Pengacara Bantah Intimidasi terhadap Tiga Jenderal Tersangka Penyadapan, Istana Soroti Unsur Makar
Baca dalam 60 detik
- Kuasa hukum Irjen Ahrie Sonta menegaskan kliennya dan dua jenderal lain tak mengalami tekanan selama penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
- Penyidik Bareskrim baru menjerat para tersangka dengan pasal penyadapan dan akses ilegal, belum memakai sangkaan makar meski Istana dan BIN menyebut perbuatan itu masuk kategori tersebut.
- Tiga jenderal ditahan di Mako Brimob, sementara satu tersangka lain, Irjen Slamet Uliandi, tidak ditahan karena alasan kesehatan.

Tim penasihat hukum Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution memastikan tidak ada tekanan fisik maupun psikis terhadap kliennya dan dua perwira tinggi lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan setelah penyidik Bareskrim Polri menahan tiga dari empat jenderal tersangka di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Krisna Murti, anggota tim kuasa hukum Ahrie, mengatakan proses pemeriksaan berjalan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya, pendampingan hukum telah diberikan sejak kliennya masih berstatus saksi hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. "Sejak awal pemeriksaan, klien kami didampingi penasihat hukum. Tidak ada intimidasi, dan prosesnya transparan," ujar Krisna dalam keterangan video, Jumat (6/11).
Ia juga menegaskan bahwa Ahrie akan bersikap kooperatif dan terbuka agar perkara ini terang benderang. Sikap itu, kata Krisna, merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Namun, pernyataan tersebut belum menjawab pertanyaan publik mengenai motif di balik dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah tokoh nasional.
Hingga kini, penyidik belum memasukkan unsur makar dalam konstruksi perkara. Padahal, dalam beberapa hari terakhir, Istana Kepresidenan dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) telah menyatakan bahwa perbuatan para tersangka dapat dikategorikan sebagai upaya makar. Perbedaan penilaian ini menjadi sorotan karena berpotensi memengaruhi arah penyidikan dan bobot hukuman yang nantinya dituntut jaksa.
Pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Chairul Huda, menilai langkah penyidik yang belum menerapkan pasal makar menunjukkan kehati-hatian. Menurutnya, unsur makar dalam KUHP memiliki batasan yang ketat dan memerlukan pembuktian niat menggulingkan pemerintahan secara sah. "Penyidik tampaknya ingin membangun perkara berdasarkan bukti yang paling mudah dibuktikan terlebih dahulu, yaitu penyadapan ilegal," ujarnya saat dihubungi terpisah.
Kasus ini bermula dari laporan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Bareskrim Polri kemudian menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Selain Ahrie, mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang pernah menjabat Kapolri dan Kepala Kantor Staf Presiden, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Listyo dan Eko kini mendekam di sel Mako Brimob, sementara Slamet menjalani perawatan.
Penahanan terhadap Listyo, yang notabene mantan orang nomor satu di Polri, menjadi ujian bagi independensi penyidik. Sejumlah pihak menilai kasus ini akan menjadi tolok ukur komitmen pemerintah dalam membersihkan institusi kepolisian dari praktik penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, publik menanti apakah penyidikan akan mengarah pada aktor intelektual di balik dugaan penyadapan, atau berhenti pada level pelaksana di lapangan.
Yang juga krusial adalah transparansi proses hukum. Meski kuasa hukum menyatakan tidak ada intimidasi, pengawasan eksternal tetap diperlukan untuk memastikan penyidik tidak melampaui batas. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi III DPR diminta aktif mengawal perkara ini agar tidak menjadi alat balas dendam politik di tubuh institusi.
Ke depan, penyidik dihadapkan pada pilihan sulit: memperluas sangkaan ke arah makar yang berimplikasi politik besar, atau tetap fokus pada pasal penyadapan yang lebih teknis. Keputusan itu akan menentukan wajah penegakan hukum di Indonesia, sekaligus menguji sejauh mana negara mampu menuntaskan kasus yang menyentuh lingkaran kekuasaan tertinggi.



