PNS Inggris Curi Rp5,8 Miliar dari 8 Jabatan Fiktif, Sistem Kepegawaian Negara Gagal Mendeteksi
Baca dalam 60 detik
- Kashim Chowdhury, 56 tahun, terbukti bersalah atas sembilan tuduhan penipuan setelah menjalani delapan pekerjaan penuh waktu di berbagai kementerian Inggris secara bersamaan.
- Sistem SDM pemerintah Inggris yang terdesentralisasi membuat duplikasi jabatan tidak terdeteksi, sementara pengawasan kinerja yang lemah memperpanjang aksinya.
- Kasus ini memicu pertanyaan tentang efektivitas pengawasan pegawai negeri, terutama di tengah tren kerja jarak jauh dan rencana pemangkasan birokrasi.

Kashim Chowdhury, seorang pegawai negeri sipil Inggris berusia 56 tahun, dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Mahkota Southwark atas sembilan tuduhan penipuan setelah terbukti menjalani delapan pekerjaan penuh waktu di berbagai instansi pemerintah antara 2020 dan 2023. Ia menerima total £350.000 (sekitar Rp6,8 miliar) dari uang pembayar pajak, dengan £284.000 di antaranya diperoleh secara curang melalui kontrak kerja yang tumpang tindih. Hakim menyebutnya akan menghadapi "hukuman penjara yang sangat berat".
Kasus ini terungkap setelah atasannya di Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA), Aleesha Adams, mencurigai keanehan dalam panggilan video pada Mei 2023. Chowdhury saat itu sedang cuti sakit dan berusaha meyakinkan bahwa ia sakit dengan batuk-batuk serta menggunakan tisu. Namun Adams memperhatikan wajahnya yang pucat dan ada bedak putih yang mulai luntur di dahi dan lehernya—ia curiga Chowdhury memakai make-up untuk terlihat sakit. Belakangan, Adams menemukan bahwa Chowdhury masuk ke panggilan itu menggunakan alamat surel dari Departemen Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan (Defra), bukan UKHSA. Ketika ditanya, ia berdalih itu kesalahan teknis. Adams melaporkan kecurigaannya ke atasan, tetapi tidak ada tindakan berarti hingga Chowdhury keluar dari layanan sipil pada September 2023.
Penipuan ini baru terungkap pada 2024 oleh Inisiatif Penipuan Nasional (NFI), yang setiap dua tahun memeriksa basis data kepegawaian untuk mencari anomali. Chowdhury didapati memiliki delapan jabatan penuh waktu di UKHSA, Defra, Departemen Bisnis dan Perdagangan, Badan Standar Pangan, dan Kantor Dalam Negeri. Kontraknya mencapai 183 jam per minggu—melebihi jumlah jam dalam sepekan. Ia juga menerima surat keterangan sakit dari dokter umum untuk berbagai keluhan, termasuk gangguan kecemasan dan depresi, yang ia gunakan sebagai alibi untuk tidak masuk kerja di beberapa instansi.
Keberhasilan Chowdhury lolos begitu lama menyoroti kelemahan mendasar dalam sistem kepegawaian pemerintah Inggris. Sistem SDM tidak terpusat, sehingga setiap kementerian merekrut secara independen tanpa berbagi data pelamar. Chowdhury tidak pernah mencantumkan bahwa ia sudah menjadi PNS di formulir lamaran, sehingga sistem tidak mendeteksi duplikasi. Hannah Keenan dari Institute for Government menilai pemerintah gagal karena "departemen mengambil keputusan perekrutan secara independen tanpa sistem yang terhubung". Ia menambahkan bahwa budaya yang ada selama ini membiarkan pegawai berkinerja buruk berpindah-pindah jabatan tanpa terdeteksi.
Selain itu, Chowdhury memanfaatkan kerja jarak jauh sepenuhnya dari rumahnya di London timur, dengan alasan merawat ibunya yang mengidap demensia dan kanker terminal. Alih-alih mengurangi beban kerja, ia justru menambah jabatan. Seorang mantan pejabat senior menyebut birokrasi Inggris sangat enggan melakukan manajemen kinerja karena takut menghadapi gugatan dan dituduh membuang uang pajak jika melakukan pemutusan hubungan kerja seperti perusahaan swasta. Survei Re:State terhadap 1.700 PNS menguatkan hal ini: 76% responden menilai layanan sipil tidak serius menangani pegawai berkinerja buruk.
"Chowdhury menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan sebagai pelayan publik dan menipu pembayar pajak hampir £285.000. Ia sekarang akan menghadapi konsekuensinya," kata juru bicara Defra.
Kasus ini juga menyoroti fenomena "kerja poligami"—menjalani beberapa pekerjaan secara rahasia—yang meningkat seiring meluasnya kerja dari rumah. NFI melaporkan 23 kasus serupa di London dalam laporan terbarunya, dengan total kelebihan gaji £500.000 dalam beberapa bulan. Situs web yang memberikan saran tentang cara menghindari deteksi pun bermunculan. Pemerintah Inggris berencana memangkas jumlah PNS dan mengadopsi teknologi kecerdasan buatan, yang menurut para pengamat justru menuntut sistem pengawasan lebih ketat.
Di Indonesia, persoalan serupa bukan hal asing. Meski tidak ada kasus persis dengan skala Chowdhury, lemahnya integrasi data kepegawaian antarkementerian dan lembaga sering menjadi celah bagi pegawai yang merangkap pekerjaan tanpa izin. Sistem informasi kepegawaian yang terfragmentasi dan minimnya evaluasi kinerja berbasis hasil membuat pengawasan bergantung pada inisiatif atasan langsung. Ketika pengawasan tidak berjalan, kerugian negara bisa terjadi tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun.
Chowdhury kini menanti vonis dengan ancaman hukuman penjara panjang. Namun pertanyaan yang lebih besar tertuju pada pemerintah Inggris: akankah mereka membenahi sistem rekrutmen dan pengawasan yang memungkinkan seorang pegawai biasa menipu delapan instansi sekaligus? Tanpa perbaikan struktural, kasus seperti ini hanya akan menunggu waktu untuk terulang.



