Greenpeace Jatuhkan Batu Raksasa di Laut Utara, Blokir Pukat Ikan Industri
Baca dalam 60 detik
- Aktivis Greenpeace menenggelamkan batu-batu besar di Laut Utara untuk menghalangi jaring pukat industri di kawasan konservasi laut.
- Aksi ini merespons minimnya penegakan aturan di Southern North Sea MPA yang menjadi habitat penting lumba-lumba pelabuhan.
- Pemerintah Inggris diminta mempercepat larangan pukat dasar dan memperluas kawasan perlindungan laut yang benar-benar efektif.

Greenpeace UK mengambil langkah kontroversial dengan menenggelamkan batu-batu raksasa di perairan Laut Utara untuk menghalangi operasi kapal pukat industri. Aksi ini menyasar Southern North Sea Marine Protected Area (MPA), kawasan konservasi laut yang menurut organisasi lingkungan tersebut menjadi yang paling parah terdampak penangkapan ikan dasar di Inggris.
Kapal Arctic Sunrise milik Greenpeace menurunkan bongkahan batu besar ke laut untuk membentuk penghalang bawah air yang dapat merusak jaring pukat. Menurut Greenpeace, blokade ini efektif menutup sekitar 116 kilometer persegi MPA dari aktivitas pukat dasar. Selama beberapa hari ke depan, kapal tersebut akan berpatroli untuk mencegah bentuk penangkapan ikan industri lainnya. Para aktivis bahkan mendeklarasikan zona tersebut sebagai “taman laut”, mengambil inspirasi dari taman nasional di daratan.
Southern North Sea MPA membentang di sepanjang pantai timur Inggris, dari utara Dogger Bank hingga Selat Dover. Kawasan ini dirancang untuk melindungi populasi lumba-lumba pelabuhan (harbour porpoise), yang mencakup hampir 20% dari populasi spesies tersebut di Laut Utara Inggris. Namun, status konservasi tidak diikuti dengan pembatasan berarti: kapal pukat dasar, kapal keruk, dan armada industri lain masih beroperasi setiap hari di sebagian besar area.
Data Greenpeace menunjukkan bahwa pada 2025, kapal pukat dasar mencatat lebih dari 37.200 jam penangkapan ikan di dalam zona perlindungan tersebut. Organisasi itu menyamakan praktik ini dengan “buldoser yang merobek taman nasional yang berharga”. Will McCallum, co-executive director Greenpeace UK, menegaskan bahwa kapal-kapal besar terus mengeruk laut dan membunuh satwa liar seperti lumba-lumba, hiu, dan burung laut. “Dengan kapal kami dan dukungan gerakan, kami melakukan apa yang tidak dilakukan pemerintah: melindungi laut kami,” ujarnya.
Aksi Greenpeace ini bersamaan dengan premier nasional film dokumenter BBC Blue Planet III yang dinarasikan David Attenborough dan menyoroti ancaman manusia terhadap lautan. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk menekan pemerintah Inggris agar bertindak lebih tegas. Sejumlah tokoh publik, termasuk anggota parlemen dari Partai Buruh Kerry McCarthy, mantan menteri iklim, ikut menambahkan nama mereka pada batu yang ditenggelamkan. McCarthy menilai penangkapan ikan industrial berdampak sangat merusak lingkungan laut, sementara kurang dari 1% perairan Inggris benar-benar terlindungi dari praktik tersebut.
“Kapal ikan dapat secara legal merobek area laut yang seharusnya dilindungi, menghancurkan dasar laut, habitat berharga, dan kehidupan laut di dalamnya. Kemajuan terlalu lambat dan alam tidak bisa menunggu,” kata McCarthy. Ia mendesak adanya larangan pukat dasar dan kawasan suaka laut yang benar-benar terlindungi, baik di perairan Inggris maupun di seluruh Samudra Atlantik.
Greenpeace mengklaim telah mengumumkan rencana aksi langsung sejak Juni 2025 jika pemerintah tidak segera bertindak. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Inggris belum memberikan komentar atas permintaan konfirmasi.
Kasus ini menyoroti celah antara penetapan kawasan konservasi dan penegakan aturan di lapangan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kawasan perlindungan laut sering kali hanya status di atas kertas tanpa pengawasan memadai. Praktik penangkapan ikan destruktif seperti pukat dasar dan bom ikan masih marak di perairan Nusantara, mengancam ekosistem terumbu karang dan padang lamun yang menjadi tulang punggung perikanan rakyat. Tekanan internasional untuk memperketat regulasi penangkapan ikan di kawasan konservasi bisa menjadi preseden bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat pengawasan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat pesisir.
Ke depan, efektivitas blokade batu Greenpeace akan bergantung pada respons otoritas maritim Inggris dan apakah langkah serupa akan diadopsi di negara lain. Pertanyaannya, akankah pemerintah Inggris mempercepat larangan pukat dasar sebelum kerusakan ekosistem laut menjadi permanen?



