Pesawat PM Inggris Terbang ke Manchester Jemput Burnham, Downing Street Bela Diri
Baca dalam 60 detik
- Pesawat resmi pemerintah Inggris terbang dari Stansted ke Manchester untuk menjemput Andy Burnham sebelum bertolak ke KTT Commonwealth.
- Downing Street beralasan faktor keamanan, biaya, dan kebutuhan operasional menjadi pertimbangan, namun kritik soal pemborosan muncul.
- Publik menanti transparansi biaya perjalanan domestik pesawat yang selama ini hanya melaporkan penerbangan internasional.

Pesawat resmi pemerintah Inggris, Airbus A321neo dengan registrasi G-GBNI, lepas landas dari Bandara Stansted London menuju Saint John's, Antigua dan Barbuda, Senin (21/10) sekitar pukul 06.00 waktu setempat. Namun, Perdana Menteri tidak berada di dalamnya. Setengah jam kemudian, jet tersebut mendarat di Manchester untuk menjemput Andy Burnham, sebelum kembali mengudara menyeberangi Atlantik guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kepala Pemerintahan Commonwealth (Chogm).
Keputusan menerbangkan pesawat khusus ke Manchester menuai sorotan publik. Sejumlah warganet mempertanyakan efisiensi anggaran, terlebih ketika Perdana Menteri seharusnya bisa lebih dulu ke London sebelum berangkat. Downing Street pun angkat bicara. Juru bicara resmi menegaskan bahwa aspek keamanan, biaya, dan "kebutuhan operasional" telah diperhitungkan secara matang. "Pengaturan perjalanan perdana menteri mencerminkan di mana ia menjalankan tugas kenegaraan pada akhir pekan lalu," ujarnya, seraya menambahkan bahwa PM menghabiskan Jumat di Skotlandia dan kembali ke Manchester untuk bekerja dari Number 10 North pada Jumat malam.
Data pelacakan penerbangan menunjukkan jet tersebut menempuh perjalanan 35 menit dari Stansted ke Manchester, lalu parkir di landasan selama satu setengah jam sebelum akhirnya bertolak ke St John's pada pukul 08.00. Anggota parlemen dari Partai Konservatif sekaligus menteri kabinet bayangan, Neil O'Brien, mengecam langkah itu. Menurutnya, Partai Buruh telah "membuang uang pembayar pajak dan bahan bakar jet hanya untuk pencitraan". Ia juga menyinggung kebijakan Net Zero yang dianggap membebani rakyat, namun dinilai berbeda ketika diterapkan pada pejabat. "Anda harus membayar mahal untuk energi dan bahan bakar demi obsesi Net Zero... Tapi ketika mereka yang melakukannya, aturannya berubah," kata O'Brien.
Hingga kini, biaya perjalanan domestik London-Manchester tersebut belum diketahui pasti. Data transparansi Kantor Kabinet hanya mencantumkan penerbangan internasional, sementara laporan perjalanan Burnham belum dipublikasikan karena dirilis kuartalan. Sebagai perbandingan, data April-Juni 2026 menunjukkan PM saat itu, Sir Keir Starmer, melakukan empat perjalanan pulang-pergi dengan jet tersebut, termasuk kunjungan ke Armenia senilai ยฃ121.000 bersama 21 pejabat untuk KTT Komunitas Politik Eropa. Perjalanan ke Paris pada April menelan biaya ยฃ39.000. Biaya pasti tiap penerbangan bergantung pada jumlah pejabat, harga bahan bakar, dan biaya pendaratan. Belum jelas pula apakah alternatif transportasi darat atau kereta dari Manchester ke Stansted akan jauh lebih murah.
Insiden ini bukan pertama kali pesawat pemerintah menuai kontroversi. Sebelumnya, pesawat RAF Voyager yang merupakan versi lama menghabiskan ยฃ900.000 untuk pengecatan ulang pada 2020 sebelum diganti. Sementara itu, kunjungan Burnham ke KTT Commonwealth pada Selasa mendatang akan menjadi momen penting, terutama karena PM dikabarkan terbuka pada kemungkinan permintaan maaf resmi Inggris atas perannya dalam perbudakan. Namun, sorotan publik saat ini lebih tertuju pada efisiensi penggunaan pesawat negara.
Bagi Indonesia, polemik ini menjadi cermin bagaimana pengelolaan anggaran perjalanan pejabat publik selalu menjadi ujian transparansi. Di saat pemerintah Indonesia gencar mendorong efisiensi belanja negara, kasus serupa bisa menjadi pelajaran berharga: setiap rupiah yang dibelanjakan untuk kepentingan dinas harus dapat dipertanggungjawabkan, termasuk moda transportasi yang dipilih. Masyarakat semakin kritis dalam mengawasi pengeluaran negara, terlebih di tengah tekanan ekonomi global.
Ke depan, Downing Street dihadapkan pada tuntutan untuk merinci biaya perjalanan domestik pesawat kepresidenan. Akankah mereka merilis data lengkap sebelum KTT berakhir, atau justru menghadapi gelombang kritik baru dari oposisi dan publik? Yang jelas, standar transparansi penerbangan pejabat Inggris kini diuji.



