Brasil Rilis Peta Jalan Global Transisi Energi, Indonesia Diminta Tak Sekadar Menunggu
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Brasil memperkenalkan dokumen pertama yang memandu negara-negara melepaskan ketergantungan pada batu bara, minyak, dan gas tanpa harus menunggu terobosan teknologi.
- Inisiatif ini menekankan implementasi nyata alih-alih negosiasi iklim yang kerap berlarut-larut, namun tidak memuat tenggat waktu atau target antara yang mengikat.
- Bagi Indonesia, desakan untuk mengurangi subsidi energi fosil dan mempercepat transisi menjadi ujian kebijakan di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan pembangunan.

Brasil secara resmi meluncurkan peta jalan global pertama untuk mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil, sebuah langkah yang oleh pemerintahnya digambarkan sebagai upaya memutus rantai ketergantungan pada batu bara, minyak, dan gas tanpa harus menunggu munculnya teknologi baru atau perubahan ekonomi besar-besaran. Dokumen ini dirilis menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, dan menjadi sinyal bahwa negara-negara dapat mulai bertindak sekarang.
Peta jalan tersebut lahir dari kompromi pada COP30 di Belém tahun lalu, ketika perdebatan sengit mengenai pencantuman komitmen fosil dalam resolusi akhir nyaris menggagalkan kesepakatan. Sebagai jalan tengah, presidensi COP30 menyetujui penyusunan dua dokumen: satu tentang transisi energi yang adil dan teratur, serta satu lagi tentang penghentian dan pembalikan deforestasi. Keduanya bersifat tidak mengikat, tanpa tenggat waktu, dan menyerahkan diagnosis tingkat ketergantungan fosil kepada masing-masing negara.
André Corrêa do Lago, presiden COP30, menegaskan bahwa peta jalan ini adalah "dokumen implementasi" yang harus diadopsi oleh kementerian keuangan, transportasi, energi, dan infrastruktur. Menurutnya, masalah utama dalam banyak COP adalah anggapan bahwa para negosiator juga harus mengoordinasikan implementasi, padahal keduanya memerlukan pendekatan berbeda. "Setiap negara akan memiliki ritme yang berbeda dalam meninggalkan bahan bakar fosil. Yang penting adalah mendiagnosis kondisi masing-masing," ujarnya.
Meski diapresiasi sebagai kemajuan, sejumlah pengamat menilai peta jalan ini masih setengah hati. Joeri Rogelj, profesor ilmu dan kebijakan iklim di Imperial College London, menyatakan bahwa dokumen tersebut belum secara jelas menunjukkan laju perubahan yang diperlukan. "Peta jalan ini berharga tetapi kurang dalam hal indikasi kecepatan perubahan karena tidak mencantumkan linimasa atau tolok ukur utama. Akibatnya, masih banyak yang harus dibayangkan untuk mencapai tujuan akhir Persetujuan Paris," katanya.
Yang membedakan peta jalan Brasil dari inisiatif serupa adalah sifatnya yang hanya menyediakan opsi langkah yang mungkin diambil, tanpa memaksa. Negara-negara yang tergabung dalam "koalisi kehendak" di Santa Marta, Kolombia, April lalu—hampir 60 negara—telah menyusun rencana nasional yang jauh lebih spesifik dan preskriptif, karena masing-masing pemerintah bertanggung jawab atas implementasinya. Jerman, Prancis, dan Belanda termasuk yang sudah menerbitkan rencana nasional mereka.
Bagi Indonesia, peta jalan ini menghadirkan dilema tersendiri. Sebagai salah satu produsen batu bara terbesar dunia dan ekonomi yang masih bergantung pada energi fosil, desakan untuk mengurangi subsidi dan beralih ke energi terbarukan akan berbenturan dengan kebutuhan fiskal dan percepatan pembangunan. Namun, tekanan global semakin nyata: Uni Eropa dan negara maju lainnya mulai memperketat regulasi perdagangan yang terkait deforestasi dan jejak karbon. Peta jalan Brasil juga menyoroti pentingnya regulasi perdagangan antara negara berhutan dan negara konsumen, yang selama ini minim pengawasan.
Dalam konteks deforestasi, Indonesia bahkan disebut dalam laporan ini sebagai contoh kasus. Organisasi masyarakat sipil menggugat pemerintah Indonesia atas "kelalaian berat" terkait kebakaran hutan yang memecahkan rekor dalam beberapa bulan terakhir, yang menghanguskan hutan dan merusak habitat satwa liar, dan kemungkinan besar akan digantikan oleh perkebunan kelapa sawit. Isu ini menjadi cermin bahwa komitmen transisi energi dan perlindungan hutan tidak bisa hanya berhenti di atas kertas.
Penerbitan peta jalan ini juga tidak lepas dari konteks politik Brasil. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva baru saja memenangkan masa jabatan keempat, dan dalam empat tahun terakhir tingkat deforestasi turun sekitar 70%. Kembalinya kekuatan politik yang berseberangan dengan agenda lingkungan hidup menjadi risiko yang berhasil dihindari, setidaknya untuk sekarang. Namun, pertanyaan besarnya: akankah dokumen tanpa gigi ini benar-benar mengubah arah kebijakan energi negara-negara besar, atau hanya menjadi formalitas di rak dokumen internasional? Indonesia dan negara berkembang lainnya berada di garis depan untuk menjawabnya.



