Inggris Perketat Aturan Settlement: 10 Tahun, Pendapatan Minimum, dan Diskriminasi Pengungsi
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris resmi menggandakan masa tinggal untuk permanent settlement dari 5 menjadi 10 tahun, dengan syarat tambahan pendapatan minimal £12.571 per tahun.
- Kebijakan ini membedakan jalur bagi pengungsi: yang datang lewat skema resmi bisa settle dalam 5 tahun, sementara yang masuk lewat perahu kecil harus menunggu hingga 30 tahun.
- Perubahan ini menuai kritik dari kalangan internal Partai Buruh karena dianggap menghukum pekerja migran dan pengungsi, sementara pemerintah berdalih settlement harus 'diperoleh' melalui kontribusi.

Pemerintah Inggris di bawah Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood secara resmi mengumumkan paket perubahan besar aturan imigrasi yang akan menggandakan waktu tunggu bagi migran untuk mendapatkan status permanent settlement (indefinite leave to remain/ILR) dari lima menjadi sepuluh tahun. Kebijakan ini juga menetapkan syarat pendapatan minimum dan membedakan perlakuan terhadap pengungsi berdasarkan cara mereka tiba di Inggris.
Pengumuman ini merupakan hasil akhir dari konsultasi yang dimulai sejak November 2025, ketika Mahmood masih menjabat di pemerintahan Sir Keir Starmer. Sejak awal, ia menegaskan bahwa settlement harus 'diperoleh' (earned) dan tidak diberikan secara otomatis. Namun, beberapa usulan awal harus direvisi setelah mendapat tentangan dari sejumlah anggota parlemen Partai Buruh, terutama rencana yang mewajibkan pekerja perawat asing yang sudah berada di Inggris menunggu 15 tahun—kini rencana itu dibatalkan.
Dalam skema baru, migran yang ingin menetap permanen harus memenuhi ambang pendapatan minimal £12.571 untuk lima dari tujuh tahun sebelum pengajuan. Mereka yang berpenghasilan di atas £125.141 per tahun, serta migran berketerampilan tinggi seperti pemegang visa Global Talent atau Innovator Founder, dapat mengajukan settlement setelah tiga tahun. Sementara itu, mereka yang pernah menerima manfaat tertentu atau melanggar aturan imigrasi harus menunggu setidaknya 20 tahun. Orang dewasa dengan catatan kriminal akan ditolak, dengan kebijakan diskresi untuk kasus yang dilakukan saat masih di bawah umur.
Aturan khusus diberlakukan bagi pengungsi. Mereka yang tiba melalui skema resmi pemerintah tetap bisa mengajukan settlement setelah lima tahun. Namun, pengungsi yang datang melalui jalur lain diwajibkan menunggu 10 tahun sambil bekerja atau belajar, dan 20 tahun jika tidak memenuhi syarat tersebut. Yang paling kontroversial, pengungsi yang tiba dengan perahu kecil atau jalur ilegal lainnya harus menunggu 20 tahun jika bekerja atau belajar, dan 30 tahun jika tidak—sebuah ketentuan yang dinilai keras oleh organisasi hak asasi manusia.
Perubahan ini juga berlaku bagi migran yang sudah berada di Inggris, kecuali mereka yang telah mendapatkan settlement. Pasangan yang datang bersama pemohon ILR dapat memperoleh status yang sama pada waktu bersamaan, asalkan memenuhi persyaratan. Pasangan yang bergabung belakangan harus menjalani masa tinggal yang sama. Pasangan yang memenuhi syarat dapat menggabungkan pendapatan untuk memenuhi ambang batas rumah tangga sebesar £25.142. Anak di bawah 18 tahun tetap dapat settlement bersama orang tua dan dibebaskan dari syarat pendapatan, utang pemerintah, bahasa Inggris, dan tes Life in the UK, tetapi tetap tunduk pada syarat karakter dan kriminalitas. Anak muda usia 18–24 tahun yang masih tanggungan juga dapat mengikuti, dengan kewajiban memenuhi persyaratan dewasa kecuali pendapatan individu. Mereka yang berusia 25 tahun atau lebih saat keluarga memenuhi syarat harus mengajukan secara mandiri.
"Settlement harus diperoleh, bukan diberikan otomatis. Mereka yang berkontribusi lebih besar pada negara ini berhak menetap lebih cepat," demikian argumen yang disampaikan Mahmood dalam pengumuman kebijakan tersebut, seperti dikutip dari pernyataannya.
Kebijakan ini memicu perdebatan di dalam negeri Inggris. Sejumlah anggota Partai Buruh menilai aturan baru terlalu keras dan berpotensi menghukum pekerja migran yang telah lama berkontribusi, terutama di sektor kesehatan dan perawatan. Pemerintah berdalih bahwa revisi ini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sistem imigrasi dan memastikan integrasi yang lebih baik. Namun, para pengkritik menyoroti ketidakadilan perlakuan terhadap pengungsi yang datang melalui jalur berbahaya—mereka yang paling rentan justru dihadapkan pada masa tunggu terpanjang.
Bagi Indonesia, kebijakan ini dapat memengaruhi minat tenaga kerja terampil dan pelajar yang berencana menetap di Inggris. Meskipun tidak ada data resmi yang dirilis, sektor perawatan kesehatan Inggris dikenal memiliki banyak pekerja asal Indonesia. Dengan syarat pendapatan yang lebih ketat dan masa tunggu yang lebih panjang, daya tarik Inggris sebagai tujuan migrasi jangka panjang bisa menurun. Pemerintah Indonesia perlu mencermati dampaknya terhadap pengiriman tenaga kerja dan potensi pengalihan tujuan ke negara lain.
Ke depan, implementasi aturan ini akan menjadi ujian bagi pemerintahan Mahmood dalam menyeimbangkan tuntutan kontrol imigrasi dengan kebutuhan ekonomi akan tenaga kerja terampil. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini akan benar-benar mendorong integrasi atau justru menciptakan lapisan masyarakat yang semakin terpinggirkan? Dunia akan menyaksikan bagaimana Inggris menavigasi dilema klasik antara kedaulatan dan kemanusiaan.



