Demokrat Menangkan Iklim dengan Isu Biaya Hidup: 'Populisme Hijau' Jadi Formula Baru
Baca dalam 60 detik
- Gelombang biru mengantar kandidat pro-iklim menguasai Senat, DPR, dan sejumlah kursi gubernur, setelah kampanye yang menyatukan krisis iklim dengan beban tagihan listrik dan harga energi.
- Analisis Climate and Community Institute mencatat 70 persen kandidat dengan pesan green populism menang, sementara industri minyak dan gas membuang US$182 juta untuk mendukung lawan dan gagal.
- Kemenangan ini membuka jalan bagi pengawasan kongres terhadap laba perusahaan minyak dan upaya memulihkan anggaran sains iklim, tetapi juga menguji konsistensi politisi yang mulai melunak soal transisi energi.

Kemenangan besar Partai Demokrat dalam pemilu sela Amerika Serikat bukan sekadar penolakan terhadap Donald Trump, melainkan penanda lahirnya formula politik baru: krisis iklim yang dibingkai sebagai persoalan daya beli. Para kandidat yang menyuarakan transisi energi berhasil merebut Senat, DPR, dan sejumlah kursi gubernur setelah menautkan lonjakan harga listrik dan bahan bakar dengan kebijakan energi yang timpang. Bagi pemilih, perubahan iklim bukan lagi wacana abstrak, melainkan tagihan bulanan yang makin mencekik.
Selama bertahun-tahun, politisi pro-lingkungan hidup dihantui dilema: bicara terbuka soal iklim atau fokus pada isu ekonomi yang lebih mudah dicerna. Beberapa tokoh senior, termasuk Gubernur California Gavin Newsom, sempat memperingatkan bahaya "membungkam" isu iklim. Namun hasil pemilu membalik asumsi itu. Think tank Climate and Community Institute (CCI) mencatat kandidat yang paling lantang menyuarakan keadilan ekonomi hijau memenangi 39 dari 56 kursi federal yang mereka perebutkan, termasuk enam dari tujuh kursi Senat dan 33 dari 49 kursi DPR.
Menurut Direktur Eksekutif CCI Johanna Bozuwa, pemilih menginginkan pemimpin yang mampu menekan biaya hidup sekaligus melawan kekuatan korporasi. "Iklim adalah bagian krusial dari persamaan itu," ujarnya. Analisis CCI menyoroti pola yang konsisten: kandidat sukses menghubungkan mahalnya listrik dan sewa rumah dengan aktor yang sama—perusahaan utilitas, raksasa minyak, pengembang pusat data, dan tuan tanah korporat.
Pusat data menjadi sasaran kemarahan pemilih yang paling melintasi garis partai. Aktivis lingkungan Bill McKibben menilai isu ini menyatukan Republik, Demokrat, dan independen. "Tidak ada keraguan bahwa pusat data adalah isu lintas sektoral terbesar," katanya. Di Ohio, Senator Sherrod Brown mengaitkan kemenangannya dengan penolakan atas ekspansi pusat data yang didukung lawannya, Jon Husted, sementara tagihan listrik negara bagian itu melonjak 34% sejak 2022. Memo internal Partai Republik yang bocor bahkan mengakui pusat data sebagai "beban yang menggantung di leher Husted".
Kemenangan ini juga memperlihatkan pergeseran dalam cara kandidat memandang transisi energi. Di Texas, James Talarico—yang pernah menyebut bahan bakar fosil "menghancurkan planet"—kini mengusung pendekatan "semua di atas meja" yang tetap melindungi industri minyak. Di California, Randy Villegas mendukung lapangan kerja minyak dan gas sembari mendorong pertumbuhan tenaga surya dan panas bumi. Sementara Will Lawrence, aktivis iklim yang memenangi kursi di Michigan, justru mulai meragukan proyek energi bersih skala raksasa dan beralih ke politik kendali komunitas atas proyek.
Kendali atas Kongres memberi Demokrat senjata investigasi yang ampuh. Jared Huffman, politisi senior di Komite Sumber Daya Alam DPR, berjanji menyelidiki lonjakan laba perusahaan minyak yang mencapai US$130 miliar sejak perang dengan Iran dimulai. Demokrat juga dapat menghalangi pencalonan hakim federal dan pejabat kabinet yang bermusuhan dengan agenda iklim, serta memanfaatkan posisi tawar dalam negosiasi anggaran untuk menyelipkan ketentuan iklim. Namun jendela waktu sempit: RUU reformasi perizinan yang kontroversial dijadwalkan voting di Senat pada 9 November, sebelum anggota baru dilantik Januari.
Di tingkat negara bagian, iklim juga menjelma isu elektoral yang menentukan. Deb Haaland menjadi gubernur perempuan Native American pertama di New Mexico setelah berkampanye dengan rekam jejak sebagai Menteri Dalam Negeri yang mengintegrasikan sains iklim. Di Georgia, Keisha Lance Bottoms memenangi kursi gubernur dengan janji memperlambat ekspansi pusat data demi menekan tagihan listrik. Sementara di Oregon, pemilih Eugene menyetujui pungutan 2% bagi korporasi seperti Amazon dan Walmart untuk mendanai energi terbarukan dan pelatihan kerja hijau—sebuah model yang meniru Portland Clean Energy Fund yang telah menginvestasikan US$1,7 miliar.
Bagi Indonesia, gelombang ini menawarkan pelajaran berharga. Sebagai negara yang bergantung pada batu bara namun memiliki ambisi besar energi terbarukan, Indonesia menghadapi dilema serupa: bagaimana menjual transisi energi sebagai solusi biaya hidup, bukan sekadar komitmen internasional. Kebijakan tarif listrik dan subsidi energi yang selama ini membebani anggaran bisa menjadi titik masuk politik yang efektif jika dikaitkan dengan kesejahteraan rumah tangga. Namun tanpa institusi pengawas yang kuat, janji "populisme hijau" berisiko berhenti sebagai retorika elektoral.
Pertanyaan ke depan: akankah Demokrat memanfaatkan kemenangan ini untuk mendorong terobosan iklim yang berani, atau justru terjebak kompromi dengan industri yang selama ini menjadi sasaran kritik mereka? Dalam beberapa bulan mendatang, arah kebijakan energi AS—dan gaungnya hingga ke pasar energi global—akan ditentukan oleh seberapa serius mereka menerjemahkan janji kampanye menjadi undang-undang.



