AS Memanas: DOJ Minta Mahkamah Agung Blokir Penghitungan 20 Ribu Surat Suara California
Baca dalam 60 detik
- Pemerintahan Trump mengajukan permohonan darurat ke Mahkamah Agung agar California menunda penghitungan sekitar 20.000 surat suara yang status kewarganegaraannya dipertanyakan.
- Langkah ini mencuat sehari sebelum hari pemungutan suara, setelah Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 menolak upaya DOJ membatalkan putusan hakim distrik yang mengizinkan penghitungan.
- Implikasi hukumnya bisa menjadi preseden bagi pembatasan akses memilih di negara bagian lain, sementara Mahkamah Agung belum menetapkan tenggat waktu untuk memutus.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) pada Senin (2/11) mengajukan permohonan darurat ke Mahkamah Agung agar California menghentikan sementara penghitungan sekitar 20.000 surat suara pos yang oleh pemerintah federal diduga berasal dari pemilih non-warga negara. Permohonan ini diajukan hanya sehari sebelum hari pemungutan suara nasional, menandai eskalasi tertinggi dalam sengketa hukum menjelang pemilu paruh waktu yang akan menentukan kendali Kongres.
Jaksa Agung Muda D. John Sauer, yang mewakili pemerintah dalam perkara ini, menyatakan bahwa pihaknya memiliki dasar kuat untuk menang di tingkat banding. Ia berargumen bahwa Amerika Serikat mengalami “kerugian kedaulatan” akibat pelanggaran hukum yang dilakukan negara bagian. “Begitu California mencampur surat suara yang dipersoalkan dengan surat suara sah, tidak ada cara untuk memisahkannya kembali,” ujar Sauer dalam dokumen permohonan, seperti dikutip CNBC.
Permohonan ke Mahkamah Agung ini datang tiga hari setelah Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 menolak banding DOJ dengan suara 2-1. Panel hakim yang terdiri dari Mark Bennett (ditunjuk Presiden Trump) dan Gabriel Sanchez (ditunjuk Presiden Biden) mayoritas menilai bahwa pemberian permohonan pemerintah berisiko menyebabkan pencabutan hak pilih. “Ada risiko material bahwa pemberian relief yang diminta akan mengakibatkan disenfranchisement,” tulis putusan tersebut.
Kasus ini bermula ketika DOJ menggugat California pada 15 Oktober di Pengadilan Distrik Federal Los Angeles. Gugatan meminta agar pejabat pemilu negara bagian tidak menghitung surat suara pos dari “kemungkinan non-warga negara” sampai status kewarganegaraan mereka dipastikan. DOJ bahkan menyerahkan flashdisk berisi nama-nama pemilih yang diduga non-warga negara kepada pejabat Los Angeles County. Namun, Hakim David Carter menolak permohonan tersebut pada Rabu lalu dengan alasan bahwa pemerintah federal tidak memiliki dasar hukum untuk mencampuri prosedur pemilu negara bagian.
“Tidak pernah sebelumnya dalam sejarah Amerika, pemerintah federal, pada malam pemilu, berupaya memaksa negara bagian dan pemerintah lokal untuk meninggalkan prosedur pemilu konstitusional mereka dan tunduk pada kehendak Cabang Eksekutif,” tulis Carter dalam putusannya.
Langkah DOJ ini bukan satu-satunya intervensi federal di dunia pemilu. Pada hari Minggu, seorang hakim federal menolak gugatan DOJ yang ingin memblokir sertifikasi hasil pemilihan Senat di Alaska jika Senator petahana dari Partai Republik, Dan Sullivan, kalah dengan selisih yang mungkin disebabkan kebingungan pemilih terhadap kandidat lain bernama sama. DOJ sedang mengajukan banding atas putusan tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa pemerintahan Trump semakin agresif menggunakan instrumen hukum untuk mengawasi jalannya pemilu di berbagai negara bagian.
Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi cermin bagaimana sengketa hukum pemilu di negara demokrasi besar dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi. Ketegangan antara pemerintah federal dan negara bagian di AS sering menjadi rujukan bagi perdebatan tentang otonomi daerah dan kewenangan pusat dalam penyelenggaraan pemilu. Meski sistem hukum Indonesia berbeda, prinsip bahwa sengketa pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme yang transparan dan tidak memihak tetap relevan. Investor dan pelaku pasar global juga mencermati stabilitas politik AS menjelang pemilu paruh waktu, karena hasilnya akan menentukan arah kebijakan fiskal dan regulasi yang berdampak pada pasar emerging, termasuk Indonesia.
Mahkamah Agung kini memegang kendali atas tensi politik yang memanas. Tidak ada tenggat waktu resmi bagi para hakim untuk memutus, tetapi setiap jam yang berlalu semakin dekat dengan proses penghitungan suara yang sesungguhnya. Jika Mahkamah Agung memihak DOJ, preseden buruk bagi hak pilih di negara bagian lain bisa tercipta. Sebaliknya, jika permohonan ditolak, pemerintah federal harus menerima bahwa batas kewenangannya dalam urusan pemilu negara bagian telah ditegaskan oleh pengadilan. Pertanyaannya, akankah Mahkamah Agung mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemilu AS modern?



