Pemilu Midterm AS 2026: Taruhan Kendali Kongres dan Nasib Dua Tahun Terakhir Trump
Baca dalam 60 detik
- Pemilih AS menentukan apakah Partai Republik mempertahankan cengkeraman penuh di Washington atau Partai Demokrat merebut satu atau kedua kamar Kongres.
- Kemenangan Demokrat diprediksi memicu kebuntuan legislasi, memperbesar peran perintah eksekutif, dan membuka investigasi terhadap Gedung Putih.
- Pasar keuangan bersiap menghadapi volatilitas jangka pendek, meski analis menilai status quo kebuntuan tetap menjadi skenario paling mungkin.

Pemilihan tengah periode (midterm) Amerika Serikat pada Selasa (3/11) menjadi penentu arah politik negara itu selama sisa masa jabatan Presiden Donald Trump. Bukan hanya soal kursi di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, hasil kontestasi ini akan menentukan apakah Trump tetap memiliki kendali penuh atas Kongres atau justru berubah menjadi presiden lame duck yang kekuatannya tergerus dari Capitol Hill.
Jika Partai Republik mempertahankan mayoritas di kedua kamar, Trump masih memiliki ruang lebar untuk melanjutkan agenda legislatifnya, termasuk paket kebijakan besar yang sempat tertunda. Namun bila Demokrat berhasil merebut satu kamar saja, prioritas legislasi presiden dipastikan terpotong drastis. Bahkan fungsi dasar pemerintahan—dari anggaran hingga operasional kementerian—berisiko tersandera oleh kebuntuan politik.
Sejumlah lembaga survei dan pasar prediksi menempatkan Demokrat dalam posisi menguntungkan, terutama untuk merebut kendali DPR dari tangan Republik. Meski demikian, hasil akhir belum bisa dipastikan hingga penghitungan suara tuntas, yang di beberapa negara bagian bisa memakan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu. Senat diperkirakan menjadi medan pertarungan paling ketat; jika keseimbangan kekuasaan bergantung pada hasil di Alaska, publik AS harus bersabar menunggu proses penghitungan di negara bagian tersebut.
Stifel, melalui Washington Policy Strategy Group, menyoroti bahwa hasil pemilu dapat memicu reaksi pasar segera, terutama saat hasil Senat mulai jelas. Namun, menurut analis tersebut, pergerakan awal pasar berpotensi berbalik karena investor akan menyadari bahwa kebuntuan legislasi tetap menjadi hasil kebijakan paling mungkin dalam skenario apa pun. Dengan kata lain, volatilitas jangka pendek tidak serta-merta mengubah prospek jangka panjang.
Dalam skenario Kongres terbelah, mekanisme rekonsiliasi anggaran yang biasa digunakan partai berkuasa untuk meloloskan kebijakan belanja besar menjadi mustahil. Setiap undang-undang harus melalui negosiasi bipartisan, membuat rancangan anggaran pemerintah, belanja pertahanan, dan kenaikan plafon utang menjadi lebih krusial sekaligus lebih rawan konflik. Partai yang tidak menguasai Gedung Putih biasanya memanfaatkan momen-momen wajib tersebut untuk menekan konsesi dari partai mayoritas—praktik yang kerap memicu brinkmanship dan ancaman penutupan pemerintahan.
Jika Demokrat menyapu bersih DPR dan Senat, mereka diprediksi lebih agresif mengejar investigasi terhadap Gedung Putih dan dunia usaha yang memiliki keterkaitan dengan pemerintahan Trump. Kekuasaan subpoena di komite kongres akan menjadi alat utama. Meski demikian, undang-undang yang lolos dari Kongres masih menghadapi hak veto presiden, sehingga peluang menjadi hukum tetap terbatas. Senator dari Partai Demokrat pun diprediksi memanfaatkan posisi mayoritas untuk menyuarakan agenda partai menjelang pemilihan presiden 2028.
"Hasil pemilu bisa memicu reaksi pasar langsung, terutama saat hasil Senat menjadi lebih jelas. Namun, perdagangan refleks pasar bisa berbalik karena investor menyadari bahwa kebuntuan tetap menjadi hasil kebijakan paling mungkin dalam skenario apa pun," tulis Stifel dalam laporan analisnya, Minggu (1/11).
Di sisi lain, jika Republik berhasil mempertahankan mayoritas Senat meski kalah di DPR, Stifel memperkirakan akan terjadi reli kelegaan (relief rally) di sektor-sektor yang sebelumnya tertekan oleh prospek kemenangan Demokrat. Dalam skenario ini, Senat Republik akan berfungsi sebagai penyeimbang terhadap dorongan populis Trump, sementara Demokrat tetap mengendalikan DPR dan kebuntuan legislasi berlanjut.
Yang paling mungkin terjadi, menurut para analis, adalah meningkatnya penggunaan perintah eksekutif oleh Trump untuk mengompensasi kebuntuan di Kongres. Instrumen ini memungkinkan presiden mengambil kebijakan tanpa persetujuan legislatif, meski rentan terhadap gugatan hukum dan perubahan politik di kemudian hari. Di sisi lain, jika Republik justru mempertahankan kedua kamar, status quo akan bertahan dan agenda legislatif Trump dapat terus berjalan, dengan Demokrat tetap memiliki pengaruh terbatas melalui ambang batas filibuster di Senat.
Bagi Indonesia, hasil pemilu midterm AS tetap relevan meski tidak secara langsung mengubah hubungan bilateral. Kebuntuan politik di Washington berpotensi memperlambat pengesahan kebijakan perdagangan, termasuk kesepakatan tarif dan investasi yang melibatkan mitra dagang utama seperti Indonesia. Ketidakpastian arah kebijakan fiskal AS juga dapat memengaruhi arus modal global dan nilai tukar rupiah, terutama jika volatilitas pasar meningkat pasca-pemilu. Pelaku usaha di Tanah Air yang bergantung pada ekspor ke AS maupun investasi Amerika perlu mencermati perkembangan negosiasi anggaran dan plafon utang di Kongres dalam beberapa bulan mendatang.
Pertanyaan besarnya kini: akankah pemilih AS memberikan mandat baru bagi Trump untuk melanjutkan agenda besarnya, atau justru memilih checks and balances yang lebih ketat? Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya menentukan arah kebijakan domestik AS, tetapi juga akan mengguncang lanskap ekonomi global—termasuk bagi negara-negara emerging market yang selama ini menjadi mitra dagang dan tujuan investasi Washington.



