pengesahan anggaran dan kebijakan berpotensi melambat. Dewan-dewan yang terdampak kini harus mencari mitra koalisi alternatif atau mencoba memerintah sebagai administrasi minoritas. Situasi ini juga mencerminkan tantangan bagi Partai Labour dalam menjaga kohesi internal dan hubungan dengan partai lain, terutama menjelang pemilihan umum mendatang. Akankah perpecahan ini mempengaruhi peta politik lokal Inggris secara lebih luas, atau justru menjadi preseden bagi hubungan antarpartai di tingkat nasional?



