Kesepakatan Draf Inggris-UE soal Pangan: £5,1 Miliar per Tahun, tetapi Bayar dengan Kedaulatan Regulasi
Baca dalam 60 detik
- London dan Brussels merampungkan naskah awal perjanjian sanitasi dan fitosanitari (SPS) yang menghapus pemeriksaan ekspor pangan, dengan klaim manfaat ekonomi £5,1 miliar per tahun.
- Sebagai imbalannya, Inggris harus menerima 'dynamic alignment'—mengikuti aturan pangan dan pertanian UE yang terus berubah, memicu kritik dari kubu pro-Brexit.
- Bagi Indonesia, preseden ini menegaskan bahwa akses pasar pangan ke Eropa selalu menuntut penyesuaian standar, bukan sekadar kesepakatan bea masuk.

Pemerintah Inggris dan Uni Eropa telah menyepakati naskah awal perjanjian yang menghapus pemeriksaan pascabrexit terhadap ekspor pangan dan hasil pertanian, menjelang KTT Inggris-UE akhir bulan ini. Dokumen setebal 200 halaman untuk perjanjian sanitasi dan fitosanitari (SPS) itu telah diedarkan ke negara-negara anggota UE di Brussels untuk dibahas dalam pertemuan duta besar pada Rabu, menurut sumber yang dikutip BBC.
Perjanjian pangan menjadi komponen paling substansial dari apa yang disebut 'reset Brexit' sejauh ini. Sejak Inggris keluar dari pasar tunggal UE, eksportir pangan menghadapi sertifikat kesehatan hewan, inspeksi fisik, dan birokrasi yang menambah ribuan pound per truk. Pemerintah Inggris mengklaim kesepakatan ini akan mendatangkan manfaat ekonomi tahunan hingga £5,1 miliar.
Namun keuntungan itu datang dengan harga politik. Inggris diperkirakan harus berkomitmen mengamati dan mengadaptasi regulasi UE yang berlaku—mekanisme yang dikenal sebagai 'dynamic alignment'. Artinya, aturan pangan, hewan, dan tanaman di Inggris akan terus mengikuti perubahan di Brussels, sesuatu yang selama ini menjadi garis merah bagi pendukung Brexit.
Bagi Irlandia Utara, dampaknya lebih radikal. Wilayah itu tetap berada dalam pasar tunggal UE untuk barang, sehingga produk pangan dari Inggris daratan selama ini harus melewati dokumen dan pemeriksaan fisik di pelabuhan Laut Irlandia. Kesepakatan ini pada akhirnya akan mengakhiri persyaratan tersebut, secara signifikan mengurangi friksi perbatasan yang menjadi salah satu warisan paling kontroversial dari Brexit.
"Kami hanya perusahaan kecil, tetapi setiap kali mengirim satu palet yoghurt, kami harus membayar dokter hewan £140 untuk inspeksi. Itu membuat kami rugi, jadi kami berhenti," ujar Jon Walsh, CEO Bio&Me, kepada BBC 5 Live.
Dukungan datang dari dunia usaha. William Bain, kepala kebijakan perdagangan British Chambers of Commerce, menilai bahwa secara keseluruhan bisnis menerima 'harga yang layak dibayar' untuk mengikuti aturan bersama, karena perusahaan akan menikmati biaya lebih rendah, keterlambatan berkurang, dan akses pasar yang lebih luas. Ia menambahkan bahwa sertifikat kesehatan ekspor saat ini dapat menambah biaya ribuan pound per truk, di samping antrean di pelabuhan.
Namun kritik datang dari spektrum politik lain. Pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch menyatakan bahwa 'dynamic alignment' adalah garis merah dan justru akan membawa Inggris mundur. Juru bicara Reform UK untuk bisnis, Richard Tice, menuduh kesepakatan itu mengorbankan kedaulatan kebijakan perdagangan dan membahayakan kesepakatan dagang senilai ratusan miliar pound. Sementara itu, juru bicara Eropa dari Partai Liberal Demokrat, Al Pinkerton, menyebut draf ini 'tambalan, bukan solusi', dan menyerukan agar Inggris kembali ke pasar tunggal serta membentuk serikat pabean dengan UE.
Perdana Menteri Andy Burnham, yang menggantikan Keir Starmer pada Juli, telah mengubah pendekatan Inggris terhadap UE secara signifikan. Dalam wawancara dengan ITV, ia mengatakan opini publik nasional telah berubah sejak referendum 2016, tetapi ia tidak akan berlari mendahului opini publik. "Publik harus menjadi bos dalam hal apa pun yang terjadi dengan Brexit," ujarnya. Burnham juga menegaskan belum mengusulkan kembalinya kebebasan bergerak.
Pemerintah Inggris telah mengumumkan RUU Kemitraan Eropa yang akan menyediakan mekanisme hukum bagi penerapan aturan UE baru, termasuk untuk menautkan skema perdagangan emisi Inggris dengan UE dan menghindari pajak karbon perbatasan. Draf perjanjian juga akan dibahas oleh para duta besar UE dalam pertemuan Coreper, dengan beberapa detail skema mobilitas pemuda masih akan difinalisasi di tingkat politik dalam beberapa hari ke depan.
Bagi Indonesia, perkembangan ini menawarkan pelajaran penting. Eksportir pangan Indonesia yang ingin menembus pasar Eropa—dari kopi, minyak sawit, hingga produk olahan—selalu dihadapkan pada persyaratan sanitasi dan fitosanitari yang ketat. Kesepakatan Inggris-UE menunjukkan bahwa akses pasar tidak pernah gratis: negara pengimpor menuntut penyesuaian standar, dan negara pengekspor harus siap mengikuti perubahan regulasi secara berkelanjutan. Negosiasi Indonesia-UE untuk Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IEU-CEPA) yang masih berjalan perlu mencermati preseden ini, terutama dalam hal komitmen regulasi dan pengakuan timbal balik atas standar pangan.
Pertanyaan ke depan: akankah parlemen Inggris meratifikasi perjanjian yang secara efektif mengembalikan sebagian kedaulatan regulasi ke Brussels, atau akankah tekanan politik dalam negeri menggagalkannya sebelum KTT? Jawabannya akan menentukan arah hubungan Inggris-UE untuk satu dekade mendatang—dan memberi sinyal bagi negara-negara mitra dagang seperti Indonesia tentang seberapa dalam harmonisasi regulasi yang harus mereka terima.



