Jari Karyawati Cikarang Putus Terjepit Mesin, KDM Panggil Perusahaan dan Minta Perlindungan Pekerja Ditegakkan
Baca dalam 60 detik
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti insiden kecelakaan kerja yang membuat jari seorang karyawati di Cikarang putus dan memanggil pihak terkait untuk bertemu.
- Korban mengaku tak menerima kompensasi dan gajinya tetap dipotong, memicu pertanyaan tentang kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan.
- KDM menuntut seluruh perusahaan di Jawa Barat memenuhi kewajiban perlindungan keselamatan kerja agar kejadian serupa tidak terulang.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kecelakaan kerja yang mengakibatkan jari seorang karyawati di Cikarang, Jawa Barat, putus terjepit mesin. Insiden itu menjadi sorotan setelah korban mengungkapkan bahwa dirinya tidak menerima kompensasi apa pun dan gajinya tetap dipotong pasca-kecelakaan.
Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Sabtu (7/11), Dedi menyampaikan keprihatinannya terhadap musibah yang dialami karyawati tersebut. Ia menyebut akan menggelar pertemuan dengan korban pada Senin (9/11) untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang menimpanya.
Kasus ini bukan sekadar peristiwa individual. Ia memperlihatkan celah dalam implementasi perlindungan pekerja di sektor industri, terutama di kawasan padat manufaktur seperti Cikarang. Ketika seorang pekerja mengalami cedera serius namun justru menghadapi pemotongan gaji dan absennya kompensasi, pertanyaan tentang efektivitas pengawasan ketenagakerjaan menjadi tak terhindarkan.
Dedi menegaskan bahwa perusahaan wajib memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja. Menurutnya, peristiwa semacam ini tidak boleh terulang. Ia meminta seluruh perusahaan di Jawa Barat untuk patuh terhadap ketentuan di bidang ketenagakerjaan, termasuk memastikan keselamatan kerja bagi seluruh pegawai.
"Perusahaan agar memenuhi kewajibannya melindungi seluruh pegawainya dari problem kecelakaan kerja dan memastikan bahwa para pegawainya mendapat perlindungan keselamatan kerja," ujar Dedi.
Pernyataan gubernur itu menggarisbawahi dua persoalan yang saling terkait: pencegahan kecelakaan kerja dan pemenuhan hak pekerja setelah kecelakaan terjadi. Di banyak kasus, pekerja yang mengalami cedera justru menghadapi beban gandaโkehilangan kemampuan fisik dan terancam pendapatan. Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban kompensasi, maka negara melalui pemerintah daerah perlu turun tangan memastikan hak-hak dasar pekerja tidak diabaikan.
Kawasan Cikarang dikenal sebagai salah satu pusat industri manufaktur terbesar di Indonesia, dengan ribuan pekerja terlibat di dalamnya. Tingginya intensitas produksi dan penggunaan mesin meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Karena itu, pengawasan terhadap standar keselamatan kerja dan kepatuhan perusahaan menjadi krusial. Kasus ini bisa menjadi ujian bagi pemerintah provinsi dalam menegakkan aturan, bukan sekadar merespons secara simbolik.
Langkah Dedi memanggil korban untuk bertemu patut diapresiasi sebagai respons cepat. Namun, publik akan menantikan apakah pertemuan itu menghasilkan solusi konkret, termasuk kompensasi yang layak dan jaminan agar perusahaan bertanggung jawab. Lebih dari itu, apakah kasus ini akan mendorong penguatan pengawasan ketenagakerjaan di Jawa Barat secara lebih sistematis, atau hanya berhenti sebagai perhatian sesaat.



