Mahkamah Agung Inggris Uji Larangan Palestine Action, 4.000 Penangkapan Picu Krisis Kepercayaan
Baca dalam 60 detik
- Sidang di Mahkamah Agung Inggris mempertanyakan legalitas pelarangan Palestine Action sebagai organisasi teroris.
- Lebih dari 4.000 penangkapan terjadi sejak larangan diberlakukan, dengan 1.200 dakwaan menunggu hasil putusan.
- Keputusan hakim akan menentukan apakah larangan tersebut proporsional atau justru melanggar kebebasan berekspresi.

Mahkamah Agung Inggris pada Rabu (5/3) mulai menggelar sidang uji materi terhadap pelarangan Palestine Action, kelompok aktivis pro-Palestina yang dinyatakan terlarang tahun lalu. Sidang ini menjadi yang pertama di mana pengadilan tertinggi Inggris harus memutuskan apakah pelarangan sebuah organisasi di bawah undang-undang terorisme sejalan dengan hak atas kebebasan berbicara dan berkumpul.
Dalam pembukaan sidang, tim kuasa hukum Huda Ammori, salah satu pendiri Palestine Action, menegaskan bahwa tidak ada organisasi protes lain yang diperlakukan serupa. Mereka berargumen bahwa pelarangan tersebut telah memicu "krisis kepercayaan" terhadap hukum antiterorisme Inggris dan memicu pembangkangan sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya dari warga yang taat hukum.
Di luar ruang sidang, aparat Kepolisian Metropolitan menangkap 27 demonstran yang menggelar aksi solidaritas. Angka itu menambah panjang daftar penangkapan sejak pelarangan diberlakukan. Data Kementerian Dalam Negeri yang diperoleh BBC menunjukkan lebih dari 4.000 orang telah ditangkap karena membawa poster mendukung kelompok tersebut. Sebagian besar dari mereka ditangkap berulang kali, dan hingga kini 1.200 dakwaan telah disahkan jaksa, namun persidangan mereka tertunda menunggu putusan Mahkamah Agung.
Henry Blaxland KC, kuasa hukum Ammori, menyatakan bahwa pelarangan justru memberikan publisitas gratis bagi kelompok itu dan tidak membuatnya kehilangan dukungan. "Alih-alih memadamkan api, larangan itu seperti menuangkan bensin ke perdebatan publik yang paling panas saat ini," ujarnya di hadapan majelis hakim. Ia menilai langkah tersebut tidak proporsional dan sepenuhnya tidak perlu.
Dalam argumennya, tim Ammori mengakui bahwa Palestine Action tidak bisa disebut sebagai kelompok protes damai biasa. Mereka melakukan aksi langsung dengan menduduki atau merusak properti perusahaan yang terkait dengan militer Israel. Namun, dari 385 insiden yang dievaluasi Kementerian Dalam Negeri, hanya tiga yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Raza Husain KC, kuasa hukum lainnya, menekankan bahwa definisi terorisme Inggris mencakup kerusakan properti serius untuk suatu tujuan, tetapi mayoritas aksi kelompok itu hanya berupa vandalisme ringan, coretan, dan pendudukan.
Husain meminta majelis hakim mengesampingkan tuduhan kriminalitas—yang menurutnya sudah diatur dalam banyak hukum pidana—dan fokus pada apakah keputusan Menteri Dalam Negeri untuk mencap kelompok itu sebagai teroris bersifat proporsional. "Palestine Action dilarang berdasarkan kurang dari satu persen dari aksinya selama lima tahun yang dinilai masuk dalam batas luar definisi terorisme," tegasnya.
Mahkamah Agung juga menerima masukan dari para pegiat kebebasan berbicara yang menilai larangan tersebut menghalangi hak untuk protes. Sebaliknya, koalisi organisasi Yahudi memberikan argumen tertulis yang menyebut Palestine Action sebagai organisasi "sinister" yang berniat menyerang kepentingan komunitas mereka. Adam Wagner KC, kuasa hukum koalisi tersebut, menegaskan bahwa Pengadilan Banding telah dengan tepat menyimpulkan bahwa Palestine Action adalah organisasi kekerasan yang terlibat dalam terorisme dengan berbagai target.
"Jaringan kelompok ini telah bergeser dari menyasar Elbit, perusahaan pertahanan berinduk Israel, ke figur atau institusi yang dianggap 'Zionis'. Karena mayoritas Yahudi Inggris memiliki keterkaitan dengan Israel, kampanye terhadap institusi yang dianggap 'berkomplot' dengan Israel pada praktiknya mengancam komunitas Yahudi arus utama," kata Wagner dalam keterangan tertulisnya.
Kasus ini menjadi ujian bagi keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil di Inggris. Jika Mahkamah Agung memutuskan larangan itu tidak sah, pemerintah harus meninjau ulang penggunaan undang-undang terorisme untuk organisasi protes. Sebaliknya, jika larangan dipertahankan, gelombang penangkapan diperkirakan terus berlanjut dan berpotensi memperlebar jurang kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Sidang akan berlanjut pada Kamis (6/3) dengan putusan yang diperkirakan memakan waktu beberapa minggu. Sementara itu, di Indonesia, kasus ini menjadi cermin bagaimana negara demokrasi bergulat dengan batas antara tindakan protektif dan hak berekspresi—sebuah diskursus yang juga relevan bagi Indonesia yang tengah memperkuat kerangka hukum antiterorisme dan kebebasan berpendapat.



