Sidang Korupsi Febrie Memanas: Pengacara Laporkan Informan, Hakim Perintahkan Pengusiran
Baca dalam 60 detik
- Febri Diansyah melaporkan pengunjung sidang yang diduga merekam dan meneruskan keterangan saksi kepada saksi lain, Lustje Dewi Kusuma alias Lucy Kweek.
- Ketua majelis hakim Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno memerintahkan pengusiran, tetapi hingga sesi ketiga tidak ada yang dikeluarkan.
- Insiden ini mencoreng transparansi persidangan kasus dugaan pemerasan Rp55 miliar dan TPPU Rp350 miliar yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Kursi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali memanas. Pada sidang Senin (2/11), kuasa hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, melaporkan seorang pengunjung yang diduga merekam dan meneruskan keterangan saksi kepada saksi lain yang belum diperiksa. Laporan itu langsung memantik reaksi ketua majelis hakim, Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno, yang memerintahkan pengusiran. Namun hingga sidang sesi ketiga dimulai, tidak ada satu pun pengunjung yang dikeluarkan dari ruang sidang.
Insiden ini bukan sekadar protes prosedural. Febri menuding informasi dari dalam ruang sidang dialirkan kepada Lustje Dewi Kusuma alias Lucy Kweek, saksi yang dijadwalkan hadir pada sesi berikutnya. Menurut Febri, praktik semacam itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena sidang pemeriksaan saksi dilarang disiarkan langsung. Ia bahkan menunjukkan tangkapan layar percakapan antara pengunjung dan Lucy, yang di dalamnya Lucy menanyakan apakah sidang telah mengungkap komunikasinya dengan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho.
"Ada satu orang di ruang sidang ini yang melaporkan dan merekam setiap perkataan saksi untuk disampaikan kepada saksi lain," ujar Febri di hadapan majelis, seperti dikutip dari keterangan persidangan.
Hakim Joko Sutrisno merespons dengan menegaskan bahwa penyiaran langsung pemeriksaan saksi dilarang dan berpotensi pidana. "Jangan sampai ada HP yang berseliweran menjadi siaran langsung. Ini proses penghormatan terhadap persidangan," tegasnya. Kendati demikian, perintah pengusiran tidak serta-merta dijalankan. Febri lantas meminta agar sidang tetap dilanjutkan sambil mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang. "Kita lanjutkan dulu, mungkin nanti saat tanya jawab ada yang keluar," katanya.
Kasus ini bermula dari dakwaan terhadap Febrie Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus). Ia diduga memeras pengusaha properti Tan Kian sebesar Rp55 miliar terkait pengurusan perkara korupsi di PT Asabri dan Jiwasraya. Dalam dakwaan, Febrie juga diduga melakukan pencucian uang mencapai Rp350 miliar bersama advokat Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry Boboho. Menariknya, Ferry Boboho yang disebut dalam surat dakwaan tidak ditetapkan sebagai tersangka dan masih dilindungi LPSK. Posisi hukumnya yang ambigu ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan saksi dipakai dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi.
Insiden di ruang sidang menyoroti persoalan klasik dalam peradilan Indonesia: kebocoran informasi dan lemahnya pengawasan terhadap pengunjung. Jika dibiarkan, praktik ini dapat merusak integritas proses pembuktian dan memberi ruang bagi rekayasa kesaksian. Hakim Joko sendiri telah mengingatkan bahwa tindakan merekam dan menyebarkan materi persidangan dapat dijerat pidana. Namun, tanpa penegakan aturan yang konsisten, peringatan hanya akan menjadi retorika.
Ke depan, publik akan menanti apakah majelis hakim benar-benar menindak pelanggaran, atau justru membiarkan celah ini terbuka. Sebab, di ruang sidang yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan, setiap kebocoran informasi adalah ancaman serius terhadap marwah hukum.



