Tanpa Permintaan Maaf Resmi, Raja Charles Sebut Perbudakan 'Bab Sejarah yang Memalukan' di KTT Commonwealth
Baca dalam 60 detik
- Raja Charles III menyampaikan penyesalan mendalam atas perdagangan budak transatlantik dalam pidato pembukaan KTT Commonwealth di Antigua dan Barbuda, namun tidak menyampaikan permintaan maaf resmi.
- Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyatakan terbuka pada permintaan maaf formal, tetapi menolak tegas tuntutan reparasi finansial.
- Pertemuan 56 negara itu mengangkat tema kemitraan dan investasi, sementara isu warisan kolonial dan perbudakan kembali memanas di Karibia.

Raja Charles III membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Commonwealth di Antigua dan Barbuda dengan menyebut perdagangan budak transatlantik sebagai "bab sejarah yang memalukan" yang membuatnya diliputi "kesedihan mendalam". Namun, pidato itu tidak memuat permintaan maaf resmi dari Kerajaan Inggris, meski desakan dari sejumlah negara anggota terus menguat.
Dalam pidatonya, Raja Charles menegaskan bahwa perdagangan budak masih "membayangi" negara-negara persemakmuran. Ia mengaku semakin memahami isu tersebut setelah mendengarkan dan mempelajari langsung warisan perbudakan. "Sejarah tidak bisa kita pilih atau ubah. Itu warisan dari leluhur yang tidak pernah kita kenal, mencakup pencapaian dan kegagalan mereka," ujarnya, seperti dikutip BBC.
Pernyataan itu disampaikan di tengah tekanan dari beberapa negara Karibia yang menuntut permintaan maaf formal dan reparasi atas peran Inggris dalam perbudakan selama berabad-abad. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham, yang juga hadir dalam KTT, menyatakan keterbukaan terhadap permintaan maaf resmi, tetapi menolak tegas reparasi finansial. "Saya sudah jelas bahwa kami tidak mendukung reparasi," kata Burnham. Ia menambahkan bahwa Inggris tetap berkomitmen membantu negara-negara Commonwealth melalui pembangunan, penanganan utang, dan pendanaan hijau.
Kunjungan Raja Charles dan Ratu ke Karibia memang kembali memantik perdebatan sulit tentang warisan kolonial Inggris di kawasan tersebut. Di Bahamas, Raja sempat menyinggung "penderitaan masa lalu", sementara di Guyana ia mengunjungi situs Pemberontakan Budak yang menewaskan ratusan orang. Langkah simbolis itu dinilai sebagian pihak belum cukup untuk menjawab tuntutan keadilan historis.
"Semakin saya memperdalam pemahaman melalui mendengar, belajar, dan melihat, semakin saya berkomitmen mencari cara agar kita bekerja dalam kemitraan modern untuk mengatasi kesalahan masa lalu dengan tindakan untuk masa depan." โ Raja Charles III
KTT tahun ini mengusung tema "Mempercepat Kemitraan dan Investasi untuk Commonwealth yang Sejahtera". Namun, bayang-bayang sejarah perbudakan dan kolonialisme sulit dihindari. Bagi Indonesia, isu ini bukan sekadar perdebatan historis di belahan dunia lain. Sebagai negara yang pernah mengalami kolonialisme dan kini aktif dalam kerja sama Selatan-Selatan, posisi Indonesia terhadap keadilan historis dan reparasi dapat memengaruhi diplomasi ekonomi dan politik luar negeri, terutama dalam forum-forum multilateral yang membahas ketimpangan global dan pendanaan iklim.
Sejumlah analis menilai pidato Raja Charles merupakan langkah kecil menuju rekonsiliasi, tetapi tanpa permintaan maaf resmi dan reparasi, negara-negara Karibia mungkin akan terus menekan Inggris. Burnham berdalih bahwa pemerintahannya membawa pendekatan baru untuk "menghidupkan kembali Commonwealth" melalui kerja sama pembangunan, bukan kompensasi finansial. Namun, bagi banyak negara anggota, keadilan historis tetap menjadi syarat penting untuk kemitraan yang setara.
Ke depan, apakah Commonwealth mampu merumuskan mekanisme konkret untuk mengatasi warisan perbudakan, atau justru terjebak dalam simbolisme tanpa tindakan? Jawabannya akan menentukan relevansi organisasi ini di mata negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia yang mengamati dinamika tersebut sebagai cermin bagi diplomasi keadilan global.



