London Buka Pintu Maaf untuk Perbudakan, Tapi Menolak Bayar Reparasi
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Inggris akan memulai pembicaraan mengenai permintaan maaf resmi atas perdagangan budak pada KTT Commonwealth di Antigua.
- Downing Street menawarkan 'debt reset' untuk meringankan beban bunga utang negara-negara anggota, bukan kompensasi finansial.
- Partai Konservatif menolak permintaan maaf karena khawatir membuka jalan tuntutan reparasi yang lebih besar.

Perdana Menteri Inggris mengambil langkah politik yang selama bertahun-tahun dihindari pendahulunya: membuka ruang dialog mengenai permintaan maaf resmi atas perdagangan budak transatlantik. Kesempatan itu muncul dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kepala Pemerintahan Commonwealth di Antigua, tempat 56 negara berkumpul untuk membahas masa depan organisasi yang selama ini dianggap sebagai warisan kolonial.
Langkah ini berbeda dari pendekatan sebelumnya. Dua tahun lalu, di Samoa, mantan PM Keir Starmer menegaskan bahwa reparasi tidak masuk agenda, namun negara-negara anggota memaksa isu itu naik ke permukaan. Kini, Downing Street memilih mendahului tekanan dengan mengirim sinyal bahwa London bersedia membuka pembicaraan, meski tetap menolak kompensasi finansial.
Sebagai gantinya, pemerintah Inggris menawarkan apa yang disebut "debt reset"—skema yang diklaim akan membantu negara-negara Commonwealth menghadapi beban bunga utang yang membengkak. Andy Burnham, yang disebut akan memaparkan rencana tersebut, menulis di The Guardian bahwa selama ini Inggris "mengubur kepala di pasir" sehingga merusak kemampuan Commonwealth untuk berfungsi. Ia menilai percakapan jujur tentang warisan perbudakan sudah lama diminta negara-negara terdampak.
Menteri Luar Negeri Ed Miliband, dalam video media sosial, menyatakan pemerintah "terbuka" terhadap permintaan maaf formal. Namun ia menegaskan bahwa reparasi finansial bukan jawaban yang tepat atau layak. "Kami tidak berpikir respons yang benar adalah meminta pembayar pajak Inggris saat ini melakukan pembayaran finansial untuk tindakan historis itu," ujarnya. Pernyataan ini memperlihatkan garis merah London: mengakui sejarah, tetapi tidak membuka dompet.
"Saya tidak berpikir kita harus memberikan uang untuk mengompensasi orang atas perdagangan budak, dan saya tidak berpikir Andy Burnham perlu meminta maaf karena itu adalah tuas untuk membuka pintu agar meminta uang," kata Kemi Badenoch, pemimpin Partai Konservatif.
Badenoch, yang memiliki latar belakang Nigeria, menentang permintaan maaf karena khawatir langkah itu akan menjadi pintu masuk tuntutan reparasi. Ia menilai permintaan maaf hanya akan memberi alasan bagi negara-negara penerima untuk menuntut pembayaran. Pandangan ini mencerminkan perpecahan politik domestik Inggris yang tidak sepenuhnya selesai, meski pemerintah berusaha menampilkan pendekatan baru.
Di sisi lain, para diplomat Inggris memandang Commonwealth sebagai forum yang berguna untuk berdialog dengan negara berkembang—dan yang terpenting, forum yang tidak melibatkan Tiongkok, Amerika Serikat, atau Rusia. Dalam konteks geopolitik yang semakin terfragmentasi, organisasi pascakolonial ini menjadi kanal alternatif untuk membangun pengaruh tanpa tekanan langsung dari kekuatan besar.
Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan meski bukan anggota Commonwealth. Isu reparasi dan keadilan historis sering muncul dalam forum multilateral, termasuk dalam diskusi tentang arsitektur keuangan global dan beban utang negara berkembang. Jika Inggris dapat memisahkan permintaan maaf dari kompensasi finansial, preseden ini bisa memengaruhi cara negara-negara lain menangani tuntutan serupa—termasuk dalam hubungan bilateral dengan negara-negara yang memiliki sejarah kolonial.
Yang perlu dicermati, janji "debt reset" masih berupa kerangka tanpa angka. Detail mengenai besaran keringanan, mekanisme, dan negara penerima belum diumumkan. Tanpa parameter jelas, tawaran ini berisiko dipandang sebagai manuver retoris untuk meredam tekanan di KTT, bukan solusi struktural. Pertanyaannya, apakah London akan mengubah pengakuan sejarah menjadi kebijakan konkret, atau sekadar mengulur waktu hingga presidensi G20 tahun depan?



