45 Rekomendasi WJES 2026: Jabar Dorong Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja Lokal
Baca dalam 60 detik
- Bank Indonesia Jabar dan ISEI Bandung merumuskan 45 rekomendasi kebijakan hasil riset 269 peneliti dan konsultasi dengan 16 OPD.
- Wagub Erwan Setiawan menekankan investasi harus berdampak pada warga sekitar, bukan sekadar pembangunan pabrik.
- Kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, terutama sektor kendaraan listrik, menjadi sorotan utama.

Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung merampungkan 45 rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi Jawa Barat. Rekomendasi ini disusun dari hasil penelitian 269 peneliti dari berbagai daerah dan konsultasi intensif dengan 16 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar, lalu dibahas dalam Seminar Nasional West Java Economic Society (WJES) 2026 di Bale Pasundan, Bandung, Selasa (3/11).
WJES 2026 mengusung tema "Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Jawa Barat untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berdaya Saing". Dari seluruh karya ilmiah yang masuk, delapan paper terbaik dipilih untuk dipaparkan. Hasilnya tidak berhenti sebagai kajian akademis: seluruh rekomendasi diserahkan secara simbolis kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dalam bentuk buku kompilasi, yang diharapkan menjadi instrumen pendukung pembangunan ekonomi daerah.
Erwan menyambut baik forum kolaborasi pemerintah, akademisi, dan dunia usaha ini. Menurutnya, rekomendasi WJES harus dapat diterapkan dalam kebijakan dan program pembangunan, bukan hanya unggul secara akademis. Ia menegaskan penguatan ekonomi Jabar perlu disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perluasan kesempatan kerja, dan investasi yang memberi manfaat bagi masyarakat.
"Saya bukan anti pendatang. Silakan investor dari mana pun datang ke Jawa Barat, baik lokal maupun luar negeri. Tetapi tolong perhatikan masyarakat sekitar. Berikan pekerjaan lebih utama kepada masyarakat sekitar," ujar Erwan dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11).
Pernyataan itu menyiratkan dua sisi persoalan. Di satu sisi, Erwan mendorong investor agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan pabrik dan peningkatan produksi, tetapi juga meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan warga di sekitar kawasan industri. Di sisi lain, ia mengingatkan masyarakat lokal agar mempersiapkan diri memenuhi kualifikasi perusahaan. Erwan bahkan menyoroti praktik tekanan terhadap perusahaan agar mempekerjakan warga setempat meski tidak memiliki keterampilan yang sesuai.
"Jangan sampai ada sebagian pabrik yang dibangun melalui preman-preman setempat, meminta warganya untuk dipekerjakan, tetapi kemampuannya tidak ada. Saya berharap masyarakat kita juga siap bersaing untuk bekerja di perusahaan tersebut," sebutnya.
Isu kesiapan tenaga kerja juga menjadi perhatian Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat, Junanto Herdiawan. Ia menilai masih ada kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri. Contohnya, perkembangan industri kendaraan listrik belum sepenuhnya diikuti penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi di sejumlah sekolah. "Ini menjadi persoalan link and match yang harus kita tingkatkan. Bagaimana pendidikan vokasi bisa menyesuaikan kebutuhan industri yang terus berkembang," tuturnya.
Junanto menjelaskan, pelibatan 16 OPD dalam penyusunan rekomendasi merupakan upaya memastikan hasil penelitian sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya semakin diperlukan di tengah kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran daerah. Sinergi tersebut diharapkan menghasilkan gagasan pembangunan yang tepat sasaran.
Bagi Jawa Barat, yang menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional, kualitas investasi dan kesiapan SDM akan menentukan daya saing di masa depan. Rekomendasi WJES 2026 menawarkan kerangka untuk menjembatani kepentingan investor, pemerintah, dan masyarakat. Namun, tantangan terbesarnya ada pada implementasi: apakah pemerintah daerah mampu menerjemahkan 45 rekomendasi itu menjadi program konkret, terutama dalam menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri yang terus berubah?



