Block Bayar Rp12,4 Triliun ke DOJ: Sanksi Kepatuhan Lebih Besar dari Laba Kuartalan
Baca dalam 60 detik
- Block menyepakati denda USD764 juta untuk mengakhiri penyelidikan DOJ atas lemahnya pengawasan anti-pencucian uang.
- Nilai sanksi melampaui laba bersih kuartal III 2025 sekaligus menyerap cadangan kas yang telah disisihkan perseroan.
- Penurunan profit ekosistem bitcoin 50% menambah tekanan pada Cash App di tengah pengawasan regulasi yang mengeras.

Block, perusahaan pembayaran milik Jack Dorsey, telah menyetujui pembayaran USD764 juta (sekitar Rp12,4 triliun) untuk menyelesaikan investigasi Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) terkait pengendalian anti-pencucian uang (AML). Angka ini menjadi perhatian pasar karena melebihi laba bersih USD566 juta yang dibukukan perseroan pada kuartal III 2025, sehingga berpotensi menggerus posisi keuangannya dalam jangka pendek.
Kesepakatan prinsip tersebut dicapai pada Oktober dan diungkapkan dalam laporan ke SEC pada 3 November. Dalam perjanjian itu, tuduhan pidana atas kegagalan mempertahankan program AML yang efektif sesuai Bank Secrecy Act akan ditunda selama tiga tahun. Komponen moneter bruto mencapai sekitar USD964 juta, namun berkurang menjadi USD764 juta setelah dikurangi kredit dari penyelesaian regulasi sebelumnya. Block menyatakan telah menyisihkan dana sebesar itu dalam laporan keuangannya.
Investigasi ini bermula pada 2023 ketika DOJ dan SEC menelaah dugaan pelanggaran kepatuhan Block setelah laporan short seller Hindenburg Research. SEC sendiri menutup penyelidikannya pada Maret tanpa merekomendasikan tindakan penegakan hukum. Hindenburg menuduh Cash App menggelembungkan jumlah pengguna dengan menghitung akun duplikat dan fiktif, sementara verifikasi identitas yang lemah memungkinkan pelaku kejahatan memakai platform untuk penipuan dan pencucian uang. Block membantah temuan itu sebagai tidak akurat dan menyesatkan.
Selain sanksi DOJ, Block juga menghadapi konsekuensi dari regulator negara bagian. Pada April 2025, otoritas keuangan New York mendenda perseroan USD40 juta setelah menemukan celah serius dalam sistem kepatuhan. Penyelidikan mengungkap penumpukan peringatan transaksi mencurigakan yang melonjak dari sekitar 18.000 pada 2018 menjadi lebih dari 169.000 pada 2020. Regulator juga menemukan bahwa salah satu sistem penyaringan Block tidak secara otomatis memblokir transfer bitcoin ke dompet yang terkait pendanaan terorisme hingga eksposurnya melewati 10%.
"Kami menolak temuan Hindenburg sebagai tidak akurat dan menyesatkan," demikian pernyataan Block dalam laporan SEC, seraya menegaskan komitmennya memperbaiki prosedur kepatuhan.
Di sisi operasional, kinerja Block dari perdagangan bitcoin di Cash App menurun. Laba kotor ekosistem bitcoin anjlok 50% menjadi USD52 juta pada kuartal III dari USD104 juta setahun sebelumnya, sementara pendapatan turun 11% menjadi USD1,8 miliar. Perseroan menyebut penurunan itu terutama akibat keputusan mengurangi biaya pada transaksi bitcoin tertentu. Namun, segmen bisnis lain tetap tumbuh; laba kotor keseluruhan naik 22% menjadi USD3,24 miliar, ditopang aktivitas pinjaman dan pembayaran Cash App.
Bagi Indonesia, kasus Block menjadi cermin penting bagi penyedia jasa keuangan digital yang semakin terhubung dengan aset kripto. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah memperketat pengawasan AML dan verifikasi identitas, terutama setelah terbitnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pelaku industri dalam negeri perlu memastikan sistem deteksi transaksi mencurigakan tidak menumpuk dan mampu memblokir aliran dana ilegal secara real-time, agar tidak menghadapi sanksi serupa.
Ke depan, pertanyaan utamanya adalah apakah Block mampu membenahi tata kelola kepatuhan tanpa mengorbankan pertumbuhan bisnis bitcoin yang sedang tertekan. Jika tidak, tekanan regulasi global dapat memicu gelombang pemeriksaan serupa terhadap platform pembayaran lain yang menawarkan layanan aset digital.



