Yusril Tak Pastikan Gibran Disadap, Kasus Listyo Cs Membuka Kotak Pandora Pengawasan
Baca dalam 60 detik
- Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengaku belum menerima informasi apakah Wapres Gibran Rakabuming Raka termasuk target penyadapan.
- Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Mabes Polri.
- Dugaan penyadapan periode 2025โ2026 menjerat para tersangka dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara, sementara satu petinggi Polri berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan belum memiliki informasi apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menjadi sasaran penyadapan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri. Pernyataan itu disampaikan Yusril di kantornya, Jakarta, Selasa (3/11) malam, sehari setelah Badan Reserse Kriminal Polri menahan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira lainnya.
Menurut Yusril, informasi yang beredar baru menyebut Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, politisi, pengusaha, tokoh media, dan tokoh masyarakat sebagai pihak yang disadap. Ia menegaskan belum menerima laporan soal posisi Wakil Presiden dalam daftar tersebut. "Yang baru saya dengar adalah presiden dan sejumlah menteri dan sejumlah politisi. Jadi, saya belum tahu apakah pak Wakil Presiden juga ikut disadap atau tidak," ujarnya.
Yusril menambahkan, Presiden Prabowo sudah mengetahui dirinya menjadi korban penyadapan karena dilaporkan langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Ia menjelaskan, para menteri merupakan pembantu presiden sehingga setiap persoalan penting yang menyangkut negara semestinya dilaporkan kepada kepala negara, kecuali urusan kecil yang bisa diselesaikan masing-masing kementerian.
Penetapan tersangka terhadap Listyo Cs menandai babak baru dalam sejarah penegakan hukum Indonesia: untuk pertama kalinya seorang mantan Kapolri yang saat ini menduduki posisi strategis di lingkaran istana harus berurusan dengan hukum atas tuduhan penyadapan. Listyo, yang memimpin Polri pada 2021โ2024, diangkat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden pada akhir 2024. Penahanannya di Rutan Mabes Polri memunculkan pertanyaan tentang independensi penyidikan di lingkungan institusi yang pernah ia pimpin.
Kasus ini juga menyingkap praktik pengawasan informasi elektronik yang jauh lebih luas dari yang dibayangkan publik. Yusril menyebut korban tidak terbatas pada pejabat negara, tetapi juga mencakup kalangan media dan pengusaha. Bila daftar itu akurat, penyadapan berpotensi digunakan sebagai alat tekanan politik maupun ekonomi, bukan semata kepentingan keamanan negara. Hingga kini, penyidik belum merinci motif maupun modus operandi para tersangka.
"Wallahualam Bissawab. Saya belum tahu apakah pak Wakil Presiden juga ikut disadap atau tidak," kata Yusril Ihza Mahendra, Menko Kumham Imipas.
Dari sisi regulasi, pasal-pasal yang dijeratkan menunjukkan pendekatan hukum berlapis. Pasal 258 KUHP mengatur penyadapan secara melawan hukum, Pasal 332 KUHP menyangkut pengungkapan rahasia, sedangkan Pasal 32 UU ITE melarang akses ilegal terhadap sistem elektronik. Ancaman pidana maksimal 10 tahun menempatkan kasus ini sebagai salah satu perkara penyadapan terberat yang pernah ditangani Bareskrim. Namun, tanpa transparansi soal siapa saja yang disadap dan apa isi sadapannya, publik sulit menilai apakah penyidikan berjalan tuntas atau hanya menyentuh lapisan bawah.
Bagi pemerintahan Prabowo, kasus ini menguji komitmen terhadap tata kelola keamanan siber dan supremasi hukum. Di satu sisi, penahanan terhadap pejabat tinggi negara bisa dibaca sebagai sinyal keseriusan. Di sisi lain, status Gibran yang belum jelas membuat spekulasi politik terus mengalir, terutama karena ia adalah putra Presiden sekaligus tokoh yang diproyeksikan dalam peta kekuatan politik mendatang. Keterbukaan mengenai cakupan korban akan menentukan apakah kasus ini berhenti sebagai skandal internal Polri atau berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas.
Ke depan, dua hal layak dicermati: pertama, apakah penyidik akan mengungkap aktor intelektual di balik operasi penyadapan, bukan hanya pelaksana di lapangan; kedua, apakah pemerintah akan mendorong revisi aturan pengawasan elektronik agar tidak lagi menjadi alat kekuasaan. Selama daftar korban dan motif tidak dibuka, pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang mengendalikan arus informasi di lingkaran kekuasaan akan terus menggantung.



