Plume Kantongi Lisensi Broker-Dealer, Buka Jalan Aset AS Masuk Blockchain
Baca dalam 60 detik
- Kimber Digital Securities, afiliasi Plume, resmi terdaftar di SEC dan Finra sebagai broker-dealer, memungkinkan perdagangan sekuritas langsung di blockchain.
- Langkah ini melewati token sintetis dan menghubungkan token digital dengan hak hukum setara saham, ETF, dan obligasi AS melalui DTC.
- Platform ditargetkan meluncur paruh pertama 2027, menyasar pengguna stablecoin yang mencari imbal hasil dari produk investasi teregulasi.

Ambisi menghadirkan aset keuangan tradisional Amerika Serikat ke dalam ekosistem blockchain mendapat pijakan hukum yang lebih kokoh. Kimber Digital Securities (KDS), entitas afiliasi Plume, telah memperoleh registrasi dari Securities and Exchange Commission (SEC) dan diterima sebagai anggota Financial Industry Regulatory Authority (Finra), sehingga berstatus resmi sebagai broker-dealer. Persetujuan ini memberi KDS izin untuk melakukan transaksi jual-beli sekuritas bagi nasabah, sebuah langkah yang jarang ditemui di ruang aset dunia nyata (RWA) yang selama ini bergerak di zona abu-abu regulasi.
Berbeda dari pendekatan populer yang menggunakan token pembungkus (wrapped token) sintetis, KDS memilih jalur langsung ke infrastruktur pasar modal AS. Token yang diterbitkan mewakili hak atas sekuritas yang tercatat di Depository Trust Company (DTC)—lembaga penyimpanan sekuritas pusat yang menurut keterangan perusahaan mengkustodi lebih dari US$100 triliun aset. Artinya, pemegang token tidak sekadar memiliki derivatif, melainkan klaim hukum yang setara dengan dividen, hak suara, dan kepemilikan atas aset dasar.
Kepada CoinDesk, Plume menjelaskan bahwa pendekatan ini menuai perbedaan mendasar dengan model tokenisasi yang dipakai pemain besar seperti BlackRock, Franklin Templeton, Securitize, atau Ondo. Menurut Salman Banaei, penasihat umum Plume, kompetitor tersebut lebih menekankan distribusi ke institusi, kalangan terbatas, atau yurisdiksi lepas pantai. "KDS mengarahkan Plume ke ujung pipa yang lain: pengguna AS dan distribusi onshore yang patuh," ujarnya. Fokus pada pengguna ritel domestik AS inilah yang membuat langkah Plume terasa berbeda.
Meski demikian, model ini tidak serta-merta menghilangkan campur tangan otoritas. Banaei mengungkapkan bahwa DTC tetap memegang kendali melalui "root wallet" yang berwenang mengonversi, mentransfer, mencetak, atau membakar token—bahkan tanpa kunci pribadi pemegangnya—untuk membalik transaksi keliru atau mengganti token yang hilang. Ketentuan ini tertuang dalam kerangka no-action SEC Desember 2025. Dengan kata lain, token tidak bersifat sebagai instrumen pembawa yang lepas dari kontrol DTC. Hanya blockchain yang memenuhi kriteria dan disetujui DTC yang dapat mendukung token ini, dan belum ada konfirmasi apakah jaringan Plume termasuk di dalamnya.
Dari sisi pengguna, KDS menyasar pemilik stablecoin yang ingin memperoleh imbal hasil dari produk investasi teregulasi. Seiring berlakunya aturan stablecoin AS melalui GENIUS Act, aplikasi stablecoin dapat menawarkan akses ke produk berbasis imbal hasil yang diawasi SEC, termasuk saham tokenisasi dari manajer aset terkemuka. "Stablecoin membawa generasi baru ke onchain. Yang menahan mereka di sana adalah imbal hasil dan akses ke peluang investasi nyata dengan perlindungan regulasi penuh," kata Chris Yin, CEO dan salah satu pendiri Plume. Ia menambahkan bahwa lisensi broker-dealer ini menjadi jembatan bagi investor Amerika untuk terhubung ke pasar modal onchain yang telah dibangun perusahaannya selama bertahun-tahun.
Langkah KDS melengkapi rangkaian izin yang telah dikantongi Plume. Pada September tahun lalu, Kimber Transfer Agency—afiliasi lainnya—telah terdaftar di SEC sebagai agen transfer yang mengelola pencatatan kepemilikan saham. Infrastruktur onchain Plume juga telah mendistribusikan produk manajemen aset dari Apollo, Fidelity, Shinhan, dan WisdomTree ke bursa kripto serta aplikasi DeFi. Namun, KDS menegaskan bahwa platform ini adalah entitas baru dan belum ada produk Kimber yang melayani pengguna AS. "Produk awal kami diperkirakan berupa produk manajemen aset teregulasi yang diterbitkan oleh perusahaan investasi terdaftar dan hak sekuritas DTCC," jelas Banaei.
Bagi pasar modal Indonesia, perkembangan ini menawarkan cermin tentang bagaimana tokenisasi aset dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang mapan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia telah mulai mengkaji tokenisasi efek, namun pendekatan yang ditempuh Plume—menggabungkan broker-dealer, agen transfer, dan akses langsung ke lembaga penyimpanan pusat—menunjukkan bahwa infrastruktur pasar modal konvensional dapat direplikasi di blockchain tanpa harus menciptakan paralel yang terpisah. Jika diadopsi, model ini berpotensi memperluas basis investor ritel Indonesia terhadap instrumen keuangan global, dengan catatan kerangka regulasi domestik harus siap mengakomodasi hak dan kewajiban yang melekat pada token.
Ke depan, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah aset dunia nyata bisa masuk blockchain, melainkan seberapa besar kendali lembaga seperti DTC terhadap token yang beredar di dompet swakelola. Peluncuran KDS pada paruh pertama 2027 akan menjadi ujian pertama seberapa mulus pernikahan antara infrastruktur pasar modal legacy dan filosofi desentralisasi. Jika berhasil, gelombang berikutnya bisa jadi adalah obligasi negara dan reksa dana yang diperdagangkan 24/7 di dompet digital—sebuah prospek yang pasti akan memicu perdebatan regulasi baru di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia.



